Lompat ke isi utama
perda perllindungan hukum

Kabar Gembira, DIY Punya Regulasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin yang Inklusif

Solider.id, Yogyakarta - “Keberadaan dari peraturan daerah tentang bantuan hukum untuk memperkuat akses keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan sangat dibutuhkan, hal ini menjadi penting karena ada celah kekosongan hukum berkenaan bantuan hukum bagi kelompok rentan, seperti perempuan, anak, lansia, difabel, dan kelompok minoritas lainnya yang tidak dapat dijawab oleh Undang-undang Bantuan Hukum (UU No. 16 tahun 2011) yang berlaku selama ini”, ujar Rina Imawati, Direktur Lembaga Bantun Hukum (LBH) APIK Jogja. Hadirnya peraturan daerah bantuan hukum di DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) akan ada perbedaan dari peraturan daerah serupa di daerah lain, keitimewaan yang diusung salah satunya adalah perluasan cakupan terhadap akses keadilan tidak hanya bagi masyarakat miskin tetapi juga perluasannya bagi kelompok rentan di DIY, tentunya hal ini sejalan dengan amanat dari Strategi Nasional Akses pada Keadilan (SNAK) 2016-2019 yang dicanangkan oleh BAPPENAS RI. SNAK ini merupakan versi pembaruan dari SNAK tahun 2009.

Rina menambahkan bawa langkah advokasi dan perumusan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang bantuan hukum untuk memperkuat akses keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan tidak hanya menjadi kerja LBH APIK Jogja semata yang didukung oleh Asosiasi LBH APIK se-Indonesia dan International Development Law Organization (IDLO), melainkan upaya ini merupakan  kerja bersama yang juga didukung oleh para anggota Organisasi Bantuan Hukum yang tergabung dalam Forum OBH DIY NGO pendamping kelompok rentan dan kelompok masyarakat umum yang peduli akan isu tersebut.

Keinginan untuk hadirnya Peraturan Daerah Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta dirumuskan bersama-sama dalam workshop yang diadakan pada 16-17 September 2019. Adapun anggota Forum OBH yang terlibat hadir dan mendukung  untuk lahirnya Perda tersebut yang juga hadir dalam kegiatan workshop dua hari ini, antara lain: LBH Yogyakarta, PBHI Yogyakarta, LPA DIY, PBH Peradi Sleman, PBH Peradi Bantul,  LPBH NU DIY, SAPA, LKBH FH UII, dan PKBH FH Universitas Atmajaya Yogyakarta, selain itu upaya mendorong lahirnya perda tersbut dimaksud juga didukung oleh komunitas kelompok rentan lainnya, antara lain GASAK Gunung Kidul, PKBI DIY, HWDI DIY, SAPDA, YAKKUM, dan paralegal berbasis komunitas.

Untung Sukaryadi, Kepala Dinas Sosial DIY sebagai narasumber dalam sesi pemantik awal pada hari pertama workshop menyatakan bahwa berbicara kelompok rentan secara klasifikasi memang sudah ada. “Dinas Sosial DIY khususnya memang sudah memberikan layanan selama ini bagi kelompok tersbut, jika ada bantuan hukum bagi kelompok rentan tentunya hal tersebut juga dimungkinkan untuk diwujudkan”, ujar Untung. 

Eko Suwanto, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY sebagai narasumber selanjutnya menegaskan bahwa raperda bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan kelompok rentan memang sangat diperlukan keberadaanya. ‘Sudah cukup lama kita diskusikan dan kedepan jika ingin diwujudkan harus menjadi kepentingan bersama dan siap untuk mengawalnya. Mau lewat raperda inisiatif DPRD atau pemda DIY silakan saja, kita siap untuk ajukan sesuai kewenangan yang ada. Perda ke depan selain bantuan hukum juga diharapkan bisa memberikan fasilitasi pendidikan bagi masyarakat dengan tujuan dapat tercipta masyarakat yang sadar dan taat hukum,” ujar Eko.

"Tujuan melindungi, memberdayakan dan melayani masyarakat miskin serta kelompok rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperoleh bantuan hukum. Di DIY ada sekitar 11,7 persen masyarakat miskin, di sini data kependudukan penting dan tentuya perlu dimuktahirkan selalu. Kota Yogyakarta sudah memiliki Perda No. 3 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Sudah saatnya Pemda DIY mempunyai perda serupa. Kita akan perjuangkan," imbuh eko. Workshop juga menghadirkan Hengky Widiantoro dari Fakultas Hukum Atmajaya dan Prasetyo Nugroho, Kasubid Penyuluh Bantuan Hukum Kantor Kemenkumham DIY.

Pada sesi selanjutnya, dilakukan pemetaan masalah dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum di DIY yang dijadikan masukan dalam perumusan naskah akademik yang akan disampaikan baik ke Pemerintah DIY maupun DPRD DIY, dimana naskah akademik tentang raperda bantuan hukum ini dihimpun dari lintas sektor baik dari para pemberi bantuan hukum yang selama ini sudah bekerja memberikan bantuan hukum dan komunitas masyarakat sebagai penerima bantuan hukum, baik kelompok masyarakat miskin dan kelompok rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta, juga termasuk dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang hadir pada workshop ini, OPD Pemda DIY dan juga OPD dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

“Perda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan yang dicitata-citakan hadir di DIY tentunya akan menjadi salah satu Perda Istimewa di daerah istimewa, dikarenakan adanya perluasan cakupan, sebagai turunan dari UU Bantuan Hukum, dan juga amanat dari UU HAM, UU Perlindungan Anak dan juga UU Penyandang Disabilitas, sehingga Perda Bantuan Hukum ini akan lebih inklusif dan tentunya istimewa”, ujar Andrie Irawan, akademisi Fakultas Hukum UCY yang menyoroti pentingnya keberaadan perda ini.

Andrie menambahkan, selain itu hadirnya perda bantuan hukum ini sendiri tentunya memperlihatkan ada langkah progresif dalam memaknai keberadaan aturan hukum yang lebih berpihak kepada pencari keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan untuk mengembangkan diri berdasar potensinya, serta dapat terlibat sepenuhnya dalam pembangunan dengan tetap  melaksanakan kewajiban, serta mendapatkan haknya sebagai warga negara indonesia sebagai wujud dari bentuk bantuan hukum inklusi.[]

 

Reporter: Ramadhany Rahmi

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.