Lompat ke isi utama
anak berkebutuhan khusus sedang berbaur dengan anak-anak non difabel di sekolah

Menimbang Kembali Jogja Sebagai Kota Inklusi

Oleh Muhammad Abdul Qoni Akmaluddin

Solider.id- Julukan kota inklusi yang disematkan pada Jogja terkesan terburu-buru, manakala melihat suasana di sepanjang bantaran Kali Code. Indikator-indikator kota inklusi tidak nampak di kampung tersebut, terlebih di kawasan Kota Baru, Gondokusuman. Mulai dari akses bangunan fisik sampai dengan perlakuan masyarakat terhadap warga difabel.

Kondisi tersebut terjadi bukan tanpa sebab. Minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah setempat terkait pentingnya inklusifitas menjadi faktor yang paling fundamental.

Hal ini terbukti dengan perlakuan mereka terhadap salah satu anak penyandang disabilitas di sana. Sebut saja namanya Dafa. Diantara masyarakat di lingkungan dia tinggal mengatakan, bahwa dia mengidap ganguan mental, ataupun penyandang autis ringan.

Keluarganya pun tidak terlalu memperhatikan kondisi Dafa. Anak kelas satu yang duduk di sekolah luar biasa ini, tiap hari ikut berjualan snack yang diproduksi ibunya , di depan Raminten, Kotabaru, Yogyakarta. Pada setiap jum’at dia diajak orangtuanya mengemis di depan Masjid Syuhada Yogyakarta. Hari-hari selalu berjalan demikian dan itu pun berulang pada setiap harinya.

Keseharian Dafa tidak seperti anak pada umumnya yang setiap harinya mempunyai waktu untuk main dan becanda. Dia hampir tidak punya teman di kampungnya. Dia dijauhi oleh teman-teman sebayanya. Setiap kali dirinya ikut nimbrung bergaul dengan teman sebayanya, seringkali hanya sebagai bahan ejekan atau malah mereka membubarkan diri satu persatu.

Anak-anak di sana merasa bahwa Dafa adalah anak yang tidak normal. Anak yang tidak terawat, dan suka membikin onar. Hal tersebut bahkan terjadi saat dia mengikuti agenda belajar TPA di kampungnya. Setiap kali dia datang ke TPA, semua anak meliburkan diri atau sengaja tidak dating. Kalaupun mereka datang, mereka tidak mau bergaul dengannya. Bahkan terkadang dia dijadikan sebagai target pukulan saat bermain.

Kalau diamati sekilas, permainan yang menargetkan Dafa sebagai bahan pukulan memang sangat anak-anak. Itu sifat anak-anak paling hanya bercanda. Tapi, bila kondisi tersebut dibiarkan akan mendidik anak yang tidak baik. Pada akhirnya, jika ada orang yang tidak sama dengan mereka (dalam hal ini seperti Dafa) boleh dijadikan target perundungan.

Tidak hanya itu, beberapa masyarakat juga memperlakukannya serupa. Mereka cenderung memarahi Dafa ketika terlibat adu pukul dalam permainan dengan anak-anak di sana. Tidak ada yang memandangnya sebagai anak yang memiliki kebutuhan khusus, yang harus diberi ruang untuk berkembang. Mayoritas masyarakat menganggap bahwa dia anak yang kurang normal.

Sebatas pengamatan penulis dan informasi dari warga. Minimnya pengetahuan keluarga terhadap kondisi Dafa juga semakin memperburuknya. Orangtua mereka cenderung acuh dengan potensi yang dimiliki anaknya. Sehingga, tidak peduli waktu; pagi, siang, ataupun malam, anak-anak mereka termasuk Dafa diajak untuk berjualan.

Padahal menjamin hak setiap warga Negara termasuk di dalamnya melindungi penyandang disabelitas adalah amanat dari UUD 1945. Dalam pasal 28 H ayat 2 UUD 1945 dijelaskan bahwa:

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal tersebut dipertegas dengan tafsiran MK yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 10-12-23/PUU-VII-2009; Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009, dan Putusan MK Nomor 16/PUU-VIII/2010. Dalam ketiga putusan ini MK menyatakan bahwa:

Hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat 2 UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktur dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan affirmative action.

Apabila dirunut dalam amanat Undang-undang, seharusnya Dafa memperoleh perlakuan affirmative-action atau hak atas kemudahan dan perlakuan khusus dalam konteks pemenuhan hak konstitusional maupun perlakuan khusus dalam konteks sosio-kultural.

Dalam paper yang disusun oleh Fajri Nursyamsi dan kawan-kawan yang berjudul Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas ada sebanyak 19 persen Peraturan Daerah, 2 persen Peraturan Presiden, 39 persen Peraturan Pemerintah, dan 40 persen Undang-undang yang membahas tentang hak-hak konstitusional penyandang disabilitas.

Perlunya kehadiran pemerintah

Wacana Kota Inklusi menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Jogja. Artinya, menciptakan masyarakat yang inklusif merupakan dorongan dari pemerintah. Supaya Kota Jogja, sebagai kawasan yang dapat mendatangkan ribuan wisatawan pada setiap tahunnya dapat memberikan pelayanan yang maksimal.

Dilansir dari bernas.id dalam sebuah berita yang berjudul Jogja siap menuju Kota Inklusi, Pemerintah menjelaskan bahwa Kota Inklusif adalah kota yang mengakomodir kepentingan semua pihak, termasuk kaum difabel. Ada lima kelompok rentan yang hingga kini terus menjadi perhatian, yakni kaum disabilitas, miskin, perempuan, anak, dan lansia.

Dilansir dari tribunjogja.com dalam sebuah berita yang berjudul Tahun 2022 Kecamatan di seluruh Kota Yogya jadi Kecamatan Inklusi. Dalam pemberitaan ini dijelaskan bahwa pada tahun 2022 pemerintah Jogja mendorong seluruh kecamatan yang berjumlah 14 menjadi kecamatan inklusi.

Bahkan, hingga saat menurut Tri Maryatun Kabid Advokasi dan Rehabilitasi Dinas Sosial menjelaskan sudah ada 8 kecamatan yang masuk dalam kecamatan inklusi, di antaranya kecamatan Gondokusuman, TegalRejo, Wirobrajan, Kota Gede, Jetis, Keraton, Mantrijeron, dan Gedongtengen.

Namun, persebaran kecamatan inklusif tersebut terbilang belum merata. Kawasan Code yang dijelaskan di atas, masuk dalam kecamatan yang sudah dikatakan inklusi oleh pemerintah. Tapi, faktanya masyarakat belum pernah mendapatkan sosialisasi dan pembinaan terkait dengan kota inklusif tersebut.

Bahkan beberapa obrolan yang penulis lakukan dengan masyarakat, seringkali bentuk program yang diluncurkan pemerintah hanya bersifat formalitas. Maksudnya jarang sekali pemerintah kota memberikan pendampingan yang serius terhadap program yang diluncurkan. Programnya hanya berhenti pada acara seremonial belaka.

Kampung yang ada di sepanjang Kali Code hingga saat ini, masyarakatnya tidak semuanya paham terkait dengan maksud inklusif itu sendiri. Pasalnya, tidak ada pendampingan yang serius dari pemerintah kepada masyarakat mengenai hal tersebut.

Padahal jika itu masuk dalam rencana prioritas pembangunan pemerintah Kota Jogja harus dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah sendiri; bahwa inklusif itu tidak hanya memberikan akses fisik bagi masyarakat yang rentan. Tapi, aspek sosial-kulturalnya juga harus terbentuk.[]

 

 

*Penulis adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Pengurus di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Arena dan pegiat komunitas bantaran Kali Code.

The subscriber's email address.