Lompat ke isi utama
Low Skilled Labour.j

Difabel dan Sektor Matapencaharian Berpendapatan Rendah

Solider.id, Yogyakarta – Dalam melihat persoalan kemiskinan yang berkaitan erat dengan isu difabel di Indonesia, perbedaan kesempatan yang berujung pada ketimpangan pendapatan menjadi satu dari faktor utama yang menjadikan difabel di Indonesia termasuk salah satu masyarakat marjinal yang paling terdampak isu kemiskinan.

Menurut Bappenas, melalui laporan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusifnya, ketidaksetaraan pilihan mata pencaharian difabel menjadi satu dari empat penyebab utama ketidaksetaraan ekonomi di Indonesia, selain ketidaksetaraan akses terhadap pelayanan dasar, ketidaksetaraan aset dan pendapatan, dan kurangnya jaring pengaman sosial ketika sakit, kehilangan pekerjaan datang atau terkena bencana alam.

Faktor ketidaksetaraan pilihan mata pencaharian difabel ini nampak erat kaitannya dengan stigma pekerjaan yang menempel pada difabel, bahwa difabel netra akan diidentikkan dengan mata pencaharian pemijat, Tuli diarahkan pada pekerjaan yang berhubungan dengan salon, atau daksa yang menjadi penjahit. Penempelan stigma ini sudah mulai dilakukan pada institusi-institusi pendidikan maupun panti rehabilitasi punya pemerintah. Hal ini kemudian menjadi penyebab hadirnya jebakan bagi difabel netra sehingga rentan sekali terhadap kemiskinan: skill terbatas yang membuat difabel berkutat pada pekerjaan dengan berpendapatan rendah. Dan stigma seperti ini terus berkelindan dengan diskriminasi yang terus menghadang difabel.

Stigma seperti ini yang menjadi faktor penggerak betapa minimnya kesempatan kerja yang luas bagi difabel. Orang biasanya akan mengaitkan kesempatan kerja yang sempit ini dengan keterampilan difabel yang juga terbatas, yang kemudian saling mempengaruhi satu sama lain. Yang menjadi masalah adalah sebagian besar pihak melihat hubungan kausalitas ini dari sudut pandang yang menyudutkan difabel. Begini cara pandangnya: difabel terbatas secara kemampuan fisik, kemudian hal itu menyebabkan mereka terbatas secara keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan, hasilnya adalah lapangan pekerjaan yang tidak bervariasi yang berimbas pada difabel yang terus-menerus terjebak dalam pekerjaan dengan upah yang rendah karena keterampilan yang terbatas.

Padahal jika ingin lebih adil dan melihatnya dari akar masalahnya, yang membuat difabel memiliki keterampilan terbatas justru adalah pihak eksternal dari difabel itu sendiri, bisa pemerintah, keluarga dan masyarakat. Sejak awal, pola difabel yang teridentikkan dengan jenis-jenis pekerjaan tertentu akhirnya membatasi imajinasi ragam pekerjaan baik bagi masyarakat yang memandangnya, atau bahkan bagi difabel itu sendiri. Untuk mengatasinya, pemberi pelatihan keterampilan, baik itu pemerintah maupun swasta harus menempatkan difabel sesuai dengan potensinya. Jika masih dalam masa sekolah, lihat difabel sesuai dengan jenis intelejensi majemuknya. Lalu, pelatihan yang diberikan pun harus yang sudah bisa diserap pasar dengan luas. Syukur-syukur, ada upaya dari pemangku kebijakan untuk menyiapkan difabel sebagai sumber daya manusia yang unggul, yang terbuka pada kesempatan memimpin pada sektor-sektor vital di Indonesia.  Minimnya sektor kepemimpinan baik birokrasi, politik maupun swasta membuat difabel jarang mengisi ceruk kepemimpinan ini. Alhasil segala bentuk macam kebijakan yang orientasinya untuk pemenuhan hak difabel seringkali menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar difabel itu sendiri.

Jika boleh berpendapat, kuncinya sebenarnya bisa pada sektor pendidikan, apalagi Indonesia sedang menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui bonus demografi yang diprediksi akan dirasakan antara tahun 2028 – 2030. Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara sudah merumuskan dengan khidmat tentang kerangka pendidikan yang bercirikan Indonesia bahwa pendidikan memiliki makna yang lebih luas dari esensi tentang pengajaran. Pendidikan dan pengajaran berbeda. Pendidikan memiliki maksud untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka bisa memberikan keselamatan dan kebahagiaan bagi diri mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Pendidikan adalah proses belajar menjadi manusia yang menghayati dan mengembangkan kehidupan sepanjang hidup sekaligus membentuk kebudayaan dan peradaban manusia yang beradab. Memberikan hak pendidikan yang seluas-luasnya dan tidak terbatas adalah manifestasi dari nilai ini.

Jika berpijak pada filosofi pendidikan seperti ini, manusia akan melihat manusia lainnya secara utuh. Persepsi yang terbentuk adalah pengejawantahan dari rasa keadilan terhadap sesama manusia. Secara praktikal, jika pola seperti ini yang menjadi kacamata semua pihak yang memangku kebijakan terhadap sektor mata pencaharian difabel, tantangan berupa terjebaknya kelompok difabel dalam mata pencaharian yang berpendapatan rendah karena tingkat keterampilan yang juga rendah juga akan bisa dicari akar masalahnya.[]

 

Penulis: Yuhda

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.