Lompat ke isi utama
Ilustrasi Teks PP Kesejahteraan Sosial bagi Difabel dan Buku Kerentanan

Absennya Dimensi Kerentanan dalam Upaya Penyejahteraan Difabel

Oleh Ahmad Jamaludin

 

Solider.id- Upaya pemerintah menjamin kesejahteraan sosial difabel ditopang peraturan yang kurang memadai. Dalam PP nomor 52 tahun 2019 yang baru saja disahkan, kesejahteraan sosial difabel hanya diukur dari segi medis dan ekonomi.

Ketika membaca berbagai pasal yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, akan kita temukan dua corak utama yaitu kesehatan dan ekonomi.

Corak pertama mewakili pandangan bahwa difabel adalah orang sakit dan karena sakitnya itu tidak sejahtera. Sedangkan yang kedua adalah pandangan umum yang menempatkan kemiskinan sebagai pagar pembatas kesejahteraan.

Dalam konteks yang pertama upaya utama PP difokuskan pada rehabilitasi dan terapi. Rehabilitasi dimaksudkan sebagai sebuah upaya untuk “memulihkan” kemampuan difabel agar bisa “melaksanakan fungsi sosial secara wajar”.

Kata pemulihan di atas, meskipun dengan pilihan diksi yang lebih halus, tidak jauh dari pandangan medis yang menempatkan difabel sebagai orang sakit. Hal ini diperjelas dalam pasal 7 yang merinci bahwa orang, keluarga, dan kelompok difabel adalah sasaran rehabilitasinya.

Cara pandang ekonomistik mengemuka jelas dalam pasal 42 PP no. 52 yang menunjuk difabel miskin dan tak berpenghasilan sebagai penerima jaminan sosial. Bentuknya bisa tiga macam; asuransi kesehatan, bantuan langsung permanen dan sementara. Lebih lanjut skema ini diterapkan dengan mencocokkan data jumlah difabel dan data warga miskin. Secara sederhana, penerima jaminan sosial ini terutama adalah difabel yang masuk dalam data kategori penduduk miskin di Indonesia.

Dua pandangan itu tidak sepenuhnya salah, karena kesehatan dan kemiskinan memang bagian dari persoalan difabel. Banyak difabel menghadapi dua persoalan itu sekaligus. Di satu sisi ia berkebutuhan medis khusus, dan di sisi lain pemenuhan medis terganjal biaya tinggi. Dan bagi difabel yang menghadapi persoalan semacam itu, jaminan sosial berupa asuransi dan bantuan berkala akan sangat penting.

Tetapi jika kategori penerima bantuan didasarkan pada data kemiskinan, maka akan menjadi soal. Karena kategori kemiskinan seringkali tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur kesejahteraan orang atau keluarga difabel. Tolok ukur kebutuhan standar umum jelas berbeda dengan difabel. Bisa terjadi sebuah keluarga yang dalam kategori Badan Pusat Statistik (BPS) disebut “mapan” tidak mampu menanggung biaya medis atau kebutuhan penunjang difabel. Dalam konteks begini jaminan sosial akan tidak tepat sasaran, padahal sangat membutuhkan.

Dalam perspektif yang lebih luas, kesejahteraan difabel tidak cukup diukur dari lingkup personal dan keluarga saja. Yaitu sekadar menempatkan kesejahteraan difabel adalah hasil dari pendapatan dikurangi pengeluaran keluarga. Jika angkanya tinggi, maka mereka mapan dan tidak perlu jaminan sosial.

Padahal banyak variabel lain seperti hutang, aset, hingga posisi sosial yang juga berperan. Berbagai variabel internal dan eksternal keluarga di atas mestinya dijadikan pertimbangan dalam implementasi pemberian jaminan sosial untuk difabel.

Mengadopsi Pendekatan ‘Kerentanan’ untuk Difabel

Pemaparan sebelumnya telah menjelaskan bahwa target jaminan kesejahteraan difabel berpusat pada kata kunci; medis dan miskin. Selain hanya berpusing di wilayah ekonomi keluarga, pandangan ini cenderung individualistik. Maksudnya, memandang persoalan difabel terlepas dari lingkungan dan hubungan sosial. Melampaui pandangan itu, akan lebih cocok jika menempatkan persoalan difabel dalam konteks lebih luas seperti ‘Kerentanan.’

‘Kerentanan’ menempatkan difabel dalam semesta luas, bukan hanya personal, yang mencakup ekonomi, sosial, hingga pemerintah. Logikanya, dalam hubungan berbagai elemen masyarakat tersebut kerap kali muncul dampak yang merugikan kesejahteraan masyarakat. Kita punya kerentanan yang sama atas dampak inflasi, limbah pabrik, hingga upah murah.

Oleh karena itu kesejahteraan akan sulit diwujudkan jika berbagai dampak supra-personal tersebut tidak masuk dalam kalkulasi kesejahteraan jaminan sosial. Dalam pandangan ini, semua orang punya kerentanan yang sama, tidak hanya difabel. Khusus untuk difabel, fasilitas publik difabel, diskriminasi, hingga posisi sosial punya peran. Berbagai elemen tersebut jelas sangat berpengaruh pada kesejahteraan difabel. Mulai dari kemudahan mengakses fasilitas, mengekspresikan diri secara bebas, hingga memperoleh bantuan yang dibutuhkan.

Konsep ‘kerentanan’ diketengahkan Martha Fineman guna mendesak negara untuk berperan lebih terkait berbagai persoalan tersebut. Ia melihat bahwa kesetaraan dan kesejahteraan bersama takkan dicapai tanpa menanggulangi berbagai efek buruk struktur sosial tersebut. Peran serta pemegang kebijakan (negara) maupun swasta sangat penting di sini. Dan pembentukan konsep yang mengatasi berbagai ‘kerentanan’ tersebut adalah tugas negara, melainkan individu.

Jika memakai konsep itu, berbagai pasal yang tertuang dalam PP no. 52 tahun 2019 tidaklah proposional. Berbagai aspek seperti hutang, tanggungan keluarga, dan aset yang kerap mempengaruhi kesejahteraan difabel tidak dimasukkan. Padahal berbagai aspek tersebut berkontribusi dalam penentuan seorang atau keluarga difabel sejahtera atau sengsara.

Persoalan ini sesungguhnya pernah dibahas di buku Hidup Dalam Kerentanan (2015), hasil penelitian difabel dengan konsep ‘kerentanan’. Dari penelitian tersebut bisa dilihat beberapa rekomendasi yang seolah dilalaikan begitu saja dengan keluarnya PP no. 52 tahun 2019 ini. Di antaranya adalah; pendataan yang menyeluruh atas difabel, edukasi terhadap pemegang kebijakan, hingga pembuatan koordinasi lintas sektor.

Pengabaian berbagai variabel di atas tidak salah lagi karena adopsi cara pandang yang kurang proporsional menilai kesejahteraan difabel. Bentuk regulasi yang semacam ini jelas akan membatasi dan bahkan berpotensi menggagalkan tujuannya sendiri. Terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial difabel yang menjadi tujuan PP ini serasa masih jauh dari kenyataan.

PP ini jelas belum membentuk konsep pemenuhan kebutuhan material, spriritual, dan sosial difabel yang provokatif. Meski di satu sisi PP ini adalah upaya konkret pemerintah dalam mengatasi persoalan dan mendorong kesejahteraan difabel. Dengannya diharapkan posisi masyarakat tetap setara dalam kondisinya yang beraneka rupa untuk menggapai kesejahteraan.[]

 

*Alumni Pascasarjana Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga.

The subscriber's email address.