Lompat ke isi utama
Ganjar Pramono saat menyerahkan penghargaan kepada Sehati dan Karina, dua organisasi difabel di Jawa Tengah.

Ganjar Pranowo dan Komitmen Pengumpulan Data Difabel Jawa Tengah Hingga Akhir September

Solider.id, Surakarta - Pada Mei lalu provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan sebagai provinsi dengan perencanaan dan pembangunan daerah terbaik se-Indonesia. Jateng juga dinilai menjadi model inovasi dalam menurunkan angka kemiskinan (meskipun angkanya masih lebih tinggi secara nasional). Dan meskipun diakui bahwa 14 indikator kemiskinan tidak beres. Demikian dikatakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menjawab pertanyaan beberapa persoalan difabilitas pada delapan mitra Program Peduli Kemenko PMK yang menyelenggarakan seminar lokakarya Tiga Tahun Perjalanan Program Peduli Memperluas Replikasi Praktik Baik Pembangunan Desa Inklusif Disabilitas di Hotel Harris, pekan ini. 

Ganjar menambahkan bahwa yang dilakukannya adalah keliling di musrenbangwil (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Wilayah di keenam eks karesidenan di Jateng yang masyarakatnya memberi usulan pembangunan via elektronik baik lewat situs website, email, SMS maupun media sosial. Ada delapan sistem data elektronik yang dimiliki oleh pemprov Jateng. Bagi Ganjar, pola itu jadi bagian yang mesti dipertahankan dan diperbaiki agar pola penyusunan dan penganggaran bisa disusun dengan baik dan partisipasi masyarakat muncul dan target capaian bisa didesain dari perencanaan.

Demikian dikatakan Ganjar Pranowo saat menjawab isu terbesar yang dihadapi oleh organisasi difabel, dalam mitra payung YAKKUM di Program Peduli. Salah satu pertanyaan terlontar dari Mama Marta yang berasal dari Sumba Barat terkait data difabel yang berbeda-beda di setiap instansi. Data banyak dari berbagai sumber tapi belum ada kesinkronan data satu dengan yang lainnya. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) hanya berupa survey dasar dan tidak ada by name, by address sehingga tidak bisa digunakan untuk intervensi sosial. Sedangkan Basis Data Terpadu (BDT) kelemahannya adalah 40% warga adalah miskin dan mendekati miskin. Dan data disdukcapil hanya data kelahiran dan kematian serta tidak mendata kemiskinan. Mama Marta menambahkan bahwa untuk penerapan desa inklusi kebutuhan utama adalah data single.

Sementara itu yang sudah dilakukan adalah perbaikan data tiap tahun dari masing-masing lembaga/organisasi difabel, meng-update verival data BDT dua kali setahun serta menumbuhkan kesadaran dari keluarga difabel untuk didata supaya bisa mengakses program perlindungan sosial.

Ganjar menjawab dengan memberi tantangan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jawa Tengah untuk menargetkan dalam waktu tiga minggu ke depan selesai mendata difabel di 7.809 desa. “Sebab, apabila masuk APBD paling lambat Oktober, ya kita bersyukur. Dan dibutuhkan kerja sama para pendamping desa, LSM, komunitas dan kita harus bekerja cepat,”serunya. Dia menambahkan bahwa saat ini 32.000 lansia terkaver dalam program Kartu Jateng Sejahtera. “Kami keroyok kerjanya dan jangan berharap banyak kepada kepala desa. Perlu kreasi dan inovasi agar Dana Desa bisa dikembangkan. Saat ini jumlah kebutuhan anggaran adalah 27 triliun namun APBD kita 23 triliun,”imbuh Ganjar. []

 

Reporter: Puji Astuti

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.