Lompat ke isi utama
ilustrasi regulasi ada

Komersialisasi Tuntutan Hukum Difabel, Belajar dari Kasus Amerika Serikat

Solider.id, Malang - Lahirnya sebuah perundang-undangan spesifik menyangkut isu difabel pada suatu negara merupakan loncatan monumental bagi upaya penegakan hukum skala nasional bagi para difabel. Titah hukum yang seharusnya bersifat murni, netral, dan melindungi hak mendasar difabel secara proporsional tentunya menjadi harapan utama bagi pelaksanaan seperangkat regulasi hukum tersebut di lapangan. Namun apa jadinya apabila instrumen hukum domestik ini kemudian malah diplintir fungsi aslinya dari yang semula bertujuan melindungi dan memajukan hak difabel, menjadi aksi profit-taking dari sebagian kelompok individu? Contohnya bisa kita lihat dari apa yang terjadi di Amerika Serikat.

Menurut data laporan dari UsableNet, jumlah tuntutan hukum terhadap website yang tidak memenuhi standarisasiWeb Accessibility di Amerika Serikat (AS) meningkat menjadi 181% pada tahun 2018. Statistik kenaikan ini sendiri hanya mencakup tuntutan pada negara bagian Federal AS, dan belum menghitung keseluruhan tuntutan pada skala yurisdiksi negara bagian state. Mengingat AS menganut sistem pemerintahan yang berbentuk federalisme, angka tuntutan ini juga dapat bertambah, serta menilik tren belakangan, potensi peningkatan ini masih akan terjadi pada tahun 2019.

Apa yang sebenarnya kemudian melatar belakangi fenomena ini?Secara garis besar, lonjakan tuntutan hukum terhadap aksesibilitas laman web di AS berakar pada satu perundang-undangan, hukum nasional tersebut dikenal dengan nama The American with Disabilities Act (ADA) yang secara esensial merupakan hukum hak sipil AS, dan terbit sebagai undang-undang aktif pada tahun 1990, bertujuan untuk mengeliminasi diskriminasi atas individu dengan difabilitas dalam segala area kehidupan, termasuk dalam sektor pekerjaan, pendidikan, transportasi, dan semua wilayah publik maupun nonpublik yang terbuka bagi umum di AS. kerangka ADA yang eksis di negeri Paman Sam ini mungkin dapat kita lihat kemiripannya dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia. Intisari yang terkandung sama, yakni memajukan dan melindungi hak difabel, namun tentunya dengan wilayah teritori dan cakupan yang berbeda.

Berkaitan dengan tuntutan hukum para difabel atas situs web yang kurang memenuhi kaidah aksesibilitas, regulasi ADA merinci seputar hal ini pada bagian ketiga dokumen, yang menyatakan bahwa pemilik atau operator suatu fasilitas publik diharuskan menyediakan akses setara sesuai dengan ADA standarisasi bagi individu dengan difabel. Berangkat dari semakin tingginya aktivitas manusia dewasa  yang dilakukan via internet, sejumlah pengadilan di AS kemudian mengatur bahwa laman website komersial juga merupakan bagian dari fasilitas publik, sehingga konten digital pada suatu laman web acapkali menjadi target regulasi undang-undang. Komersial website sendiri disini secara singkat dapat diartikan sebagai jenis laman web yang menghasilkan profit dari kunjungan dan aktivitas pengunjung di website tersebut. Pelaku industri bisnis umumnya memiliki model komersial web, entah itu berupa laman web perhotelan, E-Commerse, maskapai penerbangan, hingga restoran cepat saji.

Di Amerika sendiri mayoritas pelaku bisnis,  entah kecil maupun menengah memiliki website komersial untuk menjalankan aktivitas bisnis perusahaan secara online kepada masyarakat. Produk barang dan Jasa yang diberikan via internet ini sayangnya kemudian masih banyak belum mengadopsi prinsip Web Accessibility sehingga difabel netra pengguna program pembaca layar (Screen Reader kerap kali kesulitan mengakses layanan web tersebut secara mandiri. Implikasi inilah yang menyebabkan banyak pelaku bisnis di AS menerima tuntutan hukum karena dinilai telah melanggar mandat dari ADA tentang akomodasi publik, atau lebih sering dikenal dengan tuntutan hukum ADA Website Compliance.

Lalu apa yang kemudian salah dengan langkah ini? bukankah kemudian penyediaan aksesibilitas secara digital memanglah harus ditegakkan?

Naiknya kuantitas jumlah tuntutan hukum terhadap kelompok bisnis menyangkut ADA Web Compliance tidak dapat dijustifikasi sedimikian rupa sebagai upaya penegakkan hak difabel semata. Meskipun sejauh ini tuntutan dilayangkan kepada nama-nama besar macam Domino’s Pizza Inc, Win-Dixie Stores Inc, Harvard University, dan Massachusetts Institute of Technology yang disinyalir tidak mengakomodasi kebutuhan difabel dalam layanan website mereka, terdapat juga banyak bisnis kecil menengah yang turut menjadi target dari tuntutan hukum tersebut. biaya yang harus dikeluarkan untuk memfasilitasi proses tuntutan, apalagi harus membayar ganti rugi akan sangat membebankan pelaku bisnis skala kecil.

Salah satu korban bisnis kecil tersebut adalah The Avanti Hotel. Dikutip dari LA times, 6/19, manager hotel tersebut Jim Rutledge harus membayar ganti rugi pada angka $8,000 sampai dengan $13,000. Ini belum kemudian menghitung biaya yang hotel tersebut harus keluarkan untuk memodifikasi website perusahaan yang dapat mencapai kisaran $3,000. Prospek seperti ini tentunya akan menyakiti industri kecil, mengingat skema seperti ini seharusnya dapat dihindari. Terlebih lagi, semakin kesini, aksi tuntutan dari para difabel bukan lagi berfokus pada penegakkan hak fundamental sebagai kelompok minoritas, namun lebih kepada tindakan oportunistik individu dalam upaya meraih profit atas nama kolektif. Seolah-olah kemudian, satu-satunya jalan keluar terhadap permasalahan web accessibility tidak dapat diselesaikan tanpa melalui meja hukum beserta ganti rugi yang bombastis.

Lebih lanjut, mengejawantahkan ketidakpuasan difabel akan layanan online suatu bisnis melalui jalur hukum harusnya tidak menjadi prioritas utama kelompok difabel dimanapun. Masih ada metode solutif lainnya sebagai mekanisme penyelesaian masalah tanpa melibatkan proses litigasi. Upaya dialog, mediasi, musyawarah, hingga saran konstruktif penting dikedepankan bagi advokasi hak difabel berhadapan dengan era digital sekarang ini, khususnya berkaitan dengan aksesibilitas website. Jangan sampai kemudian isu hak difabel menjadi komoditas pencetak uang bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan instrumen hukum spesifik bagi difabel untuk tujuan komersial. Ini berlaku bagi biro hukum dan pengacara yang kerap kali memanfaatkan sistem hukum, termasuk hukum difabel sebagai peluang profit taking.

Pelajaran apa yang kemudian bisa kita petik dari permasalahan tuntutan hukum dan web accessibility di AS tersebut?

Berkaca dari Indonesia sendiri yang telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu dirasionalisasi bahwa adanya landasan hukum tersebut tidak dapat menjadi justifikasi tunggal bagi difabel untuk memperkarakan segalanya ke meja hijau. Indonesia merupakan negara yang selalu mengedepankan dialog dan musyawarah, sehingga sudah seyogyanya kita para difabel juga wajib menyikapi segala permasalahan secara bijak, objektif, dan dari dua sisi.

Ketika sebuah masalah menyangkut hak difabel muncul ke permukaan, serta terjadi akibat ketidaktahuan dan masih berpotensi dilakukan rekonsialisasi, maka merupakan hal tidak perlu sampai melayangkan tuntutan bernilai fantastis. Difabel Indonesia harus menjadi pribadi yang mengutamakan dialog, asertif dalam memajukan dan melindungi hak kolektif tanpa kemudian meninggalkan aksi destruktif dalam prosesnya. Serta juga paling krusial, mampu untuk terbebas dari jeratan sebagai komoditas prospektif bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan difabel dan sistem hukum kita untuk tujuan profit. Mentalitas seperti inilah yang sebaiknya kita proyeksikan, agar kemudian tercipta advokasi hak difabel yang humanis. []

 

Penulis: Made Wikandana

Editor   : Ajiwan Arief    

The subscriber's email address.