Lompat ke isi utama
ungkapan bela sungkawa untuk B.J. Habibie dari organisasi difabel

B. J. Habibie dan Perjuangan Kesetaraan Bagi Difabel

Solider.id, Yogyakarta - Presiden ketiga Republik Indonesia B. J. Habibie berpulang ke rahmatullah pada hari Rabu 11 September 2019. Selain dikenal sebagai Bapak teknologi Indonesia, ia juga dikenal sebagai figur yang meletakkan dasar-dasar negara demokrasi pasca runtuhnya rezim otoriter Soeharto. Banyak kebijakan ataupun regulasi yang mendorong demokratisasi dan penguatan perlindungan Hak Asasi Manusia di masa pemerintahannya yang singkat. Beberapa diantaranya seperti Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Beberapa kebijakan ataupun regulasi tersebut merupakan angin segar bagi seluruh elemen masyarrakat, tak terkecuali kelompok difabel. Meskipun B. J. Habibie nyaris tak pernah dikaitkan dengan perjuangan kelompok difabel, namun perannya dalam mendorong penguatan rezim Hak Asasi Manusia juga dapat dinikmati oleh kelompok difabel. dalam tulisan ini saya akan mencoba menguraikan kebijakan dan regulasi yang lahir di masa pemerintahan B. J. Habibie yang dapat dinikmati kelompok difabel.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Terlepas dari sedikitnya pasal dalam undang-undang ini yang mengatur mengenai hak-hak kelompok difabel, namun ada salah satu pasal yang cukup penting dalam perlindungan Hak difabel di Indonesia. Pasal tersebut adalah Pasal 41 ayat (2). Pasal 41 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 berbunyi : “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”.

Terlepas dari terminologi cacat yang masih dipergunakan dalam Undang-Undang ini, namun ketentuan tersebut merupakan dasar hukum pemberlakuan kebijakan affirmative (affirmative action) bagi kelompok difabel. ketentuan dalam pasal ini merupakan ketentuan yang positif pada masa itu. Hal itu karena: pertama, ketentuan ini lebih baik dari UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang sama sekali tidak memuat pengaturan kebijakan affirmative dikarenakan kuatnya rezim medis yang mendasari undang-undang tersebut. kedua, ketentuan ini justru lahir mendahului ketentuan kebijakan affirmative yang terdapat dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang baru muncul setahun setelahnya.

Kebijakan affirmative atau juga sering disebut “diskriminasi positif” merupakan suatu hal yang penting bagi kelompok difabel. Hal ini mengingat kelompok difabel merupakan kelompok yang termasuk ke dalam kategori kelompok rentan yang kerap terpinggirkan.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Telah banyak kasus diskriminasi kepada kelompok difabel yang mencuat ke permukaan karena peranan lembaga pers. Misalnya kasus drg. Romi Syofpa Ismail yang gagal menjadi PNS akibat kondisi difabel yang dialaminya, atau kasus Dwi Ariani yang dipaksa menandatangani surat pernyataan sakit oleh salah satu maskapai penerbangan terkemuka. Tentu sebelum lahirnya undang-undang no. 40 Tahun 1999 yakni pada masa orde baru, dimana pemberedelan dan sensor terhadap media cukup ketat diberlakukan, sangat mungkin kasus-kasus serupa tidak akan terangkat kepermukaan.

Bahkan selain terangkatnya kasus-kasus yang menimpa difabel, undang-undang ini juga menjadi dasar hukum dari lahirnya beberapa media yang memiliki perhatian kepada isu-isu yang berkaitan dengan kelompok difabel. Solider.id salah satunya. Media yang berkantor di Yogyakarta ini telah banyak memberikan gagasan, pemberitaan, dan kontrol sosial berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel. media lainnya misalnya Tempo.co yang memiliki kategori pemberitaan khusus difabel. media ini bahkan pernah mengalami pemberedelan di masa orde baru dimana kala itu media ini masih beroperasi dalam bentuk majalah.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-undang ini merupakan undang-undang yang membuka kran kebebasan berekspresi yang tertutup cukup lama di masa orde baru. Setidaknya ada empat cara menyampaikan pendapat dimuka umum menurut undang-undang ini. Keempat cara tersebut yaitu : demonstrasi, mimbar bebas, pawai, dan rapat umum.

Beberapa cara penyampaian pendapat dimuka umum tersebut telah dilakukan oleh kelompok difabel dalam rangka memperjuangkan haknya. Misalnya saja demonstrasi yang dilakukan oleh Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas di halaman DPRD kota Yogyakarta pada awal tahun 2019 dalam rangka menuntut pengesahan Raperda kota Yogyakarta tentang Penyandang Disabilitas. selain itu beberapa waktu yang lalu para difabel mengikuti pawai kebudayaan untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Pawai Budaya Menuju Disabilitas Merdeka. Hal-hal seperti ini tentu tidak mungkin disaksikan dimasa orde baru dengan kebijakan-kebijakannya yang anti demokrasi. Di masa presiden B. J. Habibie lah kran demokrasi dan penguatan perlindungan HAM terbuka. Oleh karenanya, sudah sepantasnya kita semua mengucapkan terimakasih atas jasa besar B. J. Habibie yang dalam masa pemmerintahannya yang singkat telah meletakkan fondasi penting rezim HAM di Indonesia.

Sekarang Habibie telah tiada dan kita lah yang berkewajiban untuk melanjutkan perjuangannya. Selamat jalan Pak Habibie. Semoga Tuhan melapangkan jalanmu bersama amal baikmu untuk negeri ini.

 

Penulis : Tio Tegar Wicaksono

Editor  : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.