Lompat ke isi utama
Tio Tegar dalam ICDDDDA

Oleh-oleh ICDDA 2019, Progress Pergerakan Difabel Patut Disyukuri

solider.id, Yogyakarta – pada 24 hingga 25 September 2019, saya berkesempatan untuk menghadiri Internasional Conference on Disability and Diversity In Asia (konferensi internasional tentang difabel dan keberagaman di asia). Pada konferensi yang dihelat di Universitas Brawijaya Malang ini, saya hadir sebagai salah satu orang yang diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil makalah saya. Tapi, dalam kesempatan ini, saya tidak akan membahas mengenai apa yang saya tulis dalam makalah saya.

Ulasan mengenai makalah saya mungkin akan saya sampaikan di lain waktu. Saya justru lebih tertarik untuk menyampaikan beberapa hal positif yang saya dapatkan dalam acara tersebuut. Hal-hal tersebut tentu saja berkaitan dengan perjuangan kelompok difabel untuk memperoleh keadilan di berbagai sektor sebagaimana telah diperjuangkan selama ini.

Peran Organisasi Difabel dalam Pemenuhan Hak Difabel

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa organisasi difabel adalah pihak yang paling konsisten menyuarakan kritik, masukan, dan rekomendasi kebijakan yang berpihak kepada difabel. beberapa aktivitas tersebut, saat ini dapat mulai kita lihat dampak positifnya. Setidaknya ada dua hal positif yang dapat saya tangkap ketika menyimak berbagai presentasi yang tersaji di ICCDA 2019.

Pertama, kolaborasi Sigab dan Pengadilan Negeri Wonosari berhasil menciptakan pengadilan yang inklusif. Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (Sigab) merupakan organisasi masyarakat sipil yang memiliki fokus mengenai pemenuhan hak difabel, khususnya terkait pemenuhan hak difabel dibidang hukum dan peradilan. Dalam kerja-kerja advokasinya, Sigab menggandeng pihak-pihak terkait. salah satunya Pengadilan Negeri Wonosari.

Kerjasama dengan Pengadilan Negeri Wonosari tersebut tentu ditujukan untuk menginisiasi terwujudnya peradilan yang inklusif bagi difabel. hasil dari kolaborasi dengan Pengadilan Negeri Wonosari tersebut saat ini mulai terlihat dampak positifnya. Pengadilan Negeri Wonosari baru saja mendapatkan penghargaan dari Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negeri inklusif.

Khusnul Khotimah, ketua Pengadilan Negeri Wonosari dalam presentasinya di ICDDA 2019 menceritakan apa saja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Wonosari untuk mewujudkan Pengadilan yang inklusif. Khusnuul Khotimah menjelaskan dalam presentasinya bahwa Pengadilan Negeri Wonosari telah berupaya memastikan inklusivitas mulai dari aspek pelayanan publik di pengadilan hingga prosesi persidangan yang mudah diakses oleh difabel. dalam hal penyediaan layanan publik, Pengadilan Negeri Wonosari telah menyediakan aksesibilitas fasilitas bagi difabel. Beberapa fasilitas ramah difabel mulai ada di kantor pengadilan ini seperti adanya informasi melalui audio untuk mempermudah difabel netra, informasi berupa video untuk mempermudah Tuli, adanya bidang miring untuk mempermudah pengguna kursi roda, parkir khusus difabel, dan kamar mandi ramah difabel.

Sementara dalam  konteks penyelenggaraan persidangan, Pengadilan Negeri Wonosari juga telah melakukan langkah-langkah demi memastikan difabel dapat mengikuti persidangan sebagaimana hak yang dimilikinya. Misalnya saja, Pengadilan Negeri Wonosari selalu memastikan keberadaan penerjemah bahasa isyarat dalam setiap persidangan yang melibatkan Tuli.

Kedua, program Rintisan Desa Inklusi yang diinisiasi oleh Sigab. Beberapa rintisan desa inklusi yang di inisiasi oleh Sigab seperti misalnya saja di wilayah kabupaten Kulonprogo memberikan dampak positif dalam partisipasi difabel di desa. Utami Dewi, dosen Universitas Negeri Yogyakarta yang mengangkat tema mengenai rintisan desa inklusi menceritakan bahwa program yang di inisiasi oleh Sigab  tersebut telah meningkatkan partisipasi difabel di desa, salah satunya dalam aspek pengambilan kebijakan.

Pembentukan kelompok difabel di rintisan desa inklusi telah membuat difabel ikut terlibat dalam pengambilan keputusan dilevel paling mikro dalam pemerintahan. Pembentukan kelompok difabel di desa-desa inklusi ini juga berhasil membangkitkan kesadaran difabel di desa yang rata-rata tidak mendapatkan pendidikan yang layak, untuk lebih aktif melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan di desa. Program ini menjadi sangat penting untuk di duplikasi di daerah-daerah lain. Hal ini mengingat mayoritas difabel hidup di desa dan diskriminasi paling dini biasanya justru dimulai  dilingkungan terdekat mereka.

Penelitian Membawa hal positif

Salah satu pembicara dalam ICCDA 2019, Abi Marutama dari Kementerian Hukum dan HAM mempresentasikan bahwa penelitian telah berperan penting dalam mengubah cara berpikir kita semua dalam memandang difabel. dari awalnya masih berpikir dengan menggunakan tradisional model, kemudian menuju model medis, sampai berikutnya sebagaimana yang kerap disuarakan selama ini yakni model sosial dan model HAM.

Bagi saya ini menunnjukan, bahwa penelitian sebagai alat untuk mengkampanyekan isu difabel cukup membawa dampak positif dalam perjuangan kelompok difabel. Contoh konkrit, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Sigab yang dituangkan dalam buku Potret Difabel Berhadapan dalam Hukum Negara. buku tersebut berhasil menceritakan mengenai bagaimana rumitnya proses yang dihadapi oleh difabel ketika berhadapan dengan hukum. Buku itu juga yang akhirnya sedikit demi sedikit membantu berubahnya paradigma para penegak hukum dalam menyikapi isu difabel berhadapan dengan hukum.

Terlepas dari masih banyaknya pekerjaan rumah negara ini dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak difabel, beberapa kemajuan positif tersebut perlu  di apresiasi. Itu artinya perjuangan kelompok difabel baik melalui kerja-kerja advokasi maupun menjalankan riset, bukan tak berarti apa-apa. Bagi saya ini juga dapat terus menjaga optimis kita semua, bahwa perjuangan kelompok difabel untuk mendapatkan hak-haknya sedikit demi sedikit akan menuai hasilnya.[]

 

Penulis: Tio Tegar

Editor  : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.