Lompat ke isi utama
Solider.id, Yogyakarta - Dalam Rancangan Teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 revisi 28 Juni 2019, Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar

Arah kebijakan lima tahun ke depan harus berperspektif difabel

Solider.id, Yogyakarta - Dalam Rancangan Teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 revisi 28 Juni 2019, Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk difabel.

Jika merujuk pada rancangan RPJMN ini, setidaknya ada tujuh arah kebijakan dan strategi untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing: (1) pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, (2) perlindungan sosial bagi seluruh penduduk, (3) pemenuhan layanan dasar, (4) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, (5) peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, (6) pengentasan kemiskinan, dan (7) peningkatan produktifitas dan daya saing. Elemen pemenuhan hak difabel dalam kehidupan harusnya masuk dalam semua arah kebijakan dan strategi ini. Lalu bagaimana ke-tujuh arah kebijakan dan strategi ini bisa diharapkan mengakomodasi hak asasi manusia difabel? Mari kita bedah satu-satu.

Dalam penguatan tata kelola pendudukan, tantangan utama difabel dalam mendapatkan data kependudukan adalah akses terhadap catatan kependudukan yang akan membuat difabel terdata sehingga data tersebut bisa digunakan sebagai basis pembuatan kebijakan yang tepat sasaran bagi difabel. Data terpilah difabel yang akurat memang masih menjadi pekerjaan bersama. Dengan percepatan cakupan administrasi kependudukan, era 2020 -2024 seharusnya menjadi era peningkatan tata kelola pendudukan terutama yang berhubungan dengan difabel.

Disdukcapil Kota Yogyakarta sebagai contoh, meskipun masih memiliki pekerjaan rumah untuk mendata seluruh difabel secara akurat, namun instansi ini membuat beberapa inisiatif dengan menyediakan jalur khusus bagi difabel yang ingin mengurus data kependudukan. Institusi ini juga membuat sebuah program jemput bola untuk pendataan kependudukan bagi masyarakat yang secara akses belum bisa datang ke kantor. Selain itu, secara infrastruktur fisik, desain institusi ini sudah menambahkan fasilitas aksesibilitas bagi difabel.  

Strategi kedua adalah perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rancangan RPJMN 2020 – 2024, arah kebijakan dan strategi ini memasukkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak lanjut usia dan penyandang disabilitas dan Implementasi rencana induk sesuai mandat UU 8/2016 untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif. Sepertinya, arah kebijakan dan strategi ini memang masih akan menjadi leading strategy jika hubungannya adalah pemenuhak hak difabel dalam kehidupan karena paradigma yang masih menganggap bahwa wilayah difabel adalah wilayah kementerian sosial saja. Namun, dengan adanya rencana induk pembangunan disabilitas yang dirancang oleh Bappenas, seharusnya paradigma seperti ini sudah harus bergeser menjadi kerja bersama semua lembaga dalam hal pemenuhan hak bagi difabel.

Kemudian, pemenuhan pelayanan dasar ditujukan bagi seluruh penduduk. Dalam isu difabel, pelayanan dasar yang belum mengakomodasi kepentingan difabel menjadi satu dari banyak faktor yang menyebabkan difabel rentan dengan kemiskinan dan tidak meratanya pendapatan. Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman, masih belum seaksesibel dengan apa yang menjadi standar bagi pemenuhan pelayanan dasar akomodatif bagi difabel. Dalam hal perumahan dan pemukiman misalnya, yang masih kalah jika dibandingkan dengan isu kesehatan dan pendidikan. Alokasi APBN bagi aspek perumahan dan pemukiman belum sebesar alokasi bagi pendidikan dan kesehatan yang masing-masing mendapat 20% dan 5% alokasi.

Padahal, perumahan dan pemukiman menjadi aspek krusial kebutuhan dasar di tengah semakin tidak terjangkaunya property bagi masyarakat menengah ke bawah. Bagi difabel, segalanya menjadi semakin sulit karena  mayoritas difabel bekeerja pada sektor informal. Sedangkan subsidi maupun KPR yang bisa diakses umumnya ditujukan bagi mereka yang bekerja di sektor formal. Dengan realitas seperti ini, difabel akan semakin terancam tidak bisa memiliki hunian.  Jika arahnya menuju pembangunan hunian vertikal, seperti apartemen dan rumah susun, yang menjadi perhatian difabel adalah aksesibiltias sekaligus daya beli properti difabel yang harus mendapatkan tindakan afirmatif.

Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas menjadi arah kebijakan dan strategi selanjutnya. Pembangunan sumber daya manusia dan pendidikan memang saling berjalan beriringan. Pendidikan yang merata dan berkualitas akan berdampak pada sumber daya manusia yang berdaya saing. Pendidikan yang merata dan berkualitas juga akan meningkatkan indeks pembangunan manusia yang berdampak pada pengentasan kemiskinan yang lebih cepat.

Dalam realitas dan isu difabel terkini, kebijakan pendidikan bagi difabel, harus diakui, sudah mengalami peningkatan, meskipun masih banyak diperlukan penyempurnaan agar kebijakan pendidikan inklusif bagi difabel bisa berjalan secara holistik. Kebijakan teranyar tentang sistem zonasi sebenarnya bisa menjadi pintu masuk implementasi pendidikan inklusif yang jauh lebih merata. Syaratnya, semua pemangku kebijakan tentang pendidikan, dari pemerintah, sekolah, swasta, komunitas maupun masyarakat harus menyiapkan ekosistem pendidikan inklusif tidak hanya di dalam sekolah, namun juga di luar sekolah sampai ke lingkungan rumah karena prinsip pendidikan yang holistik adalah saling bertopangnya kerja pendidikan dari sekolah, lingkungan dan rumah.  

Arah kebijakan dan strategi selanjutnya adalah peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Sebenarnya, jika prinsip universal desain dalam tatanan fisik dan non fisik sudah bisa dimplementasikan den menyeluruh maka seluruh desain kebijakan dan pembangunan akan bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak, baik anak, lansia, perempuan, maupun pemuda. Dalam sektor pemenuhan lingkungan ramah anak, prinsin desain universal juga bisa mengakomodasi kepentingan difabel anak, maupun kepentingan anak lainnya, misal pekerja anak, anak dari buruh migran maupun dari kelompok marjinal lainnya. Dari sisi perempuan, kebijakan yang berperspektif gender harus masuk ke dalam nadi sistem perencanaan kebijakan. Keterwakilan perempuan dalam berbagai sektor terutama politik harus didorong. Perempuan difabel yang rentan mengalami dua kali diskriminasi juga harus mendapatkan porsi pembangunan yang proporsional sehingga mereka bisa mendapatkan hak untuk berkembang sebagai sumber daya manusia.

Pengentasan kemiskinan masuk menjadi arah kebijakan dan strategi selanjutnya. Laporan dari Bappenas dalam Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif menempatkan difabel menjadi salah satu kelompok marjinal yang paling merasakan disparitas pendapatan dan terbatasnya kesempatan mata pencaharian. Sektor informal memang masih menjadi sektor utama difabel di tengah minimnya kesempatan difabel menembus sektor pekerjaan formal. Pemerataan kesempatan mata pencaharian bagi difabel dan mudahnya akses pembiayaan modal bisa menjadi langkah utama dalam pengentasan kemiskinan bagi kaum marjinal. Apalagi, teknologi menjadi piranti penting untuk lima tahun ke depan dengan potensi financial technology (fintech) yang semakin besar sebagai alat untuk mendemokrasikan ekonomi bagi semua kalangan, terutama difabel.

Arah kebijakan dan strategi terakhir adalah pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri. Isu difabel yang rentan dengan arah kebijakan ini adalah masih sedikitnya perguruan tinggi di Indonesia yang mengkomodasi kepentingan difabel baik dari segi pengajaran maupun fasilitas. Hanya beberapa perguruan tinggi yang sudah berinisatif membentuk pusat layanan difabel. Untuk sektor vokasi, sekolah vokasi yang inklusif juga belum terlalu menyerap siswa difabel sesuai dengan bakat dan potensi pasar. Stigma terkait pekerjaan juga membuat difabel kerap mendapatkan pelatihan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar.

Sebagai arah pembangunan Indonesia untuk lima tahun ke depan, arah kebijakan dan strategi di atas perlu memasukkan kepentingan difabel dalam rancangannya sebagai pertanggungjawaban atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang menjadi ruh dari UUD 1945. []

 

Penulis: Yuhda

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.