Lompat ke isi utama

jadi anggota Dewan HAM PBB, PR HAM difabel menanti Indonesia

solider.id, Denpasar - Baru-baru ini, Negara Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2020-2022.

 Dilansir pada situs berita Kompas, sidang Majelis Umum PBB menetapkan Indonesia terpilih dengan perolehan suara sebanyak 174 suara dari kawasan Asia-Pasifik, sekaligus memantapkan track record keikutsertaan RI sebanyak total 5 kali sebagai anggota dewan HAM PBB sejauh ini.

Kabar ini tentu menjadi prestasi apik bangsa di kancah internasional, sekaligus juga menjadi kado manis di penghujung masa kepemerintahan Presiden Joko Widodo pada jilid 1. Selain itu, langkah ini turut juga menunjukkan kepada masyarakat internasional komitmen serius RI untuk menegakkan, memajukan, serta melindungi HAM pada skala nasional, regional, dan internasional. 

Namun tunggu dulu! Jelas kemudian masih banyak pekerjaan rumah (PR) pemerintah berkaitan dengan isu penegakan HAM yang jauh dari kata sempurna, tidak terkecuali itu bagi difabel. Pertanyaannya sekarang, apa makna dari penahbisan Indonesia kembali sebagai Dewan HAM PBB ini? Khususnya ketika hal tersebut dikaitkan dengan isu penegakan HAM difabel level domestik Indonesia.

Sebelum beranjak lebih jauh, penting halnya kemudian kita memahami pengertian Dewan HAM PBB secara singkat. Menurut situs web PBB, Dewan HAM (Human Rights Council) adalah  salah satu bagian dalam tubuh PBB yang terkomposisi atas keanggotaan 47 negara, dalam rangka memproteksi serta mempromosikan HAM di seluruh dunia. Berada dalam keanggotaan dewan HAM PBB menjadikan negara mampu mengagendakan pembahasan isu HAM tematik yang dinilai strategis dan membutuhkan perhatian lebih di arena PBB.

 Sumringahnya Indonesia masuk sebagai anggota dewan HAM periode 2020-2022 mendatang menjadi cukup beralasan. Karena dengan ini, kita setidaknya memiliki power untuk mendikte arah agenda HAM global yang relevan dengan kepentingan nasional negara Indonesia di level multilateral PBB.

Sudah selayaknya kita bangsa Indonesia mengapresiasi pencapaian berharga ini, terlebih, terpilihnya Indonesia untuk yang kelima kalinya memperlihatkan kepercayaan publik internasional terhadap kinerja penegakkan HAM pemerintah.

 Namun lagi, pantaskah rasanya ketika Pemerintah Indonesia berjuang keras melakukan lobi sana-sini, kampanye, dan promosi untuk meraih title Dewan HAM PBB, sedangkan pada saat bersamaan masih banyak  permasalahan HAM dalam negeri yang hingga kini belum mampu diselesaikan negara secara tuntas? Jelas menjadi hal yang sangat kontradiktif apabila keanggotaan Indonesia dalam Dewan HAM PBB berbanding jauh dengan cerminan penegakkan HAM negara di level domestik. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah realitanya memang seperti itu?

Tidak usah jauh-jauh melihat pelanggaran HAM secara umum,  pasti Indonesia telah memiliki daftar panjang permasalahan tersebut di lapangan, mari tengok saja penegakan HAM bagi kelompok minoritas, terutama kelompok difabel di Indonesia.

 Sebagai acuan, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sebagai bentuk hukum reformatif dari perundang-undangan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat. Hampir 4 tahun telah berlalu sejak Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ini dirumuskan, belum banyak kemudian yang bisa dinilai dari implementasi undang-undang ini, dan nyatanya memang dampaknya belum terlalu implementatif di lapangan. Ketika  difabel dan pegiat isu difabel ditanya mengenai dampak kongkret hukum ini bagi mereka, kebanyakan difabel pasti cenderung menganggap Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ini kurang maksimal pengaplikasiannya.

Hak difabel di Indonesia dalam aspek pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, jaminan sosial, aksesibilitas fasilitas publik, hingga pada aspek perlindungan hukum masih sering diabaikan pihak pemerintah, terlepas kemudian dari sekian banyak produk hukum yang mengaturnya. Praktik-praktik berbau diskriminatif terhadap difabel pun tidak jarang menghiasi

Headline surat kabar nasional. Masih segar diingatan kita  mengenai kasus Drg. Romi yang kelulusannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dianulir pemerintah daerah, hanya karena ia adalah  difabel paraplegia. Selain itu, pada segi pekerjaan, masih banyak didapati perusahan-perusahaan swasta, bahkan instansi pemerintahan yang menerapkan aturan sehat jasmani dan rohani bagi calon pendaftar kerja, yang tentunya mendiskreditkan difabel secara hakiki sebagai manusia yang setara di masyarakat.

Ini menjadi segelintir fenomena pelanggaran HAM pemerintah terhadap  difabel di Indonesia. Tigabelas tahun telah berlalu saat pertama kali Indonesia menandatangani instrumen internasional The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD), dan meratifikasinya ke dalam undang-undang pada tahun 2011. UNCRPD digadang-gadang akan menjadi konvensi yang memberikan dampak masif bagi difabel level global, karena menggunakan pendekatan HAM dalam setiap pasalnya. Indonesia, sebagai salah satu negara yang menandatangani dan meratifikasi perjanjian tersebut nampaknya belum mampu secara maksimal mengimplementasikan amanah UNCRPD untuk pelindungan, penegakan, dan pemajuan HAM difabel pada skala domestik.

Agak ironis jadinya apabila setumpuk permasalahan HAM ini dapat menjadi cerminan negara dalam keanggotaan Dewan HAM PBB di Jenewa Swiss. Bagaimana bisa kemudian kita dianggap secara serius dalam proteksi HAM global ketika HAM dalam negeri saja kita belum optimal?

 Oleh karenanya, representasi Indonesia sebagai dewan HAM sudah waktunya diikuti dengan contoh-contoh kongkret penegakkan HAM di lapangan, apalagi ini adalah kali kelima Indonesia menjabat sebagai dewan HAM, maka sudah sepantasnya ada terobosan substansial dari pemerintah untuk mengatasi isu HAM nasional, khususnya bagi HAM difabel. Jangan sampai, ajang terpilihnya Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB dimaknai hanya secara simbolik dan seremonial semata. Ada banyak tanggung jawab yang harus dipikul negara, serta PR panjang penegakan HAM di Indonesia yang menunggu untuk diselesaikan. 

 

Penulis: Made Wikandana

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.