Lompat ke isi utama
ilustrasi seorang perempuan dn teks RKHUP

Catatan untuk RKUHP Terkait Korban Perkosaan

Oleh Ahmad Jamaludin

 

Solider.id- Dalam waktu kurang dari seminggu, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dirasa masih meminggirkan nasib korban perkosaan akan disahkan. DPR berencana mengundangkan KUHP baru tersebut pada 24 September 2019 nanti.

Dalam draft rancangan KUHP terakhir, tertanggal 15 September 2019, masih terdapat kejanggalan dalam pasal yang terkait pengguguran kandungan. Hal ini menjadi keprihatinan bersama mengingat aturan pengguguran kandungan bisa menjadi salah satu jalan pemerintah menjamin hak dan kehormatan korban kekerasan seksual, khususnya perkosaan.

Poin utama R-KUHP yang melarang pengguguran kandungan tentu adalah nilai dan norma yang telah kita pegang bersama. Namun dalam konteks korban perkosaan, kiranya diperlukan konsep dan detail aturan yang mampu melindungi hak-hak korban. Namun konsep perlindungan terhadap korban justru absen dalam materi pasal 470 hingga 472 R-KUHP yang mengatur persoalan tersebut.

Bukannya melindungi korban, R-KUHP justru mengarahkan perlindungan pada petugas medis pengguguran kandungan. Kekurangan itu bisa dilihat dalam pasal 472 ayat 3 yang berbunyi; “Dokter yang melakukan pengguguran kandungan karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap Korban perkosaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dipidana.”

Ketika dibaca lebih cermat keberadaan aturan ini jelas problematis. Karena jika pengguguran kandungan sepenuhnya dilarang di Indonesia, mengapa salah satu pelakunya dilindungi oleh undang-undang. Untuk alasan kedaruratan medis tentu bisa diterima. Tetapi alasan yang kedua jelas diskriminatif terhadap korban perkosaan. Jika ada pengecualian terhadap petugas medis pengguguran kandungan, mestinya hal serupa juga dikenakan pada perempuan korban perkosaan.

Dalam konteks seperti apa perempuan korban perkosaan boleh menggugurkan kandungannya? R-KUHP tidak membuat aturan lebih lanjut dalam hal ini. Idealnya, jika ada konteks yang membenarkan pengguguran kandungan oleh petugas medis terhadap korban perkosaan, konteks tersebut secara langsung mengikat si korban juga. Maksudnya, keduanya terhimpun dalam satu konteks yang membenarkan pengguguran kandungan.

Namun konteks tersebut tidak ada dalam tiga pasal R-KUHP yang membahas penguguran kandungan. Jika seperti itu, telah jelas bahwa pengguguran kandungan berlaku mutlak di Indonesia. Pelaku yang terlibat dalam tindak pidana ini mestinya dihukum, tanpa kecuali.

Jika menghendaki pengecualian, mestinya R-KUHP membuat definisi yang jelas sejak awal. Bahwa ada kondisi yang memungkinkan pengguguran kandungan dilakukan. Dan jika R-KUHP punya kehendak kuat melindungi korban perkosaan, mestinya hal tersebut dimasukkan kedalam pengecualian itu.

Kemunculan “indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan” sebagai alasan perlindungan petugas medis yang muncul di ayat terakhir justru merancukan aturan. Logisnya, pengecualian ditetapkan sejak dalam definisi pengguguran kandungan yang dipidana. Tanpa membuat landasan pengecualian itu, perlindungan terhadap petugas medis mestinya tidak bisa dilakukan.

R-KUHP Masih Bias dan Diskriminatif

Membaca pasal di atas, sulit untuk menyangkal bahwa R-KUHP terkait pengguguran kandungan bias gender. Korban perkosaan, yang dalam hal ini hamil karena dipaksa, tidak memperoleh perlindungan yang memadai ketika melakukan pengguguran. Justru petugas medis yang tidak terdampak memperoleh perlindungan Undang-undang.

Bias berikutnya adalah adanya asumsi bahwa pengguguran kandungan hanya disebabkan oleh perempuan terkait. Dalam 3 pasal R-KUHP di atas, tidak ada aturan yang bisa menjerat pihak yang memaksa perempuan terkait untuk menggugurkan kandungannya. Padahal kemungkinan tersebut besar dan kejadian seperti itu cukup sering terjadi di masyarakat.

Pengguguran kandungan adalah persoalan “darah”. Hal itu bersangkut erat dengan keluarga dan keturunan. Maka pertimbangan anggota keluarga seringkali terkait dan bahkan memicu pengguguran kandungan. Oleh karena itu R-KUHP mesti secara visioner mempertimbangkan norma dan fakta sosial yang tengah berjalan di masyarakat Indonesia ini.

Lebih jauh hal ini bisa berdampak pada anak yang kemudian lahir. Jika peristiwanya seperti di Padang belakangan, seorang perempuan di bawah umur yang diperkosa oleh 7 laki-laki, maka bagaimana garis keturunan ditentukan? Ya, memang si anak bisa mengikuti garis keturunan ibunya. Namun, bisakah kita menjamin si anak akan tumbuh normal dengan mengemban latar belakang seperti itu. Bagaimana juga nasib ibunya yang masih di bawah umur?

Jangan sampai korban perkosaan yang menggugurkan kandungan, sebab dorongan keluarga ataupun sendiri, lantas dipidanakan. Kasus di Pengadilan Negeri Muara Bulian, Jambi, bisa menjadi cerminan. Seorang anak di bawah umur dipenjara 6 bulan karena terbukti menggugurkan kandungannya sebab perkosaan. Kasus tersebut adalah preseden buruk terkait perlindungan korban perkosaan yang menggugurkan kandungan. Setelah menjadi korban perkosaan, ia kembali jadi korban pemidanaan.

Kita tahu bahwa selain sebagai landasan perilaku, hukum juga berfungsi sebagai social engineering. Dalam aspek yang kedua sebuah aturan diharapkan mampu memperbaiki keadaan masyarakat. Maka wajar jika hukum senantiasa didesak untuk lebih sensitif dan berpihak pada mereka yang rentan dan lemah. Korban perkosaan tidak salah lagi adalah bagian dari kelompok tersebut.

Kerentanan semakin jelas ketika perkosaan menimpa pada difabel. Berbagai kendala dan kebutuhan khusus dalam penanganan kasus pidana terkait difabel sering menghambat perlindungan hukum pada mereka. LBH APIK pada tahun 2017 mencatat bahwa perempuan difabel rentan menjadi korban kekerasan seksual. Namun penanganan hukumnya terkendala, karena menyisihkan kesaksian korban, dan pelaku akhirnya lepas.

Menurut data Komnas Perempuan, dalam kurun waktu 2010-2012 dari 10.961 kasus kekerasan seksual, 35 persen di antaranya dialami oleh difabel. Hasil riset SIGAB, setidaknya yang tercatat ada 65 kasus difabel berhadapan dengan hukum di berbagai daerah 90 persennya adalah pidana.

Mengingat tingginya angka kasus pidana difabel korban kekerasan seksual, termasuk perkosaan, maka aturan hukum yang berpihak pada mereka sangat penting. Tanpa aturan yang memihak, korban perkosaan difabel akan menopang beban ganda. Minimya instrumen materiil seperti aturan, fasilitas, hingga aparat yang paham difabel membuat kondisinya semakin rentan.

Menyimak berbagai celah yang ada dalam pasal terkait pengguguran kandungan di R-KUHP, jelas membuat kita khawatir. Karena sepertinya kekerasan terhadap perempuan dan “menyalahkan korban” masih akan tumbuh subur di Indonesia. Bukan saja dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga aturan hukum yang dirancang pemerintah.

Kekhawatiran itu semakin besar ketika mendapati R-KUHP sudah dianggap final dan akan disahkan tidak lama lagi. Dalam pernyataannya pada 3 September, Anggota Komisi III DPR (bidang hukum dan HAM) Teuku Taufiqulhadi bilang masih akan merevisi aturan terkait aborsi. Namun ia juga menekankan bahwa reivsi tidak akan menyangkut korban perkosaan (BBC/3/9).

Jika revisi yang dilakukan tersebut adalah yang terbit pada tanggal 15 September kemarin, berarti telah jelas kondisinya bagi kita sekalian. Bahwa perlindungan atas korban perkosaan, terutama yang menggugurkan kandungan, telah dicegat masuk ke dalam KUHP. Alih-alih melindungi korban perkosaan dalam pengguguran kandungan, R-KUHP justru berjuang mengamankan petugas medis.[]

 

 

*Alumni Pascasarjana Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga

The subscriber's email address.