Lompat ke isi utama
Tulisan Bandoengsche Blinden Instituut di ruang kepala sekolah dan aspirasi siswa sekolah SLBN A Kota Bandung.

Melupakan Nilai Sejarah, SLB Tertua Se-Asia Tenggara Diminta Untuk Segera Dipindahkan

 

Solider.id, Bandung – Tulisan bertajuk ‘Save SLBN A Bandung,’ di media sosial sebagai bentuk ungkapan aspirasi damai terhadap kemelut panjang antara instansi pemerintahan di ranah Sosial dan Pendidikan, hingga kini belum tuntas dan masih menjadi sorotan publik.

Permohonan Gubernur Jawa Barat terkait hibah kompleksss Wyata Guna Bandung yang ditolak Menteri Sosial, dinilai bertentangan dengan CRPD (Convention on the Rigth of Person with Disability) Tahun 2011, khususnya pasal 9 tentang aksesibilitas yang menyatakan; ‘Orang-orang yang ada di pemerintahan, masyarakat sipil dan agensi perusahaan untuk mengadopsi rancangan universal (Universal Design) untuk semua layanan, produk, barang-barang yang mereka sediakan untuk publik agar para penyandang disabilitas dapat mengakses layanan tersebut dan menggunakan barang-barang tersebut dengan efektif tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan.’ CRPD Pasal 24 tentang pendidikan yaitu; ‘Untuk memenuhi hak dan kebutuhan berdasarkan kesempatan yang sama pada Penyandang Disabilitas, pemerintah wajib menjamin sistem pendidikan inklusif pada setiap tingkatan untuk Penyandang Disabilitas’. Serta isi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas.

Berdasarkan sejarahnya, lokasi komplekss Wyata Guna dengan luas sekitar 45.000 M2 di kawasan Pajajaran Bandung, diperuntukan bagi penyelenggaraan asrama dalam bentuk panti, tempat ibadah, workshop, Sekolah Luar Biasa - SLB dan balai percetakan Braille.  Hibah dari ahli waris Wongso Tarunapun mengamanatkan kawasan tersebut untuk pusat pendidikan, pelatihan, rehabilitasi, pelayanan masyarakat difabel Nerta. Namun, dalam perjalanan sejarahnya di tahun 1986 disertifikatkan oleh Kenenterian Sosial tanpa adanya transaksi jual beli maupun tukar guling.

Sejak dikeluarkan Peraturan Menteri Sosial – Permensos Nomor 18 tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkup Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, dengan perubahan nama dari Panti Sosial Bina Netra (PSBN) menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN), kompeks Wyata Guna mengalami banyak perubahan yang dinilai kurang sesuai dengan yang diamanatkan ahli waris serta asal mula dibangunnya ragam fungsi gedung di kawasan tersebut. Perubahan juga terjadi pada  kuota daya tampung dari sekitar 250 orang menjadi 60 orang dan fasilitas bentuk pelayanan terhadap masyarakat difabel Netra yang berada di Wyata Guna yang dirasakan kurang baik.

Difabel Netra yang berada di asrama umumnya berasal dari luar kota Bandung hingga luar provinsi Jawa Barat dengan beragam usia. Khusus yang berusia sekolah antara tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, mereka memanfaatkan fasilitas sekolah luar biasa – SLBN A kota Bandung yang terdapat di dalam lingkungan kompleks Wyata Guna, sebagai pengembangan perjalanan sejarah dari berdirinya Bandoengsche Blinden Instituut yang merupakan sekolah tertua di Asia Tenggara untuk difabel Netra.

Kini, nasib keberadaan sekolah SLBN A kota Bandung sedang diperjuangan banyak pihak, terutama para tokoh sejarawan difabel Netra, pemerhati dan elemen masyarakat yang memiliki kepedulian dibidang pendidikan. Dikabarkan, pihak Kementerian Sosial memiliki rencana akan mendirikan Balai Rehabilitasi Sosial Terpadu bertandar internasional, dan melalui surat yang dikeluarkan Menteri Sosial meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat untuk mencari lokasi pengganti dan segera memindahkan SLBN A kota Bandung. 

Padahal, bila dirunut dari sejarahnya SLBN A kota Bandung memiliki hak di lahan kawasan kompleks Wyata Guna sebagai bentuk moderenisasi perkembangan ranah pendidikan dari berdirinya sekolah Bandoengsche Blinden Instituut.

Sebagai pionir sekolah difabel Nerta pertama, Bandoengsche Blinden Instituut sering kali menjadi pusat studi observasi, kunjungan maupun riset dunia pendidikan dari berbagai pihak. Seperti; jaringan organisasi di tingkat Asia Pasifik yang dikenal dengan Wordld Blind Union Asia Pasific (WBUAP), Internasional Council for Education of People With Visual Impairment (ICEVI), dan The Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO).

Lalu, mengapa sekolah untuk difabel Netra yang memiliki nilai sejarah serta dijadikan kawasan riset bidang pendidikan dari belahan dunia harus dipindahkan?

Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra (FPPT) yang di ketuai oleh Dr. H. Ahmad Basri Nursikumbang, Drs., M.Pd juga merupakan alumni SLBN A kota Bandung. FPPT turut menyampaikan pertanyaan yang mungkin alternatif solusi terkait rencana Kementerian Sosial mendirikan Balai Rehabilitasi Sosial Terpadu bertandar internasional.  

‘Mengapa balai tersebut tidak didirikan sekalian di lokasi rencana perpindahan Ibu Kota Negara? Atau didirikan di area yang lebih luas yang mendekati pusat pemerintahan atau Kementerian?’

Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra (FPPT) meyakini dan memberikan dukungan terkait pendirian balai bersekala internasional yang diusung Kemensos. Pertanyaan yang dilontarkan merupakan bentuk alternatif agar yang direncanakan pihak Kemensos tersebut tidak mengorbankan banyak pihak, tidak menghilangkan nilai sejarah baik panti maupun sekolah tertua yang diperuntukkan bagi masyarakat difabel Netra.

Polemik yang masih terus bergulir antara instansi pemerintahan di ranah Sosial dan Pendidikan di kompleks Wyata Guna, memang sudah masuk hingga tingkat provinsi. Dan sedang diupayakan di tingkat pusat.

Namun, ragam tindakan perlakuan serta rasa tidak nyaman terus menimpa para difabel Netra yang berada di kompleks tersebut. Tindakan terminasi atau pengakhiran layanan dibuat secara mendadak. Sebanyak 66 mahasiswa dan siswa sekolah terancam drop out, dan mereka yang tinggal di asrama mendapat perlakuan kurang baik, bahkan tindakan petugas yang mendatangi rumah orang tua wali yang tersebar di banyak kota di Jawa Barat untuk melakukan penjemputan anak mereka dari asrama.

Prosedur dan langkah terminasi yang dilakukan pihak asrama pun, dinilai bertentangan dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Yaitu melalui tahapan antara lain; (a) Pendekatan awal. (b) Pengungkapan dan pemahaman masalah. (c) Penyusunan rencana pemecahan masalah. (d) Pemecahan masalah. (e) Resosialisasi. (f) Terminasi. (g) Bimbingan lanjut.

Pihak komite sekolah pun turut berperan. Drg. Rani Umarela sebagai ketua komite sekolah SLBN A kota Bandung menyampaikan, pihaknya berharap permasalahan tersebut segera berakhir, agar semua siswa sekolah tidak menjadi korban atas kondisi yang tengah terjadi. Mereka berharap agar lokasi sekolah sekarang masih tetap dijadikan lokasi sekolah dengan memihak kepada peningkatan layanan pendidikan yang lebih baik.

Saat jurnalis Solider menanyakan pendapatnya terkait kabar mencarikan lokasi baru untuk SLBN A kota Bandung, spontan dijawab, ‘Hal itu belum menjadi wacana.’

Pihak komite sendiri mengharapkan sekolah masih tetap di kompleks Wyata Guna, mengingat nilai sejarah yang melekat dengan sekolah. Sebab perlu diketahui sejak 1901 Bandoengsche Blinden Instituut berdiri dengan memberikan layanan pendidikan pertama di Asia Tenggara kepada anak berkebutuhan khusus atau difabel terutama difabel Netra. Masyarakat akan tetap mempertahankan sekolah yang kini menjadi saksi sejarah perkembangan pendidikan khusus difabel.

Wacana pendidikan inklusif di Indonesia memang terus menerus sedang diupayakan. Namun upaya ini butuh proses demi implementasi yang benar-benar dapat mengakomodasi pendidikan bagi difabel. Sementara itu, kebutuhan pendidikan bagi difabel harus terus menerus diakomodir. Keberadaan sekolah khusus seperti SLB masih dibutuhkan. Belum lagi beberapa fakta bahwa tidak semua difabel seperti halnya difabel ganda dapat secara langsung menempuh pendidikan di institusi pendidikan inklusi.

Semoga kemelut yang masih bergulir terkait kompleks Wyata Guna dapat segera menemukan solusi terbaik yang tidak merugikan pihak manapun, dan tidak melupakan nilai sejarah yang ada. Tulisan bertajuk ‘Save SLBN A Bandung’ merupakan suara aspirasi keprihatinan terhadap  ranah pendidikan yang siap mempertahankan nilai sejarahnya.

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.