Lompat ke isi utama
Ilustrasi sebuah jurnal tentang pembangunan di Indonesia

Ekonomi Inklusi dan Minimnya Peluang Kerja bagi Difabel

Oleh Abdul Qoni Akmaluddin

Solider.id- Membangun ekonomi inklusi salah satu agenda pokok dalam pemerintahan Jokowi menuju periode ke-dua. Wacana tersebut menjadi prioritas dalam pembangunan kedepan, mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 4 tahun terakhir ini masih di bawah 6 persen.

Hal tersebut melenceng dari janji Jokowi dalam kampanye 2014 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7 persen. Melihat fakta yang terjadi di pemerintahan periode pertama ini, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi, Jokowi mewacanakan pembangunan ekonomi inklusif.

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan pembangunan ekonomi yang menekankan pemerataan di semua sektor agar dapat berkontribusi dalam menciptakan peluang yang setara, dengan didasarkan penghormatan terhadap nilai dan prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif, dan akuntabel.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memastikan ekonomi inklusif dapat terdistribusi secara merata, pemerintah membuat program ekonomi kreatif. Dalam program tersebut pemerintah menggandeng difabel untuk terlibat dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Seperti halnya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Malang, membuat pelatihan ekonomi kreatif bagi difabel. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong difabel agar lebih berinovasi dan mampu menciptakan berbagai peluang ekonomi kreatif.

Berbeda dengan Malang, beberapa difabel di Bandung mengikuti pelatihan Coding Mum Difabel. Pelatihan ini mendorong difabel agar dapat berpartisipasi di era digital. Dimana era ini, internet salah satu tumpuan dalam mengerakkan ekonomi.

Tidak hanya itu, sebagaimana yang dilansir dalam pemberitaan Republika.co yang berjudul Jokowi Ingin Bangun Pabrik untuk Difabel, dirinya menjelaskan bahwa keinginannya membangun pabrik untuk difabel sudah disampaikan kepada menteri. Agar menteri tersebut segara mencari lahan atau tanah untuk dibangun pabrik. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian soal tanah tersebut.

Tidak hanya itu, dalam pasal 53 Undang-Undang No. 8 tahun 2016 dijelaskan bahwa pemerintah mewajibkan perusahaan untuk mengakomodir difabel. Sekurang-kurangnya satu persen dari angkatan kerja untuk swasta, dan dua persen untuk sektor publik.

Namun jika dilihat dari data yang ada, sebagaimana yang dilansir oleh Tempo.co pada 7 November 2018 jumlah perusahaan di Indonesia sebanyak 440 dan mengakomodir pekerja sebanyak 237 ribu orang. Sedangkan tenaga kerja yang berasal dari difabel sebanyak 2.851 orang. Artinya, hanya 1,2 % dari total pekerja adalah difabel.

Sebagaimana yang dijelaskan Hanif Dzakiri bahwa jumlah total penyandang disabelitas di Indonesia sebanyak 21 juta yang termasuk dalam angkatan kerja sebesar 11 juta. Jika kita persentasekan dari data di atas, hanya 0,0259 % difabel yang bekerja di perusahaan.

Namun, Hanif juga menjelaskan dari 11 juta angkatan kerja, hanya 4% yang masih menganggur. Itu artinya, lebih dari 95% difabel kerja pada sektor informal. Beberapa di antaranya memilih karena sering diperlakukan diskriminasi saat melakukan wawancara ataupun bekerja di peruasahaan, beberapa masih merasa minder untuk mendaftar diri karena perusahaan tidak menerima difabel, dan ada juga yang memilih menjadi wirausaha karena ingin mandiri atau tidak bergantung pada orang lain.

Misalnya, cerita dari Mukhlisin salah satu netra. Dia mendapati masih banyak perusahaan yang tidak menerima difabel. Bahkan, perusahaan masih menganggap bahwa difabel adalah orang cacat dan harus dikasihani. Masih banyak yang melihat dari fisiknya tidak dari potensi yang dimiliki.

Kalau kita kembali pada data sebelumnya, 95% difabel memilih bekerja pada sektor informal. Sedangkan, dalam sektor informal itu sendiri belum ada kepastian jaminan kerja yang layak dari pemerintah. Mulai dari jaminan kesehatan, keamanan dan jaminan hari tua.

Pada jaminan kesehatan misalnya, pekerja informal tidak mendapatkan asuransi kerja (BPJS) layaknya pekerja formal. Jika terjadi sesuatu pada mereka dalam hal kesehatan, mereka harus mengurusnya secara mandiri. Belum lagi pada jaminan keamanan, sering kita mendapati pekerja sektor informal yang harus berlarian karena dikejar oleh Satpol PP atau mendapati pungutan liar dengan dalih menjaga keselamatan.

Hal tersebut juga terjadi dengan pekerja informal difabel. Beberapa pekerja seni netra di Malioboro harus lari manakala ada razia dari pihak Satpol PP. Mereka bekerja masih dibayang-bayangi rasa takut, karena tidak memiliki jaminan yang jelas. Padahal sektor informal itulah yang membantu negara dalam mengatasi krisis ekonomi dan banyaknya pengangguran.

Perusahaan Khusus Difabel dan Perjelas Nasib Pekerja Informal

Secara sederhana sektor informal merupakan sebuah sektor usaha yang tidak resmi. Artinya tidak mendapatkan jaminan usaha yang jelas dari pemerintah. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sukesi DKK, dalam buku Pekerja Sektor Informal Berjuang Untuk Hidup yang diterbitkan oleh LBH Jakarta, setidaknya ada 11 ciri sektor informal.

Ciri-ciri tersebut di antaranya usaha tidak terorganisir, tidak ada ijin usaha, kegiatan tidak teratur, kebijakan dan bantuan pemerintah tidak ada, pekerja dapat dengan mudah keluar masuk, teknologi sederhana, modal dan usahanya kecil, tidak perlu pendidikan formal, dilakukan sendiri atau buruh berasal dari keluarga, dikonsumsi kelas ‘menengah’ ke bawah, dan modal milik sendiri atau pinjam dari kredit tidak resmi.

Jika melihat persoalan ketenagakerjaan di atas, masih sedikitnya difabel yang diakomodir perusahaan formal. Pemerintah harus segera mencari cara lain untuk mengentaskan jumlah difabel yang menganggur. Namun, memastikan jumlah difabel tidak menganggur saja itu juga belum cukup. Menjamin kelayakan, mulai dari aksesiblitas tempat dia bekerja sampai kesempatan yang setara itu yang harus dilakukan.

Salah satu cara yang mendesak untuk segera dilakukan dengan memperjelas pendirian perusahaan yang pekerjanya khusus penyandang disabelitas. Lebih menarik lagi, apabila pembangunan perusahaan khusus penyandang disabelitas ini dimasukkan dalam prioritas pembangunan jangka menengah ataupun jangka pendek. Pasalnya, lebih dari 10 juta angkatan kerja penyandang disabelitas adalah pekerja sektor informal.

Hadirnya sektor informal karena jumlah daya tampung industri formal sangat terbatas dengan kualifikasi tenaga kerja yang ketat. Sehingga orang yang tersisihkan dari kualifikasi tersebut memilih sektor informal untuk jalan hidupnya. Selain itu, sektor informal juga merupakan model ekonomi tradisional yang mana, sebelum ekonomi modern hadir sektor informal menjadi tulang punggung negara dalam melawan krisis ekonomi.[]

 

 

*Mahasiswa dan penggiat media. Saat ini aktif di LPM Arena UIN Sunan Kalijaga.

The subscriber's email address.