Lompat ke isi utama
Justice law

Pembangunan Hukum yang Berkeadilan untuk Lima Tahun ke Depan

Solider.id, Yogyakarta – Rancangan teknokrasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 menetapkan sistem hukum nasional yang mantap sebagai salah satu lingkungan dan isu strategis pembangunan hukum dalam upaya untuk memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Dalam rancangannya, upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan, meski indeks Rule of Law Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa posisi Indonesia masih berada di tengah-tengah.

Menurut laman hukumonline.com, Indeks Rule of Law dikeluarkan oleh World Justice Project yang memberikan penilaian atas negara-negara dengan menggunakan 8 faktor dan 44 subfaktor. Indeks Rule of Law ini merupakan alat bukti kuantitatif untuk mengukur bagaimana rule of law dalam negara-negara yang pernah dikaji oleh World Justice Project. Untuk mengukur rule of law, tim peneliti dari World Justice Project mewawancarai pakar dari 100 negara dan berasal dari 17 bidang disiplin.  Menurut laman ini, mendefinisikan rule of law adalah hal yang tidak mudah. Tim peneliti berangkat dari pandangan bahwa rule of law yang efektif bisa mengurangi tingkat korupsi, memerangi kemiskinan dan penyakit serta bisa melindungi masyarakat dari ketidakadilan, termasuk difabel. Secara tradisional, rule of law bersifat luas dan tidak bisa harus dihubungkan dengan aparat penegak hukum. Isu mengenai keamanan, hak, keadilan, dan tata kelola pemerintahan dan hukum juga dipengaruhi oleh semua pemangku kepentingan dari rule of law.

Lalu, dimana peringkat Indonesia? Ada 126 negara yang dinilai pada tahun 2019. Termasuk Indonesia. Secara umum, posisi Indonesia berada di tengah-tengah negara yang mendapatkan nilai bagus dan negara yang mendapatkan nilai rendah. Indonesia berada di ranking 62 dari 126 negara. Posisi ini naik setelah penilaian sebelumnya, Indonesia berada di posisi ke-64, meski ketika dilihat dari masing-masing faktor, nilainya akan terlihat berbeda-beda.

Penilaian Rule of Law didasarkan pada delapan faktor: pembatasan kekuasaan pemerintah (constraints on government powers), absennya korupsi (absence of corruption), pemerintahan terbuka (open government), pemenuhan hak-hak dasar (fundamental rights), keamanan dan ketertiban (order and security), penegakan aturan (regulation enforcement), keadilan sipil (civil justice) dan penganan perkara pidana (criminal justice). Dari ke delapan parameter tersebut, menurut hukumonline.com, Indonesia memperoleh tiga parameter yang nilainya rendah: civil justice (102/126), absence of corruption (97/126), dan criminal justice (86/126).

 

Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah dalam hal kondisi sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan, serta praktik korupsi. Rancangan teknokratis RPJMN 2020 – 2024 menilai bahwa permasalahan pembangunan bidang hukum yang dihadapi saat ini, antara lain adalah kondisi terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan (hyper regulation), regulasi yang tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Di sisi lain, pelaksanaan sistem peradilan, baik pidana maupun perdata dalam mengawal penegakan hukum masih belum secara optimal dalam memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum. “Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka.” Sistem yang dianut adalah sistem konstitusionalisme.

Penanganan perkara difabel dari hulu ke hilir

Isu difabel berhadapan dengan hukum tidak hanya menjadi perhatian para difabel maupun pegiat isu difabilitas saja. Komisi Yudisial, melalui majalah rutinnya, Komisi Yudisial sempat mengangkat akses hukum dan keadilan bagi difabel sebagai liputan khususnya. Liputan ini mengangkat bagaimana salah satu kelompok masyarakat yang terpojok oleh hukum adalah difabel. Majalah ini juga menyoroti bagaimana pelaksanaan keadilan hukum bagi difabel masih kurang greget di level eksekusi karena tidak adanya peraturan pemerintah yang tegas dalam penangan difabel. Belum ada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur mengenai difabel saat berhadapan dengan hukum

Difabel terpojok oleh hukum karena hambatan-hambatan sosial dan sarana-prasarana publik yang belum terfasilitas dan terpenuhi.  Menurut liputan khusus ini, sistem hukum di Indonesia semestinya fleksibel dan adaptif dalam memfasilitasi kebutuhan difabel. Oleh karena itu, profile assessment menjadi penting dan sangat mendasar terkait bagaimana penegakan hukum yang adil bisa dikonstruksi terhadap difabel.

Profile assessment, mengutip Majalah Komisi Yudisial, akan mendeteksi secara mendalam terkait hambatan-hambatan mendasar yang melekat dengan kepribadian difabel yang berhadapan dengan hukum, baik itu tingkat kemampuan mentalitas, kemampuan berbicara, kemampuan sensitifitas, kemampuan daya tahan fokus, kemampuan menahan diri, dan seterusnya. Profile assessment menjadi basis dalam peradilan yang adil bagi difabel kemudian berlanjut pada kebutuhan penerjemah, pendamping difabilitas, ahli, pendamping hukum, lingkungan peradilan yang aksesibel, pemeriksaan yang fleksibel, pemeriksaan yang memperhatikan daya fokus difabel dan kebutuhan adanya aparat penegak hukum yang memahami difabilitas. Karena itu, kebutuhan mendesak dari persoalan sistem hukum yang diskriminatif kepada difabel ialah mendorong ada perubahan di dalamnya. Bukan saatnya lagi sistem hukum diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia. Substansi hukum mesti diperbaiki, paradigma penegak hukum mesti ditranformasi ke arah yang humanis, sarana prasarana peradilan mesti direkonstruksi agar aksesibel dengan desain universal, dan budaya hukum masyarakat mesti dibangun agar difabel tidak terus menerus menjadi korban.

Masih mengutip Majalah Komisi Yudisial, Purwanti, Koordinator Advokasi Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB), menjelaskan bahwa profile assessment sangat diperlukan untuk mencari model pemeriksaan dan kebutuhan yang tepat bagi difabel dalam proses peradilan. Profile assessment mulai dilakukan pada tingkat pemeriksaan awal tahap penyidikan dan penyelidikan. Misalnya profile assessment akan mampu mengetahui kebutuhan penanganan terhadap perkara yang dihadapi oleh difabel intelektual sehingga metode yang tepat dalam pemeriksaan dan pembuktiannya akan bisa ditemukan. Pelaksanaan keadilan hukum bagi difabel harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan difabel dari hulu ke hilir demi peradilan yang adil. Kebutuhan seperti ini tidak hanya berupa aksesibilitas di tingkat pengadilan, tetapi juga dimulai dari proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan yang harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan aksesibilitas yang adil bagi difabel.

Difabel mengalami berbagai macam bentuk hambatan jika berhadapan dengan hukum, termasuk hambatan prosedur beracara yang belum terfasilitasi dan terpenuhi, hambatan fasilitas fisik seperti aksesibilitas dan hambatan non fisik seperti tidak adanya penerjemah bahasa isyarat dan minimnya etika dan pengetahun berinteraksi dengan difabel.

Penanganan hukum bagi difabel dimulai dengan proses penyidikan dan penyelidikan di kepolisian, kejaksaan untuk mengetahui lebih awal informasi perkara, serta mengetahui kendala hambatan setiap difabel agar saat memasuki proses persidangan di pengadilan telah diketahui cara penanganan terhadap difabel tersebut.

Kerangka sistem hukum nasional yang mantap menurut rancangan teknokratis RPJMN 2020 – 2024 tertuang dalam empat tahapan: optimalisasi upaya anti korupsi, penataan regulasi, peningkatan akses terhadap keadilan dan perbaikan sistem peradilan. Dalam realitas difabel berhadapan dengan hukum, perbaikan sistem peradilan harus mampu mengkomodasi difabel dalam semua tahapan penyidikan dan penyelidikan yang dialami oleh difabel.

Perbaikan sistem peradilan bisa ditingkatkan dengan perbaikan akses terhadap terhadap keadilan dengan penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk difabel dalam bentuk peningkatan ketersediaan dan pelayanan bantuan hukum yang tidak hanya berkualitas namun juga berprinsip hak asasi manusia dan akomodatif. Selain itu, diperlukan juga peningkatan ketersediaan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan. []

 

Penulis: Yuhda

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.