Lompat ke isi utama

Difabel dalam Pusaran Konflik Bersenjata

Solider.id, Malang - Difabel mnejadi salah satu lapisan masyarakat yang paling berisiko terdampak pada saat situasi konflik bersenjata. Status difabel sebagai kelompok rentan sekaligus minoritas menyebabkan difabel memiliki resiko lebih tinggi untuk dirugikan dari kondisi darurat konflik yang sedang terjadi. Rintangan teknis berkaitan dengan mobilisasi difabel, akses terhadap tim penyelamat dan bantuan medis, serta bahkan lemahnya proses rehabilitasi pascakonflik menjadikan difabel memiliki probabilitas lebih mungkin berakhir sebagai korban pada situasi krisis seperti ini. Selain itu, konstelasi global yang dipenuhi dengan semakin maraknya konflik bersenjata dari pihak pemerintah maupun anti pemerintah juga turut memperkeruh keadaan. Acapkali, segmentasi kelompok difabel dalam sebuah konflik bersenjata tidak bisa dihindari, dan ini menjadi ancaman serius bagi eksistensi  difabel tersebut yang  kurang beruntung harus terjebak dalam pusaran konflik bersenjata.

Berpijak pada struktur internasional, salah satu fondasi awal yang secara universal mengakui perlindungan atas kelompok difabel dalam konflik bersenjata tertuang pada instrumen

International humanitarian Law

(IHL) Atau hukum humaniter internasional. Secara garis besar, perangkat hukum internasional ini mengatur dampak yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata. IHL melindungi individu yang tidak berpartisipasi pada sebuah konflik, dan membatasi teknik dan penggunaan senjata saat konflik bersenjata berlangsung. Dalam tubuh IHL ini, kelompok difabel diakui menjadi salah satu kategori masyarakat yang harus dilindungi. Komitmen ini bisa dilihat pada larangan untuk tidak melakukan tindakan yang tidak manusiawi, serta persyaratan bagi kubu yang berkonflik untuk menjamin akses  difabel terhadap layanan sentral meliputi, adanya adaptasi atas sarana infrastruktur dan informasi terhadap layanan vital seperti air, makanan, sanitasi, tempat pengungsian, akses kesehatan, dan pusat rehabilitasi bagi individu dengan difabilitas.

Disamping itu, regulasi dalam IHL juga meghendaki pihak yang terlibat konflik bersenjata untuk senantiasa menjamin akses difabel akan perawatan dan pelayanan spesifik secara berkelanjutan bagi mereka yang membutuhkan, serta tidak luput juga menyediakan rasa aman bagi para difabel transisional akibat dari hasil suatu peristiwa konflik bersenjata.

 Mandat inti yang terkandung dalam IHL ini nantinya bersifat wajib dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah konflik bersenjata. Penetapan substansi hukum seperti ini bertujuan untuk memperingatkan pihak-pihak yang berkonflik akan outcome tindakan mereka bagi masyarakat sipil, khususnya kelompok difabel.  

Fast-forward kedepan, perumusan dari The United Nation Convention on the Rights of Person with Disabilities UNCRPD tahun 2006, yang juga menandai perjuangan monumental pergerakan hak difabel global juga mengusung proteksi lebih mumpuni bagi warga difabel dalam medan konflik. Pasal 11 konvensi, tentang situation of risk and humanitarian emergency menyatakan secara gamblang menyangkut kewajiban negara untuk menjamin perlindungan dan keselamatan  difabel pada saat darurat, termasuk saat keadaan perang, konflik kemanusian, dan bencana alam. Mandat ini harus ditegakkan negara sesuai dengan hukum internasional yang telah ada sebelumnya, meliputi hukum humaniter internasional dan hukum HAM internasional sebagai patokan awal perlindungan difabel di tengah-tengah zona konflik bersenjata maupun kondisi bahaya.

Meskipun lahir pada dekade berbeda, baik Hukum humaniter internasional maupun UNCRPD sama-sama berangkat pada point yang serupa, yakni untuk melindungi eksistensi difabel pada saat terjadinya situasi genting konflik. Akan tetapi, walaupun kedua instrumen ini memiliki arah yang tidak jauh berbeda, terdapat distingsi serius pada jangkauan khusus mandat kedua produk hukum tersebut. Ketika terjadi situasi konflik bersenjata, IHL mewajibkan pihak-pihak termasuk negara dan aktor nonnegara untuk menjamin keselamatan kelompok difabel di medan konflik. Sedangkan UNCRPD, di sisi berbeda secara implisif hanya menjelaskan kewajiban aktor negara sebagai penjamin keselamatan tersebut. Ini menunjukkan bahwa terdapat 2 setting kecil berbeda antara IHL dan UNCRPD, dan apabila dicermati lebih jauh, lingkup mandat berbeda ini dapat memunculkan implikasi yang berbeda pula di lapangan. Mengekslusifkan subyek negara dalam rangka pengamanan, pelindungan, serta pengawasan difabel ketika kondisi krisis akan cenderung memunculkan permasalahan problematis kedepannya.

Selaku kesepakatan paling komprehensif menyangkut hak difabel pada abad 21, serta ditandatangani oleh hampir seluruh negara di dunia, UNCRPD seharusnya juga secara eksplisif menyuarakan peranan aktor non negara dalam kewajiban perlindungan difabel. Dengan hanya mengarahkan mandat kepada entitas negara, UNCRPD secara tidak langsung melupakan tugas aktor nonnegara sebagai provider keamanan bagi difabel. Konfigurasi tambahan dari mandat ini diperlukan mengingat relevansi konflik bersenjata dewasa ini tidak hanya melingkupi subyek negara, namun sudah melebar begitu luas mencakup pada subyek nonnegara. Krisis konflik bersenjata sekarang ini didominasi oleh bentrokan kepentingan antara pihak militer suatu negara dengan organisasi kelompok bersenjata terorganisir yang tidak mengaviliasikan dirinya dengan pemerintahan manapun, alias nonnegara.

Gambaran fenomena ini bisa kita lihat pada maraknya aksi kelompok teroris level global macam kelompok teroris ISIS yang mengancam di kawasan Timur Tengah, Boko Haram di Afrika, Abu Sayyaf di Asia Tenggara, bahkan sampai geng kriminal macam MS 13 yang tersebar di benua Amerika Latin. Mereka kesemuanya ini adalah kelompok-kelompok bersenjata yang dapat kapan pun memicu konflik bersenjata dengan aktor negara ataupun kelompok kejahatan lainnya, dan kerap kali korbannya adalah masyarakat sipil yang harus terjebak dalam pusaran konflik ini, tidak terkecuali kemudian bagi kelompok difabel yang ada didalamnya.

 Iklim konflik bersenjata yang melibatkan kelompok teroris maupun kriminal yang terorganisir seperti ini berisiko besar menimbulkan skala destruksi signifikan bagi kalangan difabel, baik secara materi, fisik, maupun jiwa.

Kemampuan difabel yang terbatas untuk menyelamatkan diri secara independen dan cekatan berimplikasi pada difabel tersebut pada banyak kasus berakhir sebagai korban, sandera, ataupun malah memperparah kondisi difabel tersebut secara medis maupun mental.

Oleh sebab itulah, kewajiban pelindungan terhadap difabel dalam kondisi genting konflik tidak bisa hanya dibebankan pada negara, kelompok nonnegara patut memikul tanggung jawab serupa untuk menciptakan lingkungan konflik bersenjata yang setidaknya dapat memanusiakan kelompok difabel, dan meminimalisir imbas negatif lainnya kepada para difabel. Deklarasi seperti ini juga harus dikumandangkan secara jelas pada tubuh UNCRPD. Pada pasal 11 konvensi seyogyanya menyatakan dengan definitif bahwa tugas menciptakan rasa aman dalam suasana konflik bersenjata tersebut tidak sepenuhnya terkonsentrasi pada negara, subyek seperti kelompok teroris, kelompok kriminal, dan bentuk kelompok terorganisir non negara lainnya wajib moralnya untuk menghadirkan situasi kondusif bagi difabel yang berada dalam situasi darurat. Meskipun pada pasal 11 UNCRPD tersebut telah mendasari substansi pasal pada dua instrumen integral menyangkut kaedah-kaedah dalam suatu konflik bersenjata sebelumnya, yakni International Humanitarian Law dan International Human Rights Law, masih diperlukan kembali deskripsi khusus pada tubuh pasal UNCRPD untuk juga mengikat tidak hanya negara, namun entitas diluar negara dalam usaha melindungi kelompok rentan difabel dari marabahaya konflik bersenjata yang kini mulai banyak bermunculan di tengah-tengah kita.[]

 

Penulis: Made Wikandana

Editor   : Ajiwan Arief  

The subscriber's email address.