Lompat ke isi utama
Pelantikan DPRRI

Tidak Ada Keterwakilan Legislator Difabel Terutama Perempuan di Anggota Dewan Terpilih

Solider.id, Yogyakarta – Anggota DPR masa bakti 2019-2024 baru saja resmi dilantik. Total ada 575 orang yang mengemban tugas sebagai wakil rakyat untuk 5 tahun ke depan. Sidang paripurna pelantikan anggota DPR 2019-2024 dipimpin oleh pimpinan sementara, Abdul Wahab Dalimunthe (anggota DPR tertua) dan Hillary Brigitta Lasut (anggota DPR termuda).

Dalam isu difabel, partisipasi inklusif dalam politik dan kehidupan publik adalah elemen penting dari pembangunan inklusi sosial yang seiring sejalan dengan realisasi dari hak asasi manusia. Difabel yang mampu berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik negara, khususnya partisipasi aktif untuk dipilih dan menjabat, bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan yang akan langsung berdampak dengan realitas difabel secara nasional. Partisipasi politik dan publik ini menjadi cara penting untuk memberantas eksklusi dan diskriminasi yang dialami oleh difabel.

Meski hak untuk berpartisipasi baik secara politik maupun publik sudah terbangun dengan baik melalui kerangka hukum hak asasi manusia, difabel seringkali tertolak ketika masuk ke dalam kancah politik karena berbagai alasan politik, yang juga seringkali menjadi buah dari diskriminasi secara langsung dan tidak langsung. Sebagai contoh, stereotip yang mendera difabel kerap membuat difabel tidak dimasukkan dalam proses pembuatan kebijakan baik secara umum atau dalam proses yang spesifik seperti perancangan voting pengambilan suara atau berpartisipasi pada inisiatif yang dilakukan oleh partai politik. Hambatan yang dialami oleh difabel dalam kancah politik melingkupi aspek legal, fisik, transportasi dan bahkan saluran informasi tentang isu dan gerakan politik.

Diperkirakan dar 15% populasi dunia yang hidup dengan kondisi kedifabelan menyisakan prevalensi yang lebih tinggi pada perempuan. Statistik menyebutkan bahwa 1 dari 5 perempuan usia 18 tahun ke atas hidup dengan kondisi kedifabelan. Convention on Rights of People with Disabilities (CRPD) menjangkau kesetaraan gender sebagai satu kesatuan prinsip. Konvensi ini menyatakan bahwa kondisi kedifabelan adalah kondisi fisik dan sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, ada proses interaksi dari difabel dengan hambatan perilaku dan lingkungan yang menghadang difabel dalam berpartisipasi secara aktif dan efektif di masyarakat maupun proses politik.

Dalam laporan berjudul Participation in Political and Public Life dari United Nations, difabel teridentifikasi mengalami beragam hambatan dalam keterlibatan decision-making secara politik. Banyak lingkungan politik yang belum memahami pentingnya inklusi dalam proses pembuatan keputusan politik yang melibatkan difabel. Hal itu berujung pada tidak adanya atau tidak dibentuknya informasi yang aksesibel tentang isu politik bagi difabel. Saat kegiatan politik seperti pemilihan umum terjadi, tidak adanya perseptif inklusi tersebut membuat fasilitas fisik untuk kepentingan kegiatan politik menjadi tidak aksesibel bagi difabel.  Uraian di atas adalah gambaran realitas belum inklusinya proses politik bagi difabel secara umum. Bagi perempuan, eksklusinya menjadi dua kali lipat berdasarkan gender dan difabilitas.

Pada tahun 2019, representasi perempuan dalam kancah perpolitikan dan pembuatan keputusan untuk menjadi basis kebijakan masih menjadi minoritas. Secara global, perempuan hanya mendudukan 24,3% parlemen, 6,6% kepala negara dan 5,2% kepala pemerintahan. Data terkait partisipasi perempuan difabel dalam politik masih sangat sedikit baik secara global maupun dalam lingkup nasional Indonesia. Berdasarkan UN Flagship Report on Disability and Development, data yang masih terbatas itu bahkan menunjukkan partisipasi yang “sangat rendah” dari perempuan difabel dalam peran politik. Dan pertisipasi mereka dalam kancah nasional bahkan jauh lebih rendah. Stereotip yang dobel baik secara difabel maupun kondisi sebagai perempuan menambah beban keterwakilan yang sangat rendah ini.

Proporsi anggota dewan baik DPR RI maupun DPD menunjukkan hal serupa meski ada sedikit peningkatan keterwakilan perempuan. Sedangkan untuk keterlibatan perwakilan difabel dalam parlemen masih belum ada sama sekali meski ada beberapa calon legislatif difabel terutama perempuan yang maju dari partai politik mayor. Saat ini, tercatat ada 118 orang caleg perempuan yang terpilih untuk DPR RI. Jumlah itu setara dengan 20,5 persen dari 575 kursi DPR RI.

Titi Anggraini, Direktur Perludem, seperti dikutip Republika, menyatakan bahwa jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, kenaikan angka keterpilihan perempuan di Pemilu 2019 tidak terlalu signifikan. Hanya ada pertambahan 21 kursi dari Pemilu 2014 lalu yang jumlah keterpilihannya sebanyak 97 orang perempuan. Sebagian besar perempuan yang terpilih menempati nomor urut 1 dan 2. Di nomor urut 1 terdapat 57 perempuan yang terpilih dari 235 DCT perempuan yang ditempatkan pada nomor urut 1. Sedangkan di nomor urut 2 dari total DCT perempuan sebanyak 372 orang, terpilih sebanyak 29 orang. Sedangkan, sisanya perempuan terpilih tersebar di nomor urut 3, 4, 5, 6 dan 7. Sementara itu, angka keterpilihan perempuan di DPD adalah sebesar 30,9 psrsen atau sebanyak 42 perempuan berhasil menduduki kursi anggota DPD. Dari 34 Provinsi terdapat delapan provinsi yang tidak terdapat calon anggota DPD perempuan terpilih diantaranya.

Menurut Titi, Stagnansi angka keterwakilan perempuan paling tidak bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya, Pertama, perempuan masih ditempatkan diluar nomor urut yang cenderung banyak dipilih 1 dan 2. Kedua, menurut Titi, pola rekrutmen politik di internal partai politik yang masih menjadi urusan 'dapur partai politik' dan belum sepenuhnya demokratis menjadi salah satu tantangan partisipasi perempuan dalam mendorong kebijakan afirmasi. Menurutnya, akses terhadap pembiayan kampanye yang minim dan tak adanya pembatasan belanja kampanye, membuat arena kampanye menjadi pasar bebas dan berdampak pada perempuan yang cenderung memiliki kekurangan terhadap sumber daya finansial.

Realitas di atas adalah realitas perempuan saja, belum bagi perempuan yang juga difabel, angka partisipasinya dari anggota dewan terpilih belum ada sama sekali. Stigma ganda memperberat keterwakilan difabel perempuan dalam kancah perpolitikan. Dalam pemilu legislatif lalu, semua caleg difabel perempuan berada di urutan no 4, 5, dan 6 baik pada level pileg lokal maupun nasional.

Padahal hak politik difabel sudah sangat jelas termaktub dalam UU No. 8 Tahun 2016. Pasal 13 d menyebutkan bahwa hak politik untuk difabel meliputi hak untuk membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik. Lalu ada Pasal 75 ayat 2 yang berbunyi: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi difabel untuk memilih dan dipilih. Pasal 76 juga membahas hak politik difabel: difabel berhak untuk menduduki jabatan publik. Terakhir, Pasal 77 e melindungi hak difabel untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan.

Difabel, terutama perempuan, memiliki hak untuk dipilih dan mengambil peran dalam kegiatan publik. Kondisi kedifabelan pada akhirnya tidak bisa serta merta dijadikan alasan penuh yang membatasi hak politik baik langsung maupun tidak langung. Difabel harus mendapatkan hak yang sama dalam mengakses kesempatan politik dan jabatan publik, termasuk bekerja pada level pemerintahan dari lokal sampai menjadi representasi pada kancah level seperti bekerja pada United Nations. []

 

Penulis: Yuhda

Editor  : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.