Lompat ke isi utama
Ilustrasi tangan berwarnba menunjukkan perbedaan

Diskriminasi dan Ketakutan Pada Mereka yang Berbeda

Oleh Ahmad Jamaludin

Solider.id- Pada tahun 2017 Amerika Serikat melarang jutaan orang masuk ke AS sebab agamanya Islam. Dua Tahun kemudian, Bupati di Sumatera mencoret status kepegawaian seorang dokter gigi karena difabel. Sedang sudah bertahun-tahun sebagian warga pengelola kos di Desa Caturtunggal, Sleman-Yogyakarta, menutup pintu kosnya untuk orang Papua.

Perlu kita akui bahwa sebagian penduduk bumi yang berjumlah sekitar 2,7 miliar ini punya konsepsi ganjil yang melahirkan perilaku diskriminasi. Mereka meyakini bahwa agama, kelompok sosial, hingga ras tertentu menyimpan ‘setan’ yang patut diwaspadai. Oleh karena itu sebisa mungkin mereka melarang, mencegah, hingga menutup akses ‘setan’ tersebut dari pergaulan kehidupan.

Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap seseorang atau kelompok sebab beragama, berkemampuan, beretnis tertentu. Dalam praktiknya, diskriminasi kerap berkait dengan stereotip dan pelabelan. Seperti melabeli Islam adalah agama teroris, difabel itu cacat, hingga Papua kerjaannya cuma mabuk dan memicu keributan. Kita tahu stereotip adalah racun pikiran karena semena-mena menempelkan berbagai sifat buruk, yang diyakini sebagai bawaan, terhadap orang lain.

Dunia pernah punya pengalaman buruk terkait model pembedaan begini, contoh paling mudah dirujuk adalah Nazi. Di kala Nazi berkuasa, mereka melakukan pembersihan kelompok masyarakat yang dianggap bukan “Eropa”. Sasaran utama pembantaian adalah Yahudi, sebuah kelompok yang bisa disebut ras dan agama sekaligus. Mereka juga membasmi orang-orang difabel yang dianggap merusak gen unggul dan tidak produktif.

Lepas Perang Dunia II, pembersihan yang terkenal sebagai Holocaust tersebut membuat trauma umat manusia yang tersisa. Lalu dibuatlah deklarasi bersama yang menetapkan hak-hak dasar manusia pada tahun 1948. Dari sini disusunlah sebuah cara pikir sekaligus aturan baru kehidupan, yaitu menempatkan setiap orang di posisi setara. Berbagai aturan yang belakangan disebut Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut mengakui dan menegaskan bahwa hak dan martabat merupakan sesuatu yang inheren di setiap orang. Oleh karena itu setiap orang dan institusi yang ada wajib untuk menjaga dan mengembangkannya.

Namun fenomena perang di Timur Tengah, pemusnahan etnis di Rohingnya, dan diskriminasi pengungsi di Eropa yang belakangan terjadi seolah menggerogoti pondasi kehidupan tersebut. Pelakunya bukan hanya orang biasa, tetapi juga pemerintah dan institusi sosial. Berbagai fakta yang sekilas mewakili geografi dunia tersebut terang saja membuat kita kembali bertanya, apakah diskriminasi kembali jadi nilai bagi umat yang telah menyepakati HAM sebagai landasan hidup bersama?

Ketakutan Kita Pada “Yang Lain”

Stereotip berawal ketika kita melihat orang lain sebagai sesuatu yang berbeda. Ada sebuah garis batas yang ditarik untuk membagi sisi kita dan sisi “yang lain” tersebut. Garis batas ini dibuat karena penampakan, perilaku, hingga cara pikir mereka berbeda. Persepsi berbeda ini tidak hadir sebagai sesuatu yang netral, tetapi asing dan mengancam.

Dalam buku Memahami Negativitas, F. Budi Hardiman menyebut kondisi itu sebagai heterofobia. Suatu perasaan takut akan “yang lain”, yang berbeda dari kita. Perasaan takut tersebut sifatnya artifisial dan tidak obyektif, timbul dari berbagai konsepsi dan prasangka yang mengendap. Karena jika ditilik ulang mereka yang berkulit, berkemampuan, hingga berwatak berbeda itu juga manusia seperti kita.

Jika berbagai fakta yang telah disebut di paragraf awal dibedah lebih lanjut, akan ditemu suatu kekosongan logika yang serius. Konsepsi kita yang muslim, buta, atau Papua tidaklah kukuh. Karena bisa terjadi seorang Papua bergama Islam dan buta. Jika menemui orang seperti ini, lantas bagaimana pembedaan-pembedaan yang diandaikan kukuh itu ditegakkan?

Sejurus dengan pemahaman tersebut, masalahnya mungkin terletak dalam interaksi kita dengan mereka. Keengganan berinteraksi dengan “yang lain” lantas mengarah pada tindakan-tindakan yang merampas hak mereka. Padahal persepsi "siapa kita" muncul ketika ada mereka “yang lain” tersebut. Terdapat jalinan keterikatan samar dalam pembangunan tembok pembedaan itu.

Keterkaitan kita dengan “yang lain” sebenarnya bisa muncul dalam dua bentuk, perbedaan dan persamaan. Contohnya diskriminasi terhadap Papua. Mereka yang menganggap Papua sebagai suku berbeda bisa jadi sama dalam agama, negara, pekerjaan, hingga hobi. Jika berbagai variabel yang disebut tadi sama-sama bisa dipakai untuk landasan kelompok sosial, kenapa perbedaan yang cuma satu sanggup memecah begitu saja.

Sampai di sini kita lihat bahwa konsep dan label yang dialamatkan pada kelompok tertentu tidaklah benar-benar kukuh. Konsep dan label tersebut senantiasa menihilkan berbagai variabel lain agar tercipta sebuah garis batas yang tegas. Dalam konteks difabilitas, konsep dan label terhadapnya menghendaki berkuasanya normalitas tertentu. Normalitas ini yang menjadi dalil bahwa agama, suku, dan kelompok “kita” lah yang unggul, sedang “yang lain” mesti dilenyapkan.

Persoalan berikutnya terdapat pada obyektifitas suatu konsep dan label yang ditempelkan pada “yang lain”. Maksudnya, apa benar semua orang Papua itu pemabuk dan perusuh? Penulis kira jawabannya adalah tidak. Atau begini, apakah orang Jawa tidak ada yang pemabuk dan perusuh? Tentu jawabannya tidak, karena ada juga orang Jawa yang pemabuk dan perusuh. Pertanyaan serupa bisa juga diarahkan kepada tiap-tiap kelompok yang terlibat konflik.

Dari sini bisa ditarik sebuah kesimpulan; kerapkali konsep, label, dan stigma yang dialamatkan pada kelompok tertentu tidak obyektif. Konsep “kita” dan “yang lain” muncul sambil menyingkirkan fakta yang dianggap tidak sesuai dengannya. Ada tindakan pembingkaian sehingga kita cuma bisa melihat sepotong potret yang ingin ditampakkan sebagai “kita”.

Mengelompokkan orang dalam satu konsepsi saja bukanlah hal yang masuk akal. Manusia adalah makhluk sosial yang dinamis sehingga tidak bisa dikerangkeng dalam satu kandang saja. Melakukan pergaulan hidup berdasar kelompok-kelompok jelas tidak perlu dan mustahil dilakukan di zaman sekarang. Karena nyatanya kita terhubung dalam jaringan kompleks kehidupan sosial yang beraneka warna.

Akhirnya yang tertinggal adalah kita yang sama-sama manusia. Memang ada beragam suku, agama, negara, hingga kemampuan yang berbeda. Tetapi perbedaan itu tidak mesti dilihat sebagai ancaman. Yang perlu dilihat sebagai ancaman adalah ketika hak-hak dasar manusia tidak lagi dijadikan pondasi hidup bersama.[]

 

*Alumni Pascasarjana Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga.

The subscriber's email address.