Lompat ke isi utama
Seorang difabel sedang menghadap dan menunjuk baner yang bertuliskan Disabilitas belum merdeka

Mewujudkan Kemerdekaan untuk Difabel

Oleh Ahmad Jamaludin

Solider.id- Bung Karno pernah bilang bahwa kemerdekaan ini hanyalah jembatan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk para difabel.

Seperti setiap perayaan 17an yang gempita, masyarakat kita diajak untuk kembali memaknai kemerdekaan yang sudah berlangsung 74 tahun pada 2019 ini. Beragam acara diselenggarakan untuk merayakan, mengenang, dan mengisi 17an. Mulai dari lomba panjat pinang, diskusi ilmiah, hingga kritik atas berbagai persoalan yang dianggap belum ideal. Dalam riuhnya usaha memaknai kembali itu, banyaknya fakta dan fenomena persoalan yang belakangan dimuat media menimbulkan satu pertanyaan klise, sejauh apa tujuan kemerdekaan telah terwujud?

Pada titik ini penulis lantas teringat dengan kasus drg. Romi Syofpa Ismael yang belakangan terjadi di Solok, Sumatera Barat. Perjuangan drg. Romi untuk mendapatkan pekerjaan (PNS) yang telah menjadi haknya terganjal oleh kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak berpihak padanya. Politik kebijakan yang berpihak pada disabilitas adalah hal yang perlu disadari dan diperjuangkan oleh pejabat kita, sehingga keputusan Bupati Solok Selatan yang menganulir pengangkatan drg. sebagai PNS tidak muncul di siang bolong. Persoalan keberpihakan ini menjadi penting mengingat diskriminasi yang senantiasa menimpa para disabilitas.

Andai Bupati Solok Selatan lebih jeli mengkaji tata aturan yang sudah ada perihal disabilitas, ia tentu tidak dengan mudahnya membatalkan pengangkatan drg. Romi menjadi PNS. Kalaupun tidak sempat, beliau bisa meminta pada staf atau pegawai yang paham soal terkait untuk mengkajinya. Dengan begitu kebijakan yang bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya seperti pengumuman Bupati Solok Selatan nomor 800/62/III/BKPSDM-2019 tidak keluar.

Tertib administrasi seperti ini penting agar aturan yang telah dibuat dengan payah oleh pemerintah tidak dibatalkan sebab bertentangan dengan aturan lain dan yang lebih tinggi. Kesesuaian aturan hukum dan kebijakan satu dengan yang lainnya adalah asas utama pemerintahan yang baik.

Terbitnya kebijakan yang menganulir penerimaan PNS drg. Romi telah secara jelas bertentangan dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 1 ayat 3 UU tersebut tidak membenarkan adanya tindakan “pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas.” Berbagai tindakan yang digolongkan UU sebagai diskriminasi tersebut mengakibatkan hilangnya hak pekerjaan drg. Romi. Padahal pasal 11a juga telah diatur secara mutlak bahwa disabilitas punya hak “memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi.”

UU no. 8 tahun 2016 sesungguhnya telah mengamanatkan bahwa salah satu pihak yang diserahi kewajiban memenuhi hak disabilitas adalah Pemerintah Daerah. Dengan terbitnya kebijakan yang menganulir pengangkatan drg. Romi, Pemda Solok Selatan yang dalam hal ini diwakili Bupatinya telah melupatakan salah satu amanat penting UU terkait pemenuhan hak disabilitas.

Pemda, dalam hal ini adalah kepala daerah, sebenarnya punya otoritas dan otonomi untuk mengatur daerahnya sendiri. Pemda bisa saja membuat kebijakan yang lebih kontekstual dan progresif guna memenuhi hak warganya. Oleh karena itu politik kebijakan yang berpihak pada penyandang disabilitas punya posisi penting. Visi politik yang mendukung kaum rentan ini bisa menjadi landasan pembuatan kebijakan dan aturan yang mengayomi hak mereka. Dengan visi kebijakan yang berpihak pada disabilitas, aturan yang muncul diharapkan bisa menjaga hak para penyandang disabilitas, alih-alih merampasnya.

Munculnya keputusan pembatalan pengangkatan PNS drg. Romi, meskipun kemudian direvisi, menambah potret buruk pemenuhan hak disabilitas di Indonesia. Peristiwa ini juga menampakkan bagaimana penegakan hukum tidak berjalan dengan baik dan rentan dilanggar oleh pembuat kebijakan sendiri. Absennya politik kebijakan yang berpihak pada disabilitas secara khusus, dan golongan masyarakat rentan lainnya secara umum, membuat ideal keadilan dan kesejahteraan sosial tak kunjung terwujudkan.

Kembali pada Landasan Kita UUD ‘45

Mumpung masih dalam suasana perayaan kemerdekaan, alangkah baik jika kita kembali menilik falsafah negara kita UUD ’45. Selain sebagai falsafah, UUD ’45 adalah fondasi pijak segala aturan dan visi pemerintahan di Indonesia. Pemahaman atas falsafah pemerintahan sekaligus konstitusi ini menjadi penting agar pemegang kebijakan bisa menyelenggarakan pemerintahan secara ideal.

Dalam alinea keempat pembukaan UUD ’45 disebut bahwa pembentukan pemerintahan dalam kemerdekaan bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Perlindungan tersebut secara lebih konkret bisa diarahkan pada pemenuhan hak tiap warga negara. Khusus untuk para penyandang disabilitas, ada 14 hak yang telah diamanatkan uleh UU no. 8 tahun 2016 yang mesti dilindungi oleh negara. Dalam pasal 5 telah dirinci hak-hak tersebut yang diantaranya adalah hak pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan bebas dari stigma.

Kasus yang menimpa drg. Romi masuk dalam hak pekerjaan. Namun hak tersebut tidak berdiri sendiri, karena juga berkait dengan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh keadilan, kesejahteraan, dan bebas dari stigma. Dengan berkaca pada konstitusi dan UU Disabilitas saja keputusan Bupati Solok Selatan yang pernah menganulir pengangkatan PNS drg. Romi jelas tidak bisa diterima. Tidak mengherankan jika kemudian banyak pihak, mulai dari menteri, wakil rakyat, hingga aktivis yang berdiri untuk membela korban.

Namun kondisi yang dialami drg. Romi hanyalah sebagian kecil dari persoalan yang mungkin melanda para penyandang disabilitas di Indonesia. Di luar sana masih ada sekitar 25 juta orang penyandang disabilitas yang punya kompleksitas persoalannya sendiri. Jumlah itu sangat mungkin naik jika menggunakan pendekatan difable untuk surveinya. Sehingga ada lebih dari 10 persen warga negara kita yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pemenuhan hak-haknya.

Bertumpu pada statistik abstrak tersebut tak diragukan lagi pentingnya mengetengahkan kembali UUD ’45 sebagai landasan kebijakan. Karena UUD adalah norma dan nilai yang mesti dipegang oleh kita semua, tak terkecuali dalam perlindungan hak para penyandang disabilitas. Sebagai suatu nilai, hal-hal yang tertuang di UUD ‘45 memang masih abstrak dan multi tafsir. Namun hal tersebut justru memungkinkan penafsiran dan implementasi yang progresif oleh pemegang kebijakan.

Dengan politik kebijakan yang jelas untuk mendukung para penyandang disabilitas, esensi kemerdekaan menjadi mungkin diwujudkan bagi seluruh warga negara Indonesia. Karena sejak awal kemerdekaan hanyalah jembatan, seperti nujum yang pernah disampaikan Bung Karno dulu, di seberang jembatan kemerdekaan jalan akan bercabang dua. Yang pertama menuju dunia “sama ratas sama rasa”, sedang kedua menuju dunia “sama ratap sama tangis.” Dan salah satu wujud jalan yang pertama bagi penulis adalah sebuah dunia yang mampu memerdekakan para penyandang disabilitas dari diskriminasi.[]

 

*Penulis merupakan alumni Pascasarjana Interdisciplinary Islamic studies UIN Sunan Kalijaga

The subscriber's email address.