Lompat ke isi utama
 Menjelang Deklarasi, sektretariat Bilic

Difabel Bandung Desak Pemerintah Sahkan Raperda

Solider.id, Bandung – Memasuki tahun ketiga sejak perumusan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pemenuhan dan perlindungan hak bagi masyarakat difabel kota Bandung, 14 perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) menggelar aksi deklarasi bersama.

Aksi tersebut dilakukan di sektretariat Bandung Independent Living Center (Bilic) Jalan Kuningan XIV No 2 Antapani Bandung. Mereka meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bandung untuk menindaklanjuti rancangan peraturan daerah tentang pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat difabel kota Bandung.

“Draf Raperda tersebut sudah dirancang dan disusun sejak 2017 lalu,” ungkap Direktur Bilic, Yuyun Yuningsih.

Lebih rinci Yuyun menjelaskan, terkait alasan lambatnya pengesahan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat difabel tersebut, antara lain disebabkan adanya revisi ulang yang terus memundurkan waktu, selain itu juga terjadi pergantian masa jabatan pada anggota dewan.

Sebelumnya, mereka sudah 18 kali dalam kurun waktu tiga tahun melakukan pertemuan rutin pekanan dengan pihak pemerintahan. Bahkan mereka pun mendapat fasilitas berupa diberikannya tempat khusus sebagai ruang pertemuan.

Pertemuan rutin tersebut dilakukan bersama para pengurus pemerintahan lama yang menjabat di periode 2014-1019. Sedangkan bersama pemerintahan baru, pihaknya pun sudah satu kali menggelar uji publik terkait Raperda yang disampaikan.

“Kami meminta kepada DPRD untuk mempercepat pengesahan Raperda menjadi Perda serta mengakomodasikan anggaran bagi masyarakat difabel,” tegas Yuyun.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir pula tim perumus Raperda diantaranya, Dr. Raden Engkeu Agiati M.Si dan Drs. Denti Kardeti M.Si.

“Kami sebagai tim perumus juga melibatkan langsung para difabel guna mendiskusikannya secara langsung, termasuk hadir saat melakukan 18 kali dalam pertemuan itu,” tutur Engkeu.

Deklarasi Bersama

"Kami 14 Organisasi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung yang tergabung dalam tim kordinasi DPO-DPO Kota Bandung untuk pemenuhan dan pelindungan hak-hak penyandang disabilitas, mendesak dan mendorong DPRD kota bandung untuk segera mensahkan ranperda pemenuhan dan pelindungan hak-hak penyandang disabilitas di tahun ini 2019, secepatnya dan segera perlu dibentuk tim kordinasi di tingkat kota / Komite Penyandang Disabilitas Kota Bandung."

 

Demikian isi deklarasi yang disampaikan oleh perwakilan dari 14 Organisasi Penyangdang Disabilitas (OPD) kota Bandung yang menghadiri. Deklarasi tersebut di orasikan pada Juma’at  (4/10). []

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.