Lompat ke isi utama
kartu penyandang disabilitas

KPD dan Bantuan Nominal, Sudah Tepatkah?

Solider.id, Bandung – Bagi masyarakat difabel, selain memiliki Kartu Tanda Penduduk atau KTP sebagai kartu identitasnya, mereka juga dapat memperoleh Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD. Kartu indentitas yang hanya diperuntukan khusus bagi para difabel ini, telah diterbitkan Menteri Sosial pada masa jabatan Khofifah Indarparawansa, 28 November 2017 dan diundangkan di Jakarta pada 4 Desember 2017 dalam Berita Negara Nomor 1730 tahun 2017. Melalui Permensos - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas.

Hampir berusia dua tahun sejak penerbitannya, keberadaan kartu intentitas bagi para difabel ini ternyata belum dapat di akses oleh seluruh masyarakat difabel. Bahkan, informasi terkait adanya KPD pun belum diketahui oleh banyak warga difabel di berbagai penjuru tanah air.

Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) kembali mulai ramai menjadi sorotan setelah pemerintah Jakarta mensosialisasikannya pada akhir Agustus lalu. Melalui Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) ada pembagian tunjangan dengan sejumlah nilai nominal serta dapat dicairkan melalui Bank yang ditunjuk. Harapan dari pemerintah setempat, nilai tunjangan yang akan diberikan tersebut dapat membantu meringankan biaya hidup warga difabel serta membantu dalam memenuhi kebutuhannya.

Hal yang menggelitik, bukan terukur dari seberapa besar nilai nominal yang akan diperoleh setiap warga difabel yang mendapatkan kartu identitas tersebut. Atau, klasifikasi level sosial ekomoni masyarakat difabel yang berhak untuk memperoleh tunjangan dari kartu tersebut.

Menilik pada ketentuan Pasal 121 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Menyampaikan; ‘(1) Penyandang Disabilitas yang telah terdapat dalam data nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan Kartu Penyandang Disabilitas. (2) Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenail penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Menteri.’

Mengikuti ketentuan pasal diatas, penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD oleh menteri sosial betul sudah diaplikasikan.

Permensos Nomor 21 tahun 2017 memiliki 2 lampiran. Lampiran 1 tentang Formulir Permohonan Pendaftaran Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) dan tata cara pengisian formulir permohonan KPD yaitu dengan mengisikan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa/lainnya, Jenis Permohonan KPD, Nama Lengkap Pemohon, NIK : Nomor Induk Kependudukan, Jenis Kelamin, Ragam Disabilitas, Pas Photo berukuran 2 x 3 dengan latar belakang merah, Cap Jempol, Tanda Tangan, Tanda tangan Kepala Desa / Lurah / atau nama lainnya, Nama Instansi Sosial. Kesemuanya dibubuhkan pada kotak-kotak kolom yang tersedia dalam lampiran 1. Lampiran 2 berisi tentang Bentuk Kartu Penyandang Disabilitas.

Pemaparan Permensos No. 21 tahun 2017 tentang Kartu Penyandang Disabilitas.

Pasal 1 ayat (1) ‘Kartu Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat KPD adalah kartu identitas bagi penyandang disabilitas yang terdata dalam data nasional untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.’

Ayat (2)  ‘Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.’

Pasal 2 ‘setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD.‘

Pasal 3 ‘Penerbitan KPD bertujuan memberikan identitas bagi Penyandang Disabilitas yang telah masuk dalam data nasional Penyandang Disabilitas untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.’

Bila dilihat dari tujuan penerbitan kartu Penyandang Disabilitas berdasarkan peraturan menteri sosial adalah sebagai perolehan akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Tanpa menyebutkan adanya tunjangan atau nilai nominal yang harus diberikan kepada warga difabel yang memiliki KPD.

Kerancuan Identitas Bernilai Nominal Melalui Kartu Penyandang Disabilitas.

Perlukah KPD disertakan tunjangan untuk masyarakat difabel diakses melalui sejumlah nominal?

Yang perlu digaris bawahi dari tujuan penerbitan kartu Penyandang Disabilitas adalah agar masyarakat difabel mendapat perolehan akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan haknya.

Akses layanan, meliputi keseluruhan bidang kehidupannya, baik layanan fasilitas umum secara fisik maupun nonfisik. Secara fisik seperti infrastuktur, transportasi, akses pemenuhan kebutuhan terhadap arus informasi dan sebagainya. Nonfisik seperti layanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya yang sifatnya pemberian bentuk pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat difabel.

Keseluruhan bentuk layanan tersebut menjadi sebuah penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan haknya. Artinya, terdapat kesetaraan antara masyarakat difabel dengan masyarakat umum dalam hal perolehan mengakses layanan. Akses layanan fisik dan nonfisik tadi menunjang pada kemudahan, kemandirian, kenyamanan serta keamanan bagi warga difabel.

KPD diiringi tunjangan sejumlah nominal, meski bertujuan agar dapat membantu meringankan biaya hidup warga difabel serta membantu dalam memenuhi kebutuhannya, dirasa kurang tepat. Bentuk nominal yang didapatkan, belum tentu sesuai dengan kebutuhan atau menutupi kebutuhannya. Bentuk penyalahgunaan dari nominal tunjangan yang diberikan akan jauh lebih banyak lagi. Terfatal adalah mengundang citra negatif tentang masyarakat difabel sebagai kelompok penerima bantuan tunai.

Padahal, banyak masyarakat difabel yang memiliki kelas ekomoni menengah ke atas, banyak juga yang menjadi individu difabel yang sukses secara finansial melalui pemberdayaan maupun karir berdasarkan pendidikan mereka. Meski, ada klasifikasi khusus bagi masyarakat difabel yang berhak memperoleh tunjangan atau mengikuti daftar data nasional Penyandang Disabilitas. Citra pemberian tunjangan tersebut akan melekat pada seluruh masyarakat difabel.

Alternatif aplikasi untuk memperoleh akses layanan dari Kartu Penyandang Disabilitas.

Berpedoman pada, Pasal 1 ayat (1) ‘Kartu Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat KPD adalah kartu identitas bagi penyandang disabilitas yang terdata dalam data nasional untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.’

Sebagai kartu identitas yang hanya akan dimiliki oleh masyarakat difabel yang tercantum di data nasional, KPD dapat dipergunakan secara langsung sesuai dengan kebutuhan pemiliknya. Terutama pada pelayanan nonfisik.

Misal; pemenuhan kebutuhan kesehatan dan terapi yang wajib dijalankan oleh difabel yang membutuhkannya. Kartu tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran baik secara keseluruhan atau sebagian dari biaya yang mesti dikeluarkan.

Bagi warga difabel yang memiliki kartu serupa namun tidak atau belum membutuhkan pelayanan yang sama, artinya mereka tidak akan mempergunakannya untuk keperluan tersebut.

Misal; akses layanan transportasi, bagi warga difabel yang memiliki aktifitas dan belum mampu memberi kendaraan pribadi, kartu tersebut dapat digunakan sebagai alat bayar biaya transportasinya. Baik secara keseluruhan ataupun sebagian.

Bagi warga difabel yang memilih menggunakan transpotrasi pribadi atau mereka yang langka beraktifitas di luar rumah, kartu tersebut tidak digunakn untuk keperluan serupa.

Pun, bidang lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan masyarakat difabelnya. Dengan demikian tujuan dari penerbitan KPD tetap terpenuhi, dan kegunaannya pun tepat sesuai dengan kebutuhan. Serta meminimalisir bentuk penyalahgunaan  kartu tersebut. Selain itu yang terpenting adalah menghapus kesan negatif terhadap difabel sebagai penerima tunjangan dalam bentuk nominal.

Bentuk seperti ini mungkin akan jauh efisien dan tepat guna, sehingga alokasi dana yang memang sudah disediakan dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan layanan fisik, seperti pembangunan inftrastuktur dan aksesibilitas lainnya yang ramah difabel. Sehingga melalui adanya KPD seluruh bentuk akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas terwjud maksimal.[]  

 

Penulis : Srikandi Syamsi

editor    : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.