Lompat ke isi utama
ilustrasi refleksi pengabaian hak difabel

Jalan Terjal Belum Berakhir, Sebuah Refleksi Advokasi hak Difabel

Solider.id, Bandung – Setiap manusia terlahir sempurna dengan segala keunikannya. Menjadi bagian dari masyarakat difabel merupakan satu sisi keragaman manusia, baik sejak lahir maupun difabel baru karena berbagai penyebab. Akan tetapi, secara kodratnya manusia memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam setiap aspek kehidupan yang ada. Bahkan, negara pun memberikan jaminan untuk itu, dan dituangkan dalam perundang-undangan.

Beberapa contoh pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, termasuk masyarakat difabel didalamnya adalah;

Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang mengatakan, ‘Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.’

Pasal 28 UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan dalam beberapa poin, antara lain; D. (1) Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum.  I. (2) Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi tersebut.’

Dari kedua pasal tersebut, jelas sudah setiap masyarakat harus terbebas dari perlakuan yang mendiskriminasikannya, serta adanya bentuk perlindungan secara hukum yang setara dengan perlakuan yang sama. Termasuk untuk masyarakat difabel.

Melirik masih banyak persoalan berkaitan dengan hak-hak masyarakat difabel yang belum seutuhnya mampu terselesaikan dengan cepat, rupanya masih menjadi PR bersama.

Padahal, dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas melarang adanya perlakuan diskriminasi terhadap seluruh warganya. Namun, fakta di lapangan memberikan gambaran yang berbeda. Masyarakat difabel masih harus terus menempuh jalur advokasi dalam memperjuangkan haknya. Bila diartikan dalam tata bahasa, advokasi merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif, yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan.

Contoh dalam bidang pekerjaan.

Contoh persoalan yang dihadapi individu difabel untuk mendapatkan kembali haknya melalui proses advokasi panjang, adalah drg. Romi Syopfa Ismael warga kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.

Pada kasus yang dihadapai drg. Romi, mencuat ke publik terkait hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil – CPNS 2018 dengan nilai terbaik, dan kemudian dianulir oleh pemerintahan setempat. Anulir yang dilakukan hanya berasumsi pada kedifabelan seorang dokter yang mengabdikan diri dalam tugasnya dengan menggunakan kursi roda.

Padahal, sebagai dokter gigi, Romi pun telah mampu menunjukkan dedikasinya dalam menjalankan tugas secara profesional. Bekerja dengan duduk diatas kursi roda bukanlah sebuah hambatan dengan profesinya sebagai dokter gigi, termasuk saat memberikan pelayanan kepada para pasien.

Putusan anulir dari pihak pemerintah setempat terkait dengan haknya sebagai CPNS, membuat drg. Romi melalukan banyak advokasi demi mendapatkan kembali hak tersebut. Melalui proses panjang dan menghabiskan waktu yang tidak sedikit, perjuangan drg. Romi pun baru menuai hasil. Terhitung sejak tanggal 25 September 2019, SK yang menyatakan dirinya sah sebagai CPNS telah dikeluarkan pihak terkait yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sorok Selatan.

Meskipun, hingga saat ini dirinya belum mendapatkan jadwal untuk mengikuti latihan dasar sebagai salah satu runtutan dari program CPNS yang diikutinya. Melalui SK tersebutlah, drg. Romi kemudian di tugaskan di RSUD setempat.  

Sepenggal potret masih terjadinya sekat diskriminasi yang dialami oleh masyarakat difabel, walaupun memiliki prestasi yang gemilang.

Kendati haknya dipersulit bahkan hampir dicabut, sekali lagi menegaskan masyarakat difabel masih terus harus melakukan langkah advokasi untuk mempertahankan dan memperoleh kembali hak-haknya. Dengan penuh kerendahan hati, secara pribadi drg. Romi pun tetap menyampaikan ungkapan rasa terima kasihnya kepada semua pihak.

Dalam ucapannya, drg. Romi menyebutkan terima kasih kepada pihak pemerintah kabupaten Sorok Selatan, pemerintah provinsi Sumatra Barat, pemerintah pusat; Kantor Staf Presiden, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Solok Sawah Lunto, PDGI pengwil Sumatra Barat, PB PDGI, teman sejawat dokter gigi dokter umum, Persatuan dokter spesialis rehabilitasi medik, Persatuan dokter spesialis kedokteran okupasi (PERDOKI), para wartawan dan stasiun TV, Komisi Ombudsmas RI, Lembaga Bantuan Hukum, LBHIKOMNAS HAM Perempuan, tim hukum dan para aktivis difabel, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Wcc Nurani Perempuan, tim Power Pancasila, dan teman-teman di tim kasus. Juga kepada masyarakat Talunan di kecamatan Sangir Balai Jnggo serta rekan di Puskesmas Talunan.

Dari ucapan rasa terima kasih yang disampaikan, kita dapat melihat berapa banyaknya pihak-pihak yang telah ditemui sebagai langkah advokasi dan pihak yang mendukung dalam kasus yang dialami drg. Romi.

Tahapan yang begitu panjang dan rumit, bukan sekedar melelahkan yang bersangkutan. Semua dilakukan hanya untuk memperoleh hak yang sebagaimana semestinya. Perjuangan drg. Romi mungkin hanya salah satu yang mencuat kehadapan publik, yang diserta semangat juangnya yang tinggi untuk memperoleh kembali haknya tersebut.

Contoh dalam bidang pendidikan.

Disampaikan oleh perwakilan dari Forum Komunikasi Keluarga Anak dengan Disabilitas (FKKADD) Bandung, terkait informasi dari orang tua yang miliki anak difabel usia sekolah, mengalami kesulitan untuk mendaftarkan ke sekolah yang diinginkan.

Calon siswa difabel usia sekolah dasar (SD) dengan Attantion Deficit Hyperactivity Desorder (ADHD), yang merupakan gangguan pada perkembangan otak yang menyebabkan perderitanya menjadi hiperaktif, impulsif, serta memiliki kesulitan atau hambatan dalam memusatkan perhatian mengalami penolakan dari pihak sekolah reguler, meski sudah menjalani terapis.

Pun demikian dengan calon siswa difabel usia sekolah menengah pertama (SMP), yang menginginkan masuk sekolah reguler mendapatkan kabar, sekolah tersebut tidak bersedia menerima siswa difabel dengan alasan belum tersedianya tenaga pengajar yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pelajaran terhadap siswa difabel.

Pada kedua kasus tersebut, sempat terjadi argumentasi dan advokasi antara pihak orang tua dengan pihak sekolah terkait penanganan cara belajar siswa difabel di sekolah reguler. Kesepakatan diadakan demi pemenuhan hak masyarakat difabel dalam mengenyam pendidikan di ranah sekolah reguler yang notabennya telah berbasis inklusi.

langkah yang diambil sebagai tindakan langsung adalah dengan mengadakan pendamping atau helper yang didatangkan oleh pihak orang tua siswa, serta biaya atau gajinya pun ditanggung pula oleh orang tua siswa difabel tadi.

Tentu, advokasi ini terlihat membebani pihak orang tua yang memiliki anak difabel usia sekolah. Sementara belum ada pilihan lain yang dapat diambil, kecuali menyetujui hal tersebut.

Dari kasus inilah, yang kemudian membuat tim FKKADD terus melakukan advokasi yang tepat yang tidak membebani pihak orang tua siswa dengan anak difabel usia sekolah. Harapannya, agar setiap sekolah reguler menyediakan helper tanpa membebankan biaya tambahan lain kepada pihak orang tua siswa difabel.

Advokasi semacam ini pun dijadikan agenda khusus oleh tim Forum Komunikasi Keluarga Anak dengan Disabilitas, untuk melakukan pendekatan kepada pihak-pihak sekolah reguler. Tujuannya selain melakukan edukasi sensitifitas dan kebutuhan siswa difabel, hal terpenting lainnya adalah agar siswa difabel dapat diterima belajar di sekolah reguler tanya persyaratan tertentu. Peristiwa pengabaian hak difabel di ranah pendidikan ini terjadi pada PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun 2019, saat berbagai regulasi secara umum dan bahkan Undang-undang yang secara spesifik telah disahkan oleh pemerintah.

Pengabaian Hak Dasar Difabel

Difabel masih dianggap sebagai makluk minoritas yang agaknya wajar jika terabaikan. Anggapan seperti ini masih bercokol diantara kita. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah budaya beerasumsi pada individu difabel yang secara sepintas dianggap tidak mampu oleh sebagian masyarakat secara luas. Hal ini membuat masyarakat difabel harus berjuang berkali lipat untuk mendapatkan haknya. Selain di ranah pekerjaan dan pendidikan, masyarakat difabel di lingkungan pedesaan misalnya kerap tidak mendapatkan hak dasar sebagai warga negara. Tidak dicantumkan namanya dalam kartu keluarga, tidak memiliki ahta kelahiran, tidak memiliki kartu identitas penduduk, disembunyikan oleh keluarga karena dianggap aib, hingga dipasung karena dianggap mengganggu masyarakat sekitar sering dilakukan masyarakat kita karena asumsi-asumsi yang berkembang di lingkungan sekitar

Asumsi dan pengabaiaan hak dasar ini bahkan hingga di ranah pemikiran pemegang kebijakan. Tak  heran jika masih banyak pemegang kebijakan belum paham soal pentingnya keadilan dan kesetaraan bagi difabel.

Usaha perlindungan dan pemenuhan hak difabel telah lama gigih diperjuangkan. Berbagai usaha telah ditempuh untuk dapat mencapai keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat difabel. Namun pekerjaan masih panjang. Sejumlah agenda advokasi harus terus dilakukan agar mimpi kesetaraan difabel dapat terwujud di Indonesia. Implementasi kebijakan adalah hal utama yang harus segera dilakukan oleh pemerintah. Sejumlah instrument  telah secara rinci mengatur hak asasi manusia dan bahkan bagaimana cara penghormatan terhadap masyarakat difabel. Namun hal ini akan jadi nol besar dan bagaikan macan tanpa taring jika tidak diimbangi oleh implementasi benar-benar tersisem dengan baik. Panjang umur advokasi hak difabel.[]

 

Penulis: Srikandi Syamsi

Editor  : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.