Lompat ke isi utama
Diskusi Hak Baca Bagi Difabel di hari ketiga Bandung Readers Festival 2019

Bandung Readers Festival 2019 Gelar Diskusi Hak Baca Bagi Difabel

Solider.id, Bandung - Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 pasal 24 ayat 2 dan ayat 3 mengatakan bahwa difabel berhak mendapatkan informasi dan komunikasi melalui media yang mudah diakses, dan menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi. Selain itu, ada pula Traktat Marrakesh, yakni sebuah konvensi di PBB yang memberikan peluang terbukanya akses informasi bagi difabel netra. Adanya kesepakatan atau dukungan dari negara yang menandatangani traktat itu artinya semua sumber informasi bacaan apa pun itu boleh dicopy ke dalam bentuk dan format yang bisa diakses oleh orang-orang difabel dan itu tidak masuk ke dalam kategori plagiat atau tidak melanggar hak cipta, selama untuk memfasilitasi.

Namun sayangnya Indonesia belum menandatangani Traktat Marrakesh. Hal ini berimbas   belum terbuka bacaan sebagai bahan informasi. Demikian dikatakan Yuyun Yuningsih, Direktur BILiC, sebuah organisasi difabel di Bandung pada diskusi Hak Baca Bagi Difabel helatan Bandung Readers Festival (BDRF) 2019 hari ketiga (6/8). BDRF sendiri digelar dari 4-8 September dan mengambil beberapa tempat publik seperti Abraham&Smith HQ, Kantor Peace Generation, Museum Gedung Sate, Nu Art Sculpture Park, Rumah The Panasdalam dan Institut Francais D’Indonesie. Diskusi juga menghadirkan narasumber dari difalitera.org, sebuah web sastra suara dari Solo.

Menurut Yuyun, hal miris berkaitan dengan hak baca ini karena hak baca relevan dengan hak pendidikan, dan pendidikan berpengaruh kepada ketenagakerjaan.  Dari survey yang dilakukan oleh BILiC beberapa waktu lalu bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW), 53% difabel di Kota Bandung tidak punya penghasilan dalam artian nol rupiah. “Yang masih punya penghasilan 20 ribu tidak kita masukkan, itu artinya  kan yang 53% itu bisa dikatakan di ambang garis kematian, demikian bahasa saya,” papar Yuyun di hadapan komunitas difabel, pegiat sosial, mahasiswa, wartawan dan para penggemar buku bacaan. 

Padahal data difabel diperoleh dari dinas sosial Provinsi Jawa Barat sekitar 5.309, kemudian jika mengacu kepada WHO bahwa 10% dari penduduk dunia adalah difabel, menengok lagi kepada jumlah penduduk kota Bandung saat ini di kisaran angka 2,4 juta yang tinggal di 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan, maka bisa dihitung jumlah difabel yang mendekati sebenarnya sekitar 240 ribuan orang. “Lalu teman-teman saya ini pada sembunyi atau disembunyikan ke mana?” tanya retorika Yuyun.

Hak Baca Dimulai Dari Memahami dan Memenuhi Kebutuhan Difabel

Menurut Yuyun, ketika berbicara tentang hak baca berarti berbicara juga tentang infrastruktur, apakah kantor-kantor dan perpustakaan daerah menyediakan sarana yang akses, misalnya rak-rak buku yang bisa dijangkau bagi pengguna kursi roda dan little people. Juga apakah gedung perpustakaan memiliki ramph/plengsengan, pojok braille bagi netra atau juga ada sarana pembelajaran visual yang dilengkapi dengan juru bahasa isyarat. “Lalu lagi, apakah gedung perpustakaan juga dilengkapi dengan toilet yang aksesibel bagi pengguna kursi roda?” ungkap Yuyun.

Ogest Yogaswara, pegiat di SPICE Indonesa sebuah komunitas pemberdayaan kolektif difabel berat yang menyatakan bahwa sebetulmya tidak ada di klasifikasi difabel berat di UU No 8 tahun 2016. “Padahal kami prihatin sekali dengan kondisi tubuh disabilitas berat yakni seorang yang harus dibantu seorang asisten dalam kemandiriannya berinteraksi dengan lingkungan, bersosialisasi dengan masyarakat secara aktif tapi bermasalah dengan mobilitas tubuh,”terang Yoga. Ia merasa disabilitas berat punya hak dalam literasi dalam mengembangkan potensi dan kemampuannya dalam karya-karya sepeerti Muhammad Budi Pramono yang selama ini sudah membuat dua buku. “Stigma melekat ada pada Budi yang suka dilihat ada kelainan mental dan intelektual, padahal dalam cara berpikir dia mempunyai intelektual yang sama lalu bagaimana dengan difabel berat yang lainnya?” pungkas Ogest.

Diskusi yang banyak diisi dengan paparan dari Yuyun tentang pengetahuan difabilitas dari terminologi, hak-hak dasar kemudian baru menyasar kepada hak baca rupanya diakui menjadi angin segar bagi aktivis difabel tersebut karena dengan adanya festival ini maka akan terbuka jalinan jaringan baru yang akan menjadi sekawanan pertemanan dalam mengadvokasi kebijakan-kebijakan terutama dalam mengimplementasikan Undang-Undang no 8 tahun 2019. “Apalagi kita perlu perda difabel Kota Bandung, dan perwali terkait hak kesetaraan bagi difabel,”pungkas Yuyun.

Lebih lanjut, Yuyun juga berharap bahwa para penulis bersedia menyedekahkan karyanya untuk dibuat juga dalam format yang bisa diakses bagi difabel netra menjadi e-book gratis misalnya.

Satu catatan dari Bandung Readers Festival adalah adanya refleksi dari panitia bahwa akan menyelenggarakan festival yang sama di tahun depan namun memiliki kualitas yang lebih baik dengan penyediaan tempat acara yang aksesibel termasuk fasilitas toilet yang akses bagi difabel. “Kami sudah berusaha mendapatkan tempat kafe ini cukup aksesibel tetapi masih kecolongan toiletnya yang belum akses. Oh ya kami akan mengunggah setiap sesi diskusi ke youtube dan akan kami usahakan pula agar unggahan kami juga akses untuk semua, termasuk Tuli” tekad Ayuma, salah seorang panitia Bandung Readers Festival 2019 pada sesi diskusi yang dimoderatori oleh Sufty, founder komunitas Teman Tanpa Batas.[]

 

Reporter: Puji Astuti

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.