Lompat ke isi utama
kegiatan bersama ICW

ICW Bekali Pengetahuan Difabel tentang Keterbukaan Informasi Publik

Solider.id, Surakarta - Sri Sudarti, difabel kelahiran Solo dan sudah berkegiatan di dunia difabilitas sejak tahun 2010 mengakui bahwa dirinya kadang kesulitan untuk mengakses informasi yang harus didapat dan dipublikasikan seperti data difabel di Kota Surakarta. Apalagi ketika saat ini ia juga berkecimpung sebagai wakil ketua Tim Advokasi Daerah (TAD) Kota Surakarta. Kesenjangan informasi tersebut juga dialami oleh Hermin Dwi Astuti, pegiat difabel yang menginginkan dibukanya lagi ruang-ruang untuk informasi bagi masyarakat. Hal tersebut terjawab ketika Indonesia Corruption Watch (ICW) selama tiga hari (28-30/8) memberikan peningkatan kapasitas melalui pelatihan tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Hotel Ibis.

Almas Ghalia Putri Sjafrina narasumber dari ICW mengatakan bahwa ada informasi yang perlu diketahui oleh publik dan ada yang tidak. Regulasi yang memayunginya adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014. “Sebenarnya penting nggak sih ketika kita dapat informasi publik misalnya tulisan tentang laporan keuangan di website tentang pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, bagi warga masyarakat yang tinggal di desa,”terang Almas. Bahkan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 dan penjelasannya menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Contoh lain adalah bagaimana masyarakat umum, tak kerkecuali adalah organisasi/komunitas difabel mengakses kepada badan publik yakni lembaga eksekutif, legilatif, yudikatif dan badan lainnya yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari APBN atau APBD atau organisasi nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dana juga berasl dari APBN dan APBD. Badan publik tersebut misalnya partai politik yang kelahirannya dibidani oleh negara dan dananya bersumber kepada iuran anggota, dana negara dan pihak ketiga. Pengalaman dari pemilu lalu, tidak semua partai melaporkan kondisi keuangannya. Akses informasi keterbukaan publik pada partai politik bertujuan untuk menyadarkan partai tentang keterbukaan dan mengajak masyarakat untuk tumbuh kesadaran dan rasa ingin tahu. “Kami membahasakan bahwa keterbukaan informasi publik memberitahu kita ada sesuatu yang tidak semestinya, tidak adil untuk kita advokasi dan dengan keterbukaan informasi ini mendorong adanya gerakan sosial untuk mencegah korupsi, mengawal program-program yang baik dari badan publik dan melaporkan tindak korupsi ,” terang Almas.

Akses Informasi yang Aksesibel

Keterbukaan informasi di sebuah lembaga bisa membuka inisiasi warga untuk membuka akses, apalagi saat ini pemberian akses informasi tidak hanya berupa tulisan, namun juga gambar dan video audio visual. Namun demikian ada informasi yang dikecualikan seperti informasi yang menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, mebahayakan keamanan dan pertahanan negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan sebagainya. 

Christian Pramudya, manajer program Pusat Pengembangan dan Pelatihan Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM) Solo sebagai penyelenggara pelatihan kepada Solider menyatakan bahwa pelatihan ini akan bermuara kepada rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh berbagai organisasi/komunitas difabel di Solo untuk mengakses informasi dengan berikirim surat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terkait kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam mengadvokasi terutama anggaran yang berpihak kepada difabilitas. Dan juga terkait data misalnya apakah layanan kesehatan seperti puskesmas yang ada di Kota Surakarta sudah memiliki standar operasional terkait difabilitas. Berbagai organisasi/komunitas yang hendak berkirim surat bverasal dari ITMI, KPSI Solo Raya, Self Help Group (SHG), Gerkatin, Kelompok Lakon Ngesot Budaya dan forum buah hati.[]

 

 

Reporter : Puji Astuti

Editor      : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.