Lompat ke isi utama
Ilustrasi Gedung DPR

Jalan Mundur Pengesahan RUU PKS

Oleh Ahmad Jamaludin

Solider.id- Kita mungkin tak bisa berharap banyak pada Ketua DPR yang baru periode 2019-2024 terkait pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Puan Maharani, perempuan pertama di Indonesia yang menjadi Ketua DPR, tidak punya sikap tegas atas RUU yang membela kaum perempuan tersebut.

Pada hari pelantikannya, Puan sempat ditanya oleh wartawan bagaimana nasib RUU PKS, dan ia menjawab, “Saya akan melihat dahulu bagaimana hasil dari pelaksanaan UU yang kemudian ditunda itu,” (Tempo/1/10/19). Pernyataan tersebut seolah menyiratkan kecilnya komitmen politik Ketua DPR baru untuk segera mengetuk palu pengesahan RUU PKS.

Ini adalah kemunduran yang kesekian kalinya atas desakan pengesahaan RUU PKS. Setelah penggodokan yang memakan waktu satu periode DPR lamanya, kita tak juga mendapati titik terang pengesahan RUU PKS. Padahal penulis sempat berharap dengan naiknya Puan sebagai pimpinan akan sekaligus membawa aspirasi perempuan yang kerap menjadi korban kekerasan seksual.

Pernyataan Puan tampaknya mewakili kemandegan yang ada di DPR kini, bahwa RUU PKS akan dibahas kembali dari awal. Artinya, kemungkinan besar ada perombakan dalam RUU yang telah dirasa mampu melindungi perempuan korban kekerasan seksual tersebut. Ketakutan tersebut jelas bukan ilusi semata, bagaimana mungkin RUU yang telah lima tahun digodok tiba-tiba perlu dibahas ulang jika tidak untuk diubah.

Perubahan tersebut sebenarnya telah tersirat dari pembentukan Tim Perumus (Timus) baru yang dibentuk di akhir masa kerja DPR periode sebelumnya. Padahal tim ini baru akan bekerja pada periode sekarang. Pembentukan Timus semakin menguatkan indikasi akan adanya perubahan sebagian atau menyeluruh dari RUU PKS. Bahkan judul RUU PKS, yang menurut DPR belum disepakati, punya potensi besar diubah.

Dengan melihat berbagai sinyal kemunduran pengesahan RUU PKS dari segi politis-admistratif saja kita bisa mengambil kesimpulan lemahnya komitmen DPR untuk segera mengesahkan RUU tersebut. Belum lagi jika masuk pada obyek materiil RUU yang hingga kini tampaknya masih menjadi percekcokan sengit antara pendukung dan penolaknya. Berbagai tuduhan dari penolak yang menyebutnya liberal, tak bermoral, hingga mendukung zina seakan meminggirkan narasi perlindungan korban kekerasan seksual yang terus berjatuhan, terutama dari pihak perempuan.

Dua Konsep Penting RUU PKS yang Tak Perlu Diubah

Aspirasi para demonstran beberapa waktu terakhir terkait pengesahan RUU PKS sebelum ganti perode telah pupus. Sehingga kini kita perlu mendesak agar pembahasan RUU PKS dipercepat dengan perubahan sebagian saja materi dalam RUU. DPR mestinya tidak perlu mengubah semua pasal yang sudah sesuai dengan perlindungan korban kekerasan seksual. Dengan siasat tersebut DPR bisa segera mengesahkan RUU PKS. Melihat komitmen DPR kiwari yang setengah hati, tampaknya masyarakat perlu mendesakkan strategi ini.

Ada dua konsep penting dari materiil RUU PKS yang kiranya tidak perlu direvisi oleh DPR periode 2019-2024. Pertama, adalah konsep yang sekaligus menjadi nama RUU. “Penghapusan kekerasan seksual” jelas merupakan judul yang sangat mewakili upaya pemberantasan sekaligus perlindungan terhadap banyaknya korban tindak kriminal ini. Seperti tertera dalam konsideran RUU PKS yang menyebut, “Korban Kekerasan Seksual harus mendapat perlindungan dari negara agar bebas dari setiap bentuk Kekerasan Seksual.”

Pentingnya konsep ini selaras dengan meningkatnya jumlah korban kekerasan seksual tiap tahunnya yang mayoritas perempuan, tak terkecuali perempuan difabel. Data Komisi  Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2018 mencatat jumlah 406.178 kasus kekerasan terjadi pada perempuan. Jumlah itu meningkat 14% dari tahun sebelumnya yaitu 348.446 kasus. Jika diulur hingga tahun 2010, kasus yang terjadi ada pada angka 105.103, sejak itu grafik kekerasan terhadap perempuan terus mengalami kenaikan tiap tahunnya.

Berkaca pada data yang dihimpun Komnas Perempuan di atas, beban besar diemban oleh aturan terkait korban kekerasan seksual. Konsep dan judul RUU PKS yang telah menunjukkan itikad kuat atas penghapusan kekerasan perlu dipertahankan.

Kasus yang semakin meningkat setiap tahun akan sangat sulit dikikis jika tidak membuat instrumen hukum yang rigid dan jelas, terutama untuk membela para korban. Karena patut diakui, sebagaimana disebut dalam konsideran RUU PKS, “sistem hukum Indonesia belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah, melindungi, memulihkan dan memberdayakan korban.”

Kedua, terkait ketimpangan gender sebagai salah satu pemicu utama kekerasan seksual dalam masyarakat kita yang masih kental. Konsep kesetaraan gender yang tertuang dalam RUU PKS adalah gagasan progresif di tengah samudra ketimpangan gender di Indonesia. Berbagai upaya penyetaraan telah banyak digagas oleh aktivis sosial, lembaga swadaya, masyarakat, hingga pemerintah. Namun tampaknya usaha tersebut belum mencukupi untuk menimbun jurang ketimpangan gender, terutama di ranah domestik keluarga. Di samping berbagai ranah lainnya, ranah domestik keluarga adalah ruang gelap yang perlu mendapat perhatian khusus.

Abu-abunya ruang domestik keluarga memang menjadi halangan tersendiri dalam upaya penghapusan kekerasan seksual. Di satu sisi, itu adalah wilayah privat yang tidak boleh diintervensi secara mutlak oleh hukum publik. Sedang di sisi lain, kesadaran sosial dan personal tidak mampu menjadi penopang hubungan yang seimbang.

Namun besarnya jumlah kekerasan seksual dalam ranah domestik ini tidak bisa didiamkan. Upaya RUU PKS untuk menghukum pelaku, mencegah meningkatnya korban, dan menyeimbangkan kedudukan gender mesti segera direalisasikan.

Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang diterbitkan pada 6 Maret 2019 lalu tercatat ranah domestik keluarga menempati posisi teratas tindak kekerasan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah jenis kekerasan terbanyak dengan presentase 71% (9.637 kasus). Statistik ini mempertahankan KDRT sebagai penyumbang terbesar korban kekerasan terhadap perempuan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut kekerasan seksual yang terjadi sebanyak 2.988 kasus.

Pandangan menyeluruh atas timbulnya kekerasan seksual yang coba diakomodasi RUU PKS pasal 1 ayat 1 jelas relevan dengan data di atas. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa, “Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.”

Cetak tebal yang penulis bubuhkan dalam kutipan ayat RUU PKS di atas menampakkan betapa krusialnya konsep kesetaraan gender dalam penghapusan kekerasan seksual. Di ranah domestik, kelemahan perempuan akibat timpangnya relasi kuasa sebab gender adalah poin penting yang mesti diperhatikan. Pada konteks ini kita hendaknya mengakui dengan lapang dada bahwa ketimpangan posisi gender dalam keluarga masih menjadi pegangan moral masyarakat kita.

Mempertahankan perspektif kesetaraan gender dalam RUU PKS akan bisa membantu usaha kita untuk menggerus angka kekerasan seksual dalam ranah domestik. Lebih lanjut konsep ini bisa menjadi pondasi kuat kesetaraan gender dan pengurangan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di ranah lain seperti pendidikan, pemerintahan, hingga publik.

Dengan berbagai pertimbangan di atas, jelas dua konsep penting dari RUU PKS tersebut patut dipertahankan. Turunan pasal dari konsep tersebut akan menjadi payung hukum dalam upaya kita membela korban kekerasan seksual sekaligus membangun tata sosial yang setara.

Silang pendapat terkait beberapa detail RUU PKS perlu segera dituntaskan tanpa menggerus dua konsep penting itu. Dari sana pengesahan RUU PKS bisa kembali didorong pengesahannya, sebelum para anggota DPR tertidur pulas seperti periode sebelumnya.[]

 

Alumni Pascasarjana Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga.

The subscriber's email address.