Lompat ke isi utama
Beberapa Aparat Penegak Hukum sedang berbagi pengalamannya menangai kasus Difabel Berhadapan dengan hukum

Menjaring Berbagai Kendala APH Menangani Kasus Difabel Berhadapan Dengan Hukum

Solider.id, Yogyakarta- Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY menggelar diskusi lintas lembaga tentang pelaksanaan akses keadilan bagi difabel pada Senin (20/8).

Diskusi dihadiri beberapa kelembagaan penting dalam penegakan keadilan, antara lain jaksa, panitera pengadilan, hakim, pendamping, polisi, akademisi , dan praktisi.

Dalam hal pemenuhan akses hukum bagi difabel, Yogyakarta menjadi pionir praktik baik peradilan yang akses bagi difabel. Mahkamah Agung berkomitmen, pada 2020 mendatang akan ada lima Provinsi di Indonesia yang menerapkan prinsip aksesibel sama seperti di Yogyakarta.

Namun, berbagai kendala dan tantangan masih banyak yang dialami oleh para pemaangku kebijakan, utamanya Aparat Penegak Hukum (APH). Hal tersebut kemudian dapat melahirkan perlilaku perlakuan hukum yang diskriminatif bagi warga difabel yang berhadapan dengan hukum.

Padahal, jika melihat kembali pada pijakan yang sudah ditegaskan ditegaskan dalam Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 28d ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Semestinya hukum dapat berlaku adil kepada masyarakat difabel. Mulai dari kultur, sistem dan lingkungan sekiratnya. Hal itulah yang menajdi landasan SIGAB untuk menyelenggarakan diskusi yang dihadiri para Aparat Penegak Hukum (APH), akademisi, dan praktisi. Mereka mengutarakan pengalamannya masing-masing saat menangani kasus difabel. Mulai dari kasus pidana, perdata dan kasus nonlitigasi.

Dari berbagai kasus yang telah mereka tangani, meski terhitung tidak banyak. Para APH mengaku kurang yakin dengan penanganan yang sudah dilakukan. Sebagai contoh kasus yang melibatkan  difabel Tuli dan wicara. Para APH mengaku tidak tahu bahasa isyarat dan belum tahu harus minta bantuan ke lembaga yang dapat memberikan layanan juru bahasa isyarat. Sementara ini, mereka menggunakan alternatif dalam pemeriksaan dan persidangan dengan cara peragaan dan pemotretan adegan yang ditunjukkan kepada hakim.

Hal yang tidak kalah membuat kebingungan yang disampaikan pada diskusi ini adalah jika kasus berkaitan dengan difabel redartasi mental dan mental intelektual. Dimana yang menjadi persoalan, selain komunikasi adalah usia para difabel. Secara kalender usia mereka sudah dianggap dewasa menurut KUHPidana, namun secara usia mental mereka berada pada usia 4-12 tahun.

Para APH membutuhkan assasment yang digunakan untuk melihat kondisi korban, dimana hasil asassment dari ahli menyebutkan bahwa korban memiliki usia kalender dewasa. Namun dalam pemeriksaan ilmu kedokteran hasilnya usia mental yang berbeda. Sehingga cara pandang yang digunakan bukan pola pikir biasa namun juga khusus.

Begitupun dengan Jaksa dalam membuat tuntutan, dimana korban adalah difabel redartasi mental maupun mental intelektual, mereka menggunakan pasal berlapis.  Pasal yang digunakan yaitu pasal yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak dan KUHPidana. Sehingga dalam hal ini kekuatan pembuktian dan meyakinkan hakim butuh usaha dan kehati-hatian yang sangat besar.

Tidak hanya dalam kasus pidana, difabel juga berhadapan dengan hukum perdata, seperti hak waris dan perkawainan. Pada kasus yang pernah ditangani Pengadilan Agama Sleman, terdapat pengajuan permohonan perceraian yang dilakukan oleh sepasang suami istri difabel Tuli dan wicara. Pada prosesnya, mereka dibantu oleh rekan yang dapat mengerti bahasa isyarat.

Menurut Y. Sarimurti Widiastuti, ketua forum perlindungan korban kekerasan mengatakan menangani difabel berhadapan dengan hukum tidak bisa memakai kacamata yang biasa dipakai pada umumnya.

“Penanganan difabel berhadapan dengan hukum harus menggunakan kacamata khusus, kita harus mengupayakan supaya kedepannya difabel bisa mendapat akses keadilan yang sebaik-baiknya , berkedudukan hukum yang sama, berhak mendapat perlindungan dan akses keadilan,” pungkas Sarimurti.

Kendala pemenuhan hak difabel berhadapan dengan hukum bukan hanya pada akses fisik saja. Namun juga perlu diperhatikan perihal komunikasi, hubungan kerja berjejaring antar lembaga terkait, dan persamaan pandangan dalam kacamata penanganan difabel berhadapan dengan hukum.

“Tidak kalah pentinggnya mereka juga menunggu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum segera disyahkan agar dapat membantu dan menjadi dasar dalam penanganan kasus difabel berhadapan dengan hukum,” imbuh Sarimurti.[]

 

Reporter: Hestina Fatmasari

Editor: Robandi

The subscriber's email address.