Lompat ke isi utama

Sehat Jasmani dan Rohani: Ancaman Serius bagi Difabel di Indonesia

Solider.id, Yogyakarta - “sehat jasmani dan rohani”. kiranya kita semua pernah menjumpai kalimat tersebut dalam setiap persyaratan saat kita hendak menduduki posisi atau profesi tertentu. Mulai dari jabatan sebagai pegawai negeri sipil, jabatan politik, hingga profesi-profesi lainnya, rasa-rasanya kita sudah tak asing lagi dengan kalimat “sehat jasmani dan rohani”.

Bagi seorang nondifabel, kalimat itu bukan masalah. Tetapi bagi kelompok difabel, kalimat itu dapat menjadi sumber masalah serius. Musababnya, persyaratan “sehat jasmani dan rohani” kerap kali menghambat difabel untuk mengakses posisi atau pekerjaan tertentu. sehebat apapun kemampuan seseorang, seberapa cerdas kemampuan seseorang, jika seseorang itu difabel, maka ia dianggap tidak sehat jasmani dan rohani serta tidak dapat mengakses hak-haknya sebagaimana warga negara yang lain.

Bukankah itu bentuk ketidak adilan? Bukankah itu bentuk diskriminasi? Bukankah itu dapat menghambat berjalannya merit sistem? Tentu saja jawaban dari semua pertanyaan tersebut adalah ya!. Lalu, mengapa hari ini hal itu masih terjadi? Jawabannya tentu karena ada faktor yang melanggengkannya. Terdapat dua hal yang melanggengkannya. Pertama, persyaratan sehat jasmani dan rohani telah lazim tertuang dalam undang-undang sebagai persyaratan untuk menduduki jabatan atau pekerjaan tertentu. kedua, rezim pengetahuaan biomedik, yang menjadi akar dari lahirnya persyaratan “sehat jasmani dan rohani” telah bercokol sangat kuat dalam pemikiran sebagian besar masyarakat.

Melihat “Sehat Jasmani dan Rohani” dalam Undang-Undang di Indonesia

Tidak sulit untuk menjumpai persyaratan “sehat jasmani dan rohani” dalam perundang-undangan kita. Saya tidak akan menjabarkan satu persatu regulasi yang menyebutkan persyaratan itu di dalamnya. Menurut saya, satu contoh kasus ini dapat menggambarkan betapa seriusnya ancaman persyaratan “sehat jasmani dan rohani”.

Mari kita lihat  undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Mari kita ingat kembali kasus drg. Romi Syofpa Ismail yang baru-baru ini gagal menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akibat kondisi difabel yang dimilikinya. padahal, ia menjadi peraih nilai tertinggi dalam seleksi CPNS yang diselenggarakan pemkab Solok Selatan. Mengacu pada penyelenggaraan system merit sebagaimana diusung oleh UU ASN, atau bahkan berdasarkan logika sederhana sekali pun, Romi Syofpa Ismail seharusnya diangkat menjadi PNS. Tapi nyatanya tidak. Hal itu karena Romi dianggap tidak memenuhi persyaratan “sehat jasmani dan rohani” sebagaimana tertuang dalam pasal 65 ayat (1) huruf b UU ASN.

Tak lain dan tak bukan, sebab kegagalan Romi memenuhi persyaratan itu adalah kondisi difabel yang  dimilikinya. Pemkab Solok Selatan mengganggap kondisi difabel paraplegia yang disandang Romi, merupakan suatu hal yang membuatnya tidak mampu memenuhi persyaratan “sehat jasmani dan rohani” sebagai CPNS. Alhasil, Romi pun gagal menjadi dokter gigi PNS, meski pun secara kompetensi mau pun riwayat pengabdian ia telah menunjukan bahwa persyaratan “sehat jasmani dan rohani “ tak relevan dengan profesinya sebagai dokter gigi.

UU ASN dalam Pasal 1 angka 22 sesungguhnya telah memberikan perlindungan hukum bagi seorang difabel agar dapat menduduki jabatan ASN. Tapi, itu seakan-akan dibantah sendiri oleh Pasal 65 ayat (1) huruf b UU a quo yang mencantumkan persyaratan “sehat jasmani dan rohani”, yang seringkali dapat ditapsirkan : seorang difabel tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut.

Mungkin beberapa orang dapat berpendapat bahwa itu hanyalah kesalahan penafsiran dari pemkab Solok Selatan. Namun, pernyataan itu mudah untuk dibantah. Mari merujuk sedikit kebelakang, diawal tahun 2000an, Wuri Handayani, seorang difabel yang melamar pekerjaan sebagai PNS juga mengalami hal yang sama. Lalu, itu apa artinya? Itu artinya tidak sehat jasmani dan rohani telah diidentikkan kepada kelompok difabel sejak lama. Bukan hanya tapsir dari segelintir orang, tapi tak sedikit orang. Selain itu, ini menunjukan bahwa pencantuman persyaratan “sehat jasmani dan rohani” dalam undang-undang telah menjadi sumber ketidakadilan bagi kelompok difabel yang memiliki hak yang sama sebagaimana manusia lainnya.

Selama ketentuan “sehat jasmani dan rohani” masih terus eksis di dalam perundang-undangan kita, maka hampir bisa dipastikan bahwa anggapan tidak sehat jasmani dan rohani akan terus melekat kepada difabel dan undang-undang justru telah berkontribusi dalam langgengnya ketidak adilan bagi kelompok difabel.                   

Wujud Eksistensi Rezim Biomedik

Menurut Ishak Salim, rezim pengetahuan biomedik adalah rezim pengetahuan yang sampai hari ini paling kuat mendominasi pemikiran sebagian besar orang. Alhasil, sebagaimana perspektif rezim ini, difabel sama dengan orang sakit. Begitulah perspektif sebagian besar orang. Tak terkecuali pemkab Solok Selatan yang membatalkan kelulusan Romi sebagai PNS.

Selama rezim pengetahuan ini masih terus bercokol dalam kepala sebagian besar orang, maka tak usah kaget jika kita akan menemukan kasus Romi berikutnya. Bukannya tak ada upaya untuk mengikis rezim pengetahuan biomedik. Wacana tanding yang berbasis model difabel kritis yang tidak hanya memandang difabel dari perspektif medis telah banyak digaungkan. Tapi, nampaknya wacana tanding itu masih perlu menempuh jalan panjang.

Suka atau tidak, kita memang harus mengatakan bahwa rezim pengetahuan biomedik telah sekian lama merasuk ke dalam alam pikiran mayoritas orang mulai dari pejabat hingga masyarakat biasa. Sehingga perlu usaha tak kenal lelah untuk melawannya. Banyak hal yang harus dilakukan untuk melawan rezim pengetahuan biomedik. Diantaranya mengubah regulasi yang telah melanggengkan ketidakadilan, dan tentu saja  meruntuhkan rezim pengetahuan biomedik yang telah bercokol di dalam alam pikiran sebagian besar orang.[]

 

Penulis : Tio Tegar

Editor    : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.