Lompat ke isi utama
	Disability and familiy illustration

Kerentanan Ekonomi Keluarga yang Memiliki Anggota Keluarga Difabel

Solider.id, Banjarnegara – Dalam studi tentang penanggulangan kemiskinan difabel, salah satu target masyarakat yang kerap dibahas adalah keluarga yang memiliki anggota keluarga difabel. Data dari Susenas menyebutkan bahwa diperkirakan ada 8 juta keluaga yang memiliki setidaknya satu anggota keluarga difabel di Indonesia. Keluarga yang memiliki anggota keluarga difabel ini cenderung rentan masuk ke bawah garis kemiskinan karena baik kepala keluarga atau anggota keluarga yang tidak difabel banyak yang harus berhenti dari mata pencaharian untuk menjaga anggota keluarga yang difabel. Mereka harus terputus dari kesempatan pendapatan karena harus menjadi difabel. Dalam lingkup keluarga, faktor ini rentan membuat tidak hanya individu difabel yang menjadi miskin namun juga menarik satu keluarganya. Selain itu, kebutuhan tambahan bagi anggota keluarga difabel juga semakin memperbesar kerentanan keluarga.

Asniawati adalah mantan buruh sebuah pabrik sapu ijuk di kecamatan Bawang Kabupatan Banjarnegara. Tahun 2009, ia melahirkan Nur Fajri Ananda, anak keduanya, yang ternyata memiliki kondisi cerebral palsy. Di usianya yang menginjak 10 tahun, Fajri tidak sekolah dan hanya berada di rumah saja. Sehari-hari ia dirawat oleh nenek dan kakeknya karena Asniawati harus bekerja.

“Penghasilan suami saya tidak bisa menutupi semua kebutuhan rumah. Dia hanya kerja sebagai supir bus jurusan Banjarnegara Banyumas. Sekarang semakin sepi katanya. Makanya dulu saya memutuskan untuk jadi buruh pabrik sapu ijuk karena kebetulan rumah saya dekat,” ceritanya.

Saat bekerja, Fajri selalu dititipkan ke tempat kakek neneknya yang rumahnya hanya berjarak sepuluh meter dari rumah Asniawati. Namun, setahun yang lalu Asniawati harus berhenti bekerja karena Fajri sempat masuk rumah sakit karena punya gangguan saat mengunyah makanan sehingga jarang mau makan. Kakek dari Fajri juga sempat terganggu kesehatannya karena faktor usia. Hal itu memantapkan Asniawati untuk berhenti kerja meski ia cemas tentang pendapatan keluarga yang akan berkurang.

“Akhirnya saya di rumah saja fokus menjaga Fajri. Ada anak saya yang pertama yang juga membantu. Jujur, keuangan rumah jadi sedikit kacau karena kami terbiasa memiliki dua sumber pendapatan. Sekarang hanya dari suami saja. Saya rencana juga mau jual motor demi menutup kebutuhan rumah. Suami juga mengambil tambahan kerjaan lain ikut proyek kalau pas lagi ada pembuatan jalan,” ungkapnya.

Ia mengaku semakin hari, kebutuhan yang ia keluarkan hanya untuk Fajri terus meningkat. Selain untuk cek kesehatan, Fajri juga tidak bisa sembarangan makan. Dengan segala tantangan ini, Asniawati masih berusaha mencari pemecahan masalah terkait tantangan ekonominya ini.

Sebuah laporan berjudul Disability in Indonesia: What we can learn from the data? Dari Australia Indonesia Partnership for Governance dan Monash University menunjukkan bahwa keluarga yang memiliki anggota keluarga difabel memiliki jumlah pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan keluarga tanpa anggota keluarga difabel. Data dari Susenas 2006 menunjukkan bahwa 38% dari difabel membutuhkan bantuan pendamping dalam kehidupan sehari-hari mereka. Laporan ini juga menunjukkan bahwa 2% dari anak yang berusia 5 – 9 tahun pada keluarga dengan anggota keluarga difabel harus bekerja. Jumlah ini merepresentasikan sekitar 450.000 anak dan dua kali lebih banyak dari proporsi anak yang bekerja pada keluarga tanpa anggota keluarga difabel karena anak usia 5 – 9 tahun yang bekerja pada keluarga dengan tidak ada anggota difabel hanya 1 %.  

Anak-anak mungkin harus bekerja untuk menambah pendapatan bagi keluarga agar kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi ditambah dengan kebutuhan tambahan yang diperlukan oleh difabel yang menjadi anggota keluarga. Anak-anak bisa jadi bekerja sebagai kompensasi anggota keluarga nondifabel produktif yang harus berhenti dari mata pencahariannya karena menjadi difabel. Kecenderungannya, keluarga yang memiliki difabel sebagai salah satu anggota keluarganya cenderung menjadi lebih miskin.

Bagi anggota keluarga nondifabel yang berusia 15 – 17 tahun, tingkat partisipasi pada sekolah juga sedikit lebih tinggi pada keluarga yang tidak memiliki anggota keluarga difabel. Ada 79% anggota keluarga usia 15 – 17 tahun yang memiliki tingkat partisipasi pada sekolah pada keluarga yang tidak memiliki anggota keluarga difabel berbanding 76% anggota keluarga pada usia yang sama pada keluarga dengan salah satu anggota keluarga yang difabel.

Pendamping utama anggota keluarga difabel, yang didominasi oleh perempuan, juga memiliki proporsi kesempatan bekerja yang lebih sedikit. Jumlah perempuan bukan sebagai kepala keluarga pada keluarga dengan anggota keluarga difabel sedikit di bawah mereka yang ada pada keluarga yang tidak memiliki anggota keluarga difabel. Proporsinya tipis saja: 49% berbanding 50%. Perbedaan signifikan muncul pada perbandingan perempuan yang menjadi kepala keluarga sekaligus yang bertanggungjawab dalam menjaga anggota keluarga yang difabel. Hanya 45% perempuan yang menjadi kepala keluarga yang juga sekaligus menjaga anggota keluarga difabel yang punya kesempatan melakukan aktifitas perekonomian produktif untuk mendapatkan pendapatan bagi keluarga. Hal ini cukup berbanding jauh dengan 65% perempuan anggota keluarga tanpa anggota keluarga difabel yang mampu melakukan aktifitas perekonomian produktif.

Laporan ini juga menyajikan data   pengeluaran perkapita antara keluarga dengan anggota keluarga yang difabel dan yang tidak memiliki anggota keluarga difabel. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumat tangga.  Ada perbedaan sekitar 31% antara keluarga dengan anggota keluarga difabel dengan keluarga yang tidak memiliki anggota keluarga difabel. Di keluarga yang memiliki anggota keluarga difabel, pengeluaran per kapita mereka adalah Rp. 383.722 berbanding dengan pengeluaran per kapita keluarga yang tidak memiliki anggota keluarga difabel sebesar Rp. 485.308. Dengan perbedaan pengeluaran per kapita ini, dibutuhkan bantuan sosial bagi mereka yang memiliki anggota keluarga difabel dan membutuhkan biaya tambahan dalam rangka perbaikan kondisi perekonomian keluarga.

Program kebijakan perlindungan sosial bagi keluarga dengan anggota keluarga yang difabel harus terus disempurnakan. Dengan begitu rentannya keluarga yang memiliki anggota keluarga difabel terhadap kemiskinan, perlindungan sosial yang khusus menarget keluarga seperti ini menjadi krusial dalam menanggulangi potensi kemiskinan. Salah satu kuncinya dengan menyediakan disability grant. Data dari TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) menilai bahwa Indonesia memiliki kemampuan besar untuk menyediakan disability grant ini berkaca pada Produk Domestik Bruto Indonesia.

PDB adalah indikator tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Semakin besar Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) suatu negara maka kinerja perekonomian di negara tersebut dianggap semakin baik. Alokasi yang dibutuhkan menurut TNP2K dalam menghadirkan disability grant ini dibagi menjadi dua kategori: disability grant untuk difabel anak dan disability grant untuk difabel dewasa. Untuk difabel anak, disability grant akan berjumlah 0,02% dari PDB Indonesia periode 2020 – 2024. Bagi difabel dewasa, angkanya adalah 0,03 dari PDB Indonesia. Perlindungan sosial ini akan membantu memberikan kompensasi pendapatan bagi difabel untuk kepentingan pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. []

 

Reporter: Yuhda

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.