Lompat ke isi utama
	PP 70 2019.jpg

Implementasi PP No 70 Tahun 2019 Harus Benar-benar sampai Daerah

Solider.id, Banjarnegara – Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas resmi diundangkan oleh Presiden RI pada Jumat, 11 Oktober 2019. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan ini mencakup pedoman pemenuhan hak difabel untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Selain itu, perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terkait difabel sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini akan dilaksanakan pada tingkat nasional dan daerah.

Ketua Forum Komunikasi Difabel Banjarnegara, Untung, menyambut baik diundangkannya Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2019 ini. Menurut Untung, payung hukum seperti ini sudah saatnya hadir dan menjadi kerangka pengarusutamaan isu difabel dari jangka pendek sampai jangka menengah. Selain itu, ia juga menekankan agar, implementasi dari PP ini juga harus benar-benar sampai terasa di daerah.

“PP ini menjadi bukti bahwa pemerintah berupaya penuh dalam menyusun gambaran besar pengarusutamaan isu difabel sampai tingkat daerah. Implementasinya harus dikawal penuh. Mungkin karena baru disahkan, efeknya belum sampai ke daerah. Tapi, nanti kita akan lihat implementasinya seperti apa,” ujar Untung.

Bagi pria asli Cilacap ini, isu difabel di daerah harus diakui belum banyak tergarap dan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah. Di Banjarnegara, akunya, pemerintah daerah belum terlalu membuka mata dan memberikan banyak kesempatan kepada difabel dalam berbagai hak berkehidupan.

“Masalah utama difabel di daerah saya kira seperti ini, pemerintah daerah masih belum mengerti pentingnya pengarusutamaan difabel di daerah. Semua itu karena pemerintah daerah sebenarnya masih buta soal isu difabel. Belum banyak informasi yang tepat tentang difabel bagi pemerintah daerah. Bagaimana pengarusutamaan isu difabel bagi kebijakan daerah masih belum nyantol bagi mereka [pemerintah daerah],” jelas Untung.

Untuk itu, menurut Untung, Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2019 menjadi krusial karena akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan, menyelenggarakan dan mengevaluasi berbagai program pembangunan daerah yang beririsan langsung dengan difabel.

Hal yang serupa disampaikan oleh Bambang Agus, perwakilan dari komunitas Persatuan Difabel Mandiri (PDM) Banjarnegara. Menurut Bambang, selain implementasi sampai daerah, yang juga harus dipastikan adalah sosialisasi dan penyebaran informasi selain kepada pemerintah daerah sebagai sektor utama, juga kepada jaringan organisasi difabel di daerah.

“Masalah utama lain, adalah isu seperti ini, seperti peraturan terbaru tentang difabel hanya panas di nasional dan provinsi. Kami di daerah jarang sekali mendapatkan informasi seperti ini. Jaringan-jaringan organisasi difabel di kota-kota besar perlu mencolek kami di daerah sehingga persebaran infonya bisa sampai ke daerah,” terang Bambang.

Bambang mengira perlu adanya sosialisasi peraturan pemerintah terbaru tentang difabel dengan mengundang para perwakilan organisasi difabel daerah.

“Misal kami di Banjarnegara bisa diundang ke Semarang atau ke Yogyakarta yang difabelnya cukup vokal untuk mendengar sosialisasi. Kalau hanya menunggu pemerintah daerah melakukan sosialisasi, saya kira akan lama nanti. Kalau kami lakukan mandiri, kami tidak punya akses yang lebar akan hal ini. Kami perlu memahami peraturan ini juga agar kami bisa mengawalnya dengan baik,” tambah Bambang. 

Mengutip dari laman Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK), Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas terbagi menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Untuk perencanaan jangka panjang disusun dalam kurun waktu 25 tahun dalam suatu Rencana Induk Penyandang Disabilitas atau RIPD.

Aspek penyelenggaraan dilaksanakan dalam kerangka pembangunan nasional dan daerah, yang merujuk kepada RIPD, RPJMN, dan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas. Di tingkat daerah, mengutip laman PSHK, penyelenggaraan dilaksanakan berdasarkan kepada RPJMD Provinsi atau Kabupaten/Kota, atau Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas.

Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan dengan membandingkan target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, dan perangkat daerah kabupaten kota.

Selain itu, evaluasi juga dilakukan dengan membandingkan antara target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan pelaksanaan program dan kegiatan kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, dan perangkat daerah kabupaten/kota. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengoordinasikan evaluasi terhadap penyelenggaraan RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Presiden setiap satu tahun sekali. []

 

Reporter: Yuhda

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.