Lompat ke isi utama
ilustrasi difabel low vision kesuitan membaca buku berbentuk visual

Menanti Realisasi Ratifikasi Marrakesh Treaty di Indonesia

 

Solider.id, Bali - Terlepas kemudian dari cara manusia mengkonsumsi material buku dan literatur yang telah bertransformasi ke arah digital di era modern ini, buku masih menjadi entitas integral dalam usaha manusia memperoleh ilmu pengetahuan. Di balik manfaatnya, keterbukaan akses terhadap buku juga menjadi hal yang penting, terutama bagi difabel netra yang membutuhkan modifikasi tertentu dalam mengkonsumsi berbagai jenis literatur yang tersedia. Berangkat dari permasalahan tersebut World Intellectual Property Organization (WIPO) menginisiasi terciptanya kesepakatan internasional untuk memastikan akses terhadap buku dalam format yang aksesibel (Accessibel Format) dapat diperoleh  kelompok individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan ataupun hambatan dalam membaca.

 Perjanjian ini sendiri bernama Marrakesh Treaty yang ditandatangani pada 27 Juni 2013 di Marrakesh Maroko. Traktat Marrakesh memiliki misi utama untuk mengeliminasi kelangkaan buku dalam format yang aksesibel bagi kalangan difabel netra di seluruh penjuru dunia. Menurut data dari World Blind Union, lebih dari 90% buku yang dipublikasikan secara global tidak tersedia dalam format aksesibel. sebagian besar disebabkan karena faktor minimnya akses serta hukum hak cipta nasional negara yang memproteksi buku tersebut untuk diproduksi ke dalam bentuk aksesibel. Fenomena yang terakhir inilah coba diatasi oleh perjanjian Marrakesh dengan mensyaratkan negara yang meratifikasi perjanjian untuk memberikan pengecualian dalam hukum hak cipta nasional berkaitan dengan kegiatan reproduksi dan distribusi buku dalam format yang akomodatif bagi orang-orang dengan gangguan penglihatan.

Saat tulisan ini dibuat telah terdapat 57 negara yang telah melakukan penandatanganan terhadap traktat Marrakesh Treaty.  Sebagian di antaranya sudah melaksanakan ratifikasi, sehingga instrumen internasional ini menjadi kewajiban hukum tetap bagi negara pelaksananya. Indonesia sendiri menandatangani treaty pada 24 September 2013, dan sejauh ini belum mengeksekusi perjanjian tersebut ke tahap ratifikasi.

Perlu diingat kembali bahwa proses ratifikasi suatu perjanjian Internasional merupakan tahapan terpenting dalam langkah negara memberi kekuatan hukum bagi sebuah instrumen perjanjian Internasional. Tanpa adanya mekanisme ratifikasi ke dalam hukum nasional negara, kesepakatan Internasional macam Marrakesh Treaty tidak akan mampu terimplementasi secara kongkret dan praktikal. Alih-alih menghadirkan sistem integratif penunjang akses literasi yang inklusif di masyarakat, traktat Marrakesh berpotensi hanya menjadi aksi formalitas belaka dalam panggung multilateral negara, tanpa adanya mekanisme ratifikasi yang jelas.

Berdasarkan data sensus penduduk antar sensus (SUPAS) 2015 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), diperkirakan 8,5% atau 22 juta penduduk Indonesia teridentifikasi sebagai  difabel. Sementara 30% diantaranya merupakan orang dengan hambatan penglihatan atau difabel netra. Tingginya angka difabel netra di Indonesia ini tidak diimbangi dengan keterbukaan akses individu dengan gangguan penglihatan terhadap konten literatur yang aksesibel. Pengertian aksesibel pada konteks ini  merupakan jenis literatur yang dapat diakses secara penuh dan mudah oleh  difabel netra, semisal E-book yang mampu diakses oleh aplikasi pembaca layar, audio book, buku dengan huruf cetak besar, ataupun buku dalam media braille.

Permasalahan problematis kemudian muncul ketika proses konversi dari literatur konvensional menuju ke bentuk yang lebih aksesibel ini dilakukan, bahwa pada banyak kesempatan, karya tulis literatur tersebut umumnya dilindungi oleh hak cipta dari pengarang yang melarang terjadinya tindakan reproduksi maupun distribusi tanpa melalui persetujuan dari pemilik atau pengarang. Realitas ini berimplikasi pada sulitnya difabel netra memperoleh material bacaan secara aksesibel dan sah. Selain itu, efisiensitas juga menjadi rendah karena pembaca difabel netra harus melewati fase tertentu untuk mendapatkan izin berkaitan dengan proses produksi atau distribusi konten literatur terkait.

Dalam sistem perundang-undangan hukum Indonesia sendiri sebenarnya telah dijabarkan menyangkut akses difabel netra terhadap konten berlisensi hak cipta dalam Undang-Undang NO. 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Pada pasal 44 ayat 2 dijelaskan bahwa fasilitasi akses atas suatu ciptaan untuk difabel netra tidak dianggap sebagai pelanggaran semasih sumbernya dicantumkan secara lengkap dan tidak bersifat komersial. Namun begitu, masih diperlukan proses ratifikasi terhadap traktat Marrakesh untuk melahirkan regulasi yang terperinci dan spesifik mengatur proses reproduksi serta distribusi litaratur khusus bagi kalangan difabel netra, gangguan penglihatan, dan orang dengan keterbatasan membaca. Terlebih, pada Undang-Undang NO. 28 tahun 2014 sendiri belum menjabarkan secara mendalam menyangkut aspek distribusi material hasil reproduksi literatur dalam format aksesibel ini secara lintas batas negara, yang mana pada traktat Marrakesh telah disebutkan sebagai tujuan utama kesepakatan dalam mengurangi duplikasi konten, dan sebagai bentuk kolektivitas antar sesama produsen literatur di seluruh dunia untuk saling berbagi dalam satu platform literasi aksesibel global yang integratif, solutif, dan inklusif.

Apabila diterapkan, langkah ini akan menjadi babak monumental bagi perjuangan advokasi di Indonesia untuk mewujudkan inklusivitas bagi difabel netra dalam mengakses literatur secara efektif dan efisien. Berbasis pada sebuah perjanjian internasional, implementasi dari traktat Marrakesh dapat nantinya melahirkan seperangkat kebijakan baru yang mengatur secara spesifik pengelolaan konten aksesibel bagi difabel netra di tanah air secara ekslusif, berorientasi pada subyek, serta dalam waktu bersamaan juga melindungi hak cipta fundamental dari penulis buku. Inkorporasi perjanjian Marrakesh ke dalam hukum nasional kita juga harus mendapatkan prioritas tinggi di pemerintahan, terutama pada fase ratifikasi, yang sampai sekarang tidak kunjung masuk ke tahap perundang-undangan nasional.

Lembaga pemerintah terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan wajib menjadikan agenda ratifikasi perjanjian Marrakesh sebagai pokok kegiatan krusial di masa mendatang. Semakin cepat proses ratifikasi berlangsung, dan segera diinkorporasikan ke dalam perundang-undangan nasional, maka penerapan dari instrumen tersebut dapat dijalankan secara implementatif dan efektif pada skala lokal wilayah Indonesia. pihak organisasi difabel serta masyarakat difabel netra secara keseluruhan juga harus aktif dan partisipatif terlibat dalam upaya mengadvokasi dan mensukseskan kesepakatan multilateral.  Hal ini nantinya mampu dirasakan dampaknya pada skala akar rumput di lapangan.

Akses terhadap buku, karya tulis, dan segala jenis bentuk literatur lainnya merupakan kebutuhan vital bagi difabel netra di Indonesia. Banyaknya difabel netra yang berada pada jenjang sekolah maupun bangku perkuliahan menjadikan urgensi dari kebutuhan akan literatur yang aksesibel ini semakin meningkat. Relevansi dari traktat Marrakesh tidak hanya kemudian mencakup kalangan difabel, akan tetapi juga melingkupi individu dengan hambatan membaca, baik secara hambatan fisik maupun sensorik. Oleh sebab itu, realisasi kesepakatan Marrakesh tidak boleh hanya terjadi pada skala internasional belaka, namun juga pada skala domestik melalui ratifikasi perundang-undangan hukum Indonesia. dan perjuangan ini akan membutuhkan solidaritas kolektif dari semua pihak, meliputi instansi pemerintah, aktor organisasi, dan masyarakat difabel untuk bersama-sama mewujudkan visi Indonesia yang bebas dari kemiskinan buku dalam format aksesibel.

 

Penulis : Made Wikandana

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.