Lompat ke isi utama
HALAMAN DEPAN PP 27 tahun 2019

PP No. 27 tahun 2019 : Instrumen Penting dalam Pemajuan Akses Literasi bagi Difabel

Solider.id, Yogyakarta - Pemerintah Republik Indonesia baru saja mengundangkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan bagi Penyandang Disabilitas dalam Mmebaca dan Menggunakan Huruf  Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (PP No. 27 Tahun 2019).

Peraturan Pemerintah ini merupakan amanat dari Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal tersebut berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tunanetra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pengundangan peraturan pemerintah ini tentu harus disambut baik. Ini karena : pertama, mempertegas perlindungan hukum bagi difabel dalam mengakses karya cipta. Kedua,  menegaskan kewajiban pemerintah untuk turut serta memfasilitasi difabel dalam mengakses karya cipta.

Mempertegas Perlindungan Hukum bagi Difabel

Sebagaimana selama ini diketahui, kelompok difabel, terutama difabel netra, membutuhkan modifikasi tersendiri ketika ingin menikmati sebuah ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, yang biasanya berbentuk buku. Modifikasi tersebut harus dilakukan mengingat buku yang selama ini beredar di pasaran, kebanyakan, atau bahkan semua, berbentuk buku cetak (hard book). Format buku seperti itu tidak dapat diakses oleh difabel netra. Untuk mengatasi permasalahan yang ada tersebut, beberapa perpustakaan atau komunitas memiliki gagasan untuk mengubah format buku yang ada di pasaran agar dapat diakses oleh difabel netra. Perubahan format tersebut biasanya dilakukan dalam format seperti buku braille, buku audio, atau buku dalam bentuk soft coppy. Namun, aktivitas pengubahan buku itu, selama ini kerap menimbulkan pertanyaan : apakah kegiatan tersebut tidak melanggar hak cipta?

Jika mengacu pada Undang-Undang No. 19 tahun 2001 yakni UU hak cipta yang terdahulu, pengubahan format bagi kepentingan difabel netra tersebut merupakan pelanggaran hak cipta, kecuali pengubahan itu dilakukan dalam huruf braille. Hal ini karena Pasal 15 huruf D UU No. 19 Tahun 2001 berbunyi : “Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat Komersial”. Namun, setelah di undangkannya UU No. 28 Tahun 2014 dan PP No. 27 Tahun 2019, pengubahan format karya cipta demi kepentingan difabel bukanlah pelanggaran hak cipta. Pasal 44 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 menyatakan : “Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tunanetra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial”. Pasal tersebut telah memperluas format pengubahan ciptaan bagi difabel netra tidak hanya terbatas pada format braille, melainkan juga buku audio dan format lainnya seperti dokumen berbentuk soft copy. Artinya, disini kita dapat mengatakan bahwa pengubahan format sebuah karya cipta bagi kepentingan difabel netra bukan merupakan pelanggaran hak cipta, kecuali digunakan untuk kepentingan komersial.

Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 juga dipertegas oleh Pasal 4 PP No. 27 Tahun 2019. Pasal 4 PP No. 27 Tahun 2019 mengatakan : “Selain penerima Fasilitasi Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, orang perseorangan yang secara sukarela membantu penyandang disabilitas dapat mengakses secara mandiri suatu Ciptaan baik keseluruhan maupun sebagian yang substansial dalam bentuk huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, sepanjang tidak

bersifat komersial”.

Selain penegasan legalitas pengubahan format bagi kepentingan difabel netra, ada hal lain yang harus diperhatikan pasca berlakunya PP ini. Hal itu misalnya adanya kewajiban bagi perpustakaan, pemerintah, instansi daerah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kesejahteraan sosial yang kegiatannya memfasilitasi difabel untuk mengajukan permohonan izin fasilitasi akses kepada Kementerian Hukum dan HAM. Setelah mengajukan permohonan, Menteri akan memberikan keputusan mengenai izin fasilitasi akses. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi orang perseorangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 PP No. 27 Tahun 2014 yang tetap berhak untuk membantu kemudahan akses bagi difabel netra tanpa harus mengajukan izin kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Kewajiban Pemerintah

Salah satu poin yang harus diperhatikan dalam pengaturan PP No. 27 Tahun 2019 adalah adanya kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran dalam peningkatan fasilitasi akses bagi difabel netra. Pasal 15 berbunyi “Pendanaan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini bersumber dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui anggaran kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugasnya; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ini artinya pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran dalam hal fasilitasi akses bagi difabel netra. Ketentuan dalam Pasal 16 ini tentu harus kita kawaal bersama. Jika tidak, seperti yang sudah terjadi, regulasi ini hanya akan menjadi aturan diatas kertas.

 

Penulis: Tio Tegar

Editor   : Ajiwan Arief

Lampiran Ukuran
pp27-2019bt.pdf 187.29 KB
The subscriber's email address.