Lompat ke isi utama
	Economic gap difabel

Upaya Pengentasan Kemiskinan Difabel dan Nondifabel: Apakah Bisa Disamakan?

Solider.id, Yogyakarta - Menurut Bank Dunia (WB) dan WHO, difabel menempati proporsi 15% populasi global. Oleh karena itu, tidak melibatkan mereka dalam pembangunan sama saja dengan membatasi upaya pengentasan kemiskinan. Disparitas berdiri menganga terkait kondisi sosio-ekonomi difabel jika dibandingkan dengan nondifabel. Beberapa penelitian bahkan menemukan bahwa jenis difabilitas juga berdampak pada kondisi sosio-ekonomi difabel yang beragam. Tidak hanya itu, jenis difabel juga mempengaruhi perbedaan penerimaan kerja yang akhirnya juga mempengaruhi kondisi ekonomi difabel.

Sebuah penelitian oleh Adrianna Bella dan Teguh Dartanto dari Universitas Indonesia, mengidentifikasi bahwa difabel cenderung memiliki status sosioekonomi yang rendah. Penelitian ini menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2012 dalam menggali pengaruh dari difabilitas, jenis difabel dan sumber penyebab difabel pada status keluarga difabel yang miskin. Data yang digunakan adalah data SUSENAS 2012 untuk semua provinsi, termasuk data kor (inti) dan data modul yang mencakup 71,.803 keluarga yang terdiri dari 277.854 individu yang terbagi sesuai dengan demografi, pendidikan, pekerjaan dan aset.

Menurut Adrianna Bella dan Teguh Dartanto, jika menggunakan pendekatan kapabilitas menurut Amartya Sen, difabel dibagi ke dalam dua kategori jika mengacu pada konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Keduanya adalah earning handicap dan conversion handicap. Earning handicap adalah adanya keterbatasan dalam kemampuan untuk menghasilkan pendapatan. Sebagai contoh, difabel netra tidak bisa membaca atau berkendara sama seperti nondifabel. Keadaan ini kemudian mempengaruhi dirinya dalam menyelesaikan tugas pekerjaan. Ia kemudian terbatasi pada sektor pemilihan kerja dan berpengaruh pada jumlah pendapatan potensialnya. Lalu apa itu conversion handicap? Conversion handicap adalah kebutuhan ekstra atau biaya ekstra yang dikeluarkan oleh difabel untuk mendapatkan manfaat yang sama seperti yang didapatkan oleh nondifabel. Dalam konteks difabel, biaya seperti ini biasanya didominasi oleh biaya obat, biaya alat penunjang mobilitas atau biaya untuk membayar pendamping atau pengasuh (caregivers)

Penelitian ini juga mengidentifikasi jenis dan penyebab kedifabelan yang memberikan pengaruh pada status kemiskinan difabel. Dari temuan yang mereka dapatkan, keluarga dengan kepala keluarga difabel netra 2.4 % lebih kecil peluangnya untuk menjadi miskin jika dibandingkan dengan kepala keluarga dengan jenis difabel yang lainnya. Hal ini, menurut Didi Tarsidi, mantan ketua Pertuni, muncul karena rata-rata kepercayaan diri yang tinggi dari difabel netra. Menurutnya, difabel netra bisa mendeklarasikan kedifabelan mereka dengan lebih mudah karena mereka tidak bisa melihat orang yang meremehkan mereka. Hasilnya, difabel netra menggunakan energi mereka untuk melakukan hal-hal yang produktif.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa kepala keluarga difabel dengan tantangan perawatan diri sendiri (self-care problem) 2,4% punya peluang untuk lebih miskin jika dibandingkan dengan difabel jenis lainnya. Difabel yang harus bergantung dengan orang lain dalam merawat dirinya sendiri cenderung lebih kesulitan dalam menemukan pekerjaan yang berujung pada kondisi yang lebih miskin. Lebih dari itu, difabel yang memiliki tantangan dalam ikhwal perawatan diri sendiri membutuhkan tambahan biaya, baik langsung atau tidak langsung.

Penelitian ini juga melihat bagaimana kehadiran bantuan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan bagi difabel maupun non difabel. Menurut penelitian ini, tidak ada perbedaan yang jauh antara bantuan pemerintah, khususnya untuk masyarakat miskin yang difabel dan yang nondifabel. Sebagai contoh, sekitar 74% difabel miskin tetap menerima beras sejahtera untuk periode tiga bulan, sama halnya dengan 73% masyarakat miskin yang nondifabel juga menerima beras sejahtera.

Kebijakan pengentasan kemiskinan apa bisa disamakan untuk semua kalangan?

Dalam penelitian Adrianna Bella dan Teguh Dartanto, ada indikasi bahwa pemerintah Indonesia masih mengaplikasikan penanganan yang sama dalam menghadapi masalah kemiskinan bagi masyarakat difabel maupun nondifabel karena terbatasnya data tentang difabel dan belum banyaknya penelitian berbasis fakta (evidence-based research) tentang difabel di Indonesia. Padahal, difabel harus menghadapi tantangan yang berkaitan dengan kemiskinan yang tidak sama dirasakan oleh nondifabel.  

Mengutip penelitian dari Rebecca Yeo dan Karen Moore yang berjudul Including Disabled People in Poverty Reduction Work, difabel menghadapi tiga jenis diskriminasi: diskriminasi institusi, diskriminasi lingkungan fisik dan diskriminasi sosial.  Individu yang menjadi difabel sejak lahir bahkan punya potensi mendapatkan diskriminasi sejak dari rumah dan lingkaran orang terdekat seperti keluarganya. Oleh karena itu, penanganan penanggulangan kemiskinan bagi difabel dan non difabel juga harus menyesuaikan kondisi yang dihadapi oleh difabel maupun nondifabel karena keadilan tidak berarti kesamaan.

Dalam upaya  mengentaskan kemiskinan, pemerintah Indonesia melalui Bappenas setidaknya merancang tiga strategi untuk mendukung indeks pembangunan ekonomis inklusif: Sistem proteksi sosial yang lebih komprehensif, pengembangan pelayanan dasar, dan penyediaan mata pencaharian yang berkelanjutan. Berdasarkan karakteristik yang ada pada penelitian Adrianna Bella dan Teguh Dartanto, ketiga strategi tersebut pun tidak bisa disamaratakan kepada masyarakat difabel dan non difabel.  Strategi pengentasan kemiskinan pun juga harusnya berbeda-beda sesuai dengan jenis difabilitas.

Dalam membentuk kebijakan untuk pengentasan kemiskinan bagi masyarakat marjinal seperti difabel, pola kebijakannya pun akan beragam. Menurut Amartya Sen, implementasi kebijakan bagi difabel yang sifatnya untuk penanggulangan kemiskinan pertama-tema harus lebih ditekankan pada difabel yang menghadapi tantangan perawatan diri dan bergantung dengan orang lain. Kebijakan ihwal rehabilitasi harus dipastikan mendukung difabel untuk bisa mandiri dalam merawat dirinya sendiri sehingga probabilitas untuk masuk ke bawah garis kemiskinan menjadi menurun.

Selain itu, untuk mengurangi angka kelahiran anak difabel karena faktor gizi dan faktor kesehatan lainnya, harus ada kebijakan khusus untuk mengurangi angka kelahiran anak difabel melalui intervensi pra kelahiran ataupun pemenuhan gizi seimbang bagi sang ibu pada masa kehamilan. Langkah ini menjadi ikhtiar (upaya) di hulu dalam pengentasan kemiskinan difabel yang secara kecenderungan lebih tinggi diisi oleh difabel yang menjadi difabel sejak lahir dan difabel yang bergantung pada orang lain dalam hal perawatan sehari-hari.

Penelitian Adrianna Bella dan Teguh Dartanto juga mengidentifikasi jenis difabel lain seperti difabel netra, Tuli dan daksa atau mereka yang difabel tidak sejak lahir, yang cenderung memiliki angka yang lebih rendah terkait probabilitas kemiskinan, jika dibandingkan dengan difabel sejak lahir maupun difabel yang tergantung dengan orang lain dalam hal perawatan sehari-hari. Menurut mereka berdua, difabel jenis ini harus mendapat intervensi kebijakan dalam sektor pelayanan dasar. Pelayanan dasar yang inklusif dan berdasar pada kebutuhan individu (need-based) adalah kunci dalam hal ini.

Selain penyediaan pelayanan dasar yang inklusif dan aksesibel, penyediaan lapangan pekerjaan yang akomodatif juga termasuk upaya pemerintah untuk membangung ekosistem matapencaharian atau pekerjaan yang berkelanjutan bagi semua kalangan. Ketika Presiden Jokowi menginstruksikan untuk membuat pabrik untuk difabel, kita bisa melihatnya sebagai upaya pembatasan sektor pekerjaan bagi difabel. Namun, kita juga bisa melihat hal tersebut sebagai upaya awal untuk menghadirkan kesempatan pekerjaan yang luas bagi difabel dengan syarat upaya lain dalam membangun ekosistem mata pencaharian bagi difabel yang berbasis potensi juga secara riil dilakukan.

Dengan kemudahan teknologi, berbagai macam bidang pekerjaan diperkirakan akan hadir karena disrupsi teknologi yang diperkirakan akan semakin meluar beberapa tahun ke depan. Pekerjaan seperti ilmuan data, influencer sosial media, atau desainer website bisa menjadi pasar ketenagakerjaan yang bisa dimasuki oleh difabel karena teknologi semakin bisa merobohkan sekat-sekat profesi difabel dan non difabel. Pendidikan vokasi yang inklusif, akomodatif, proporsional dan menyesuaikan kebutuhan pasar juga bisa mendukung kebutuhan pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan dan difabel harus berada di dalamnya, baik sebagai penerima manfaat dan bahkan aktor aktif pendorong kebijakan tersebut. []

 

Penulis: Yuhda

Editor   : Ajiwan Arief   

The subscriber's email address.