Lompat ke isi utama

Difabilitas dalam konsep Human Security

Solider.id, Bali - Konsep Human Security mungkin terdengar asing di telinga banyak orang. Konsep ini  lahir dari pergeseran paradigma keamanan global setelah perang dingin yang mulai beranjak dari orientasi keamanan militeristik negara, menuju ke arah keamanan fundamental setiap insan manusia, gagasan

Human Security datang untuk memberikan jawaban dalam menyikapi jenis ancaman baru yang menggeser pola keamanan tradisional sebelumnya. Berdasar pada pemahaman Commission On Human Security (CHS) pada laporan terakhirnya mendefinisikan konsep

Human Security sebagai usaha untuk melindungi elemen-elemen dasar kehidupan manusia, dan menciptakan sistem politik, sosial, lingkungan, ekonomi, militer, dan budaya yang berketahanan, humanis, serta menjunjung tinggi martabat bagi manusia itu sendiri.

 Lalu apa sebenarnya kemudian keterkaitan konsep Human Security dengan perjuangan isu difabel?

Secara garis besar, advokasi yang dilakukan dalam konteks difabilitas pada dasarnya adalah bentuk pemenuhan dari esensi Human Security Pada tingkatan yang lebih mendasar dan spesifik. Individu difabel dalam konteks global memerlukan pencapaian rasa aman akan berbagai unsur disekitarnya. Rasa aman dari tindakan diskriminatif, rasa aman dalam memperoleh kesempatan ekonomi, pelayanan medis yang layak, ketersedian makanan dan air bersih, hingga rasa aman dalam menjalankan hak-hak fundamental berbangsa dan bernegara.

Selain itu, tantangan difabel sebagai kelompok minoritas pada level global semakin meningkat seiring berjalannya waktu. isu advokasi difabilitas sekarang  sudah bersifat multidimensional dan lintas nasional. Hal ini membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, integratif, dan lintas sektor untuk merespon berbagai tantangan global. Mosi utama dari kerangka konsep Human Security  adalah untuk menciptakan hubungan dan interdependensi antara aspek pembangunan, HAM, dan kepentingan nasional negara sebagai modal awal penyediaan keamanan bagi individu.

Ketiga aspek vital ini merupakan motor utama nantinya dalam melaksanakan pembangunan inklusif yang menjunjung HAM serta wajib menggabungkan secara utuh perspektif difabel dalam Blue Print (kerangka kerja terperinci sebagai landasan) kepentingan nasional negara. Sehingga, fokus arah kebijakan para pemangku kebijakan level nasional maupun global akan beralih dari State-Centric Approach yang mengkonsentrasikan kebijakan negara pada aspek militer, persenjataan, kontestasi power negara, dan keamanan tradisional, menjadi People-Centric Approach dimana sumbu kebijakan negara berpusat pada aspek keamanan, proteksi, dan pemberdayaan individu, termasuk kelompok  difabel didalamnya. Sehingga penting kemudian mengetahui pendekatan Human Security sebagai alat pisau analisis alternatif dalam rangka merespon permasalahan-permasalahan menyangkut difabilitas pada level internasional maupun domestik.   

 Lebih lanjut, UNDP pada publikasi dokumen Human Development Report (1994) mengidentifikasi bahwa konsep Human Security merupakan kerangka berpikir yang mengharuskan adanya pemahaman tentang keamanan bagi individu secara multi sektoral dan lintas disiplin. Aspek multidimensionalitas ini akan memberikan kacamata analisis dalam menginkorporasikan isu difabilitas pada setiap dimensi.

 Economic Security

Keamanan difabel secara ekonomi harus terjamin. Mengapa ini penting? Karena  difabel sering di asosiasikan dengan konteks kemiskinan serta dalam banyak hal masih terpinggirkan dari bursa kesempatan kerja yang aksesibel dan inklusif. Sehingga instabilitas difabel secara ekonomi acapkali menjadi permasalahan keamanan yang serius, dan jika tidak direspon secara berkesinambungan akan dapat menimbulkan Economic Insecurity dikalangan  difabel yang kemudian dapat menciptakan efek domino pada sektor lainnya bagi difabel tersebut.

Oleh karena itu, negara sebagai penyelenggara pemerintahan wajib menyediakan bursa lapangan kerja yang memberikan pendapatan secara produktif, menguntungkan, atau apabila terpaksa, menyediakan sistem pemasukan finansial pendukung dari publik. Pemerintah sebagai regulator juga patut secara konsisten menstimulasi sistem perekonomian negara untuk lebih mendorong partisipasi aktif difabel dalam dunia pasar melalui kebijakan-kebijakan berperspektif inklusivitas, nondiskriminasi, dan memanusiakan potensi difabel.

Food Security

Aspek keamanan pangan bagi difabel erat korelasinya dengan Economic Security. Mengingat kestabilan pangan bagi setiap individu akan cenderung sejalan dengan seberapa besar produktivitas orang tersebut secara material. Difabilitas sendiri dalam banyak aspek merupakan penyebab dan konsekuensi dari sebuah fenomena kemiskinan. Atau sederhananya, orang yang mengalami kondisi kemiskinan lebih riskan untuk menjadi difabel, dan orang difabel lebih berisiko untuk hidup dalam kemiskinan. Akirnya hal ini berimplikasi pada sulitnya difabel tersebut mengakses sumber makanan. Situasi seperti ini harus menjadi catatan vital bagi aktor negara maupun nonnegara dalam melaksanakan program pengentasan kelaparan global, agar senantiasa meletakkan isu difabel sebagai variabel humanis.

Health Security

Akses difabel terhadap dunia kesehatan bersifat mutlak. Oleh sebab itu, asistensi dalam hal penyedian bantuan serta pelayanan medis harus mampu memenuhi kebutuhan difabel secara spesifik dan menyeluruh. Ini bisa meliputi akses pada pusat rehabilitasi medis, perawatan ekstra berkenaan dengan jenis difabilitas, hingga pada bagian preventif penanganan difabilitas tersebut. keseluruh dukungan medis dalam bentuk apapun bagi difabel harus teraplikasi dan terimplementasi secara kongkret pada praktik di lapangan.

Environmental Security

Eksistensi difabel dalam proses evakuasi bencana alam menjadi salah satu isu yang sangat relevan dengan kondisi konstelasi global belakangan. Ketika bencana alam menerpa, kelompok difabel memiliki probabilitas tinggi menjadi segmentasi masyarakat yang mengalami kesulitan terbesar dalam proses penyelamatan diri, berkenaan dengan kondisi difabilitas. Meskipun telah banyak bermunculan skema Difability-Inclusive Disaster Risk Management

Di daerah-daerah rentan bencana, masih diperlukan kebijakan dan langkah implementatif demi memfasilitasi  difabel pada proses evakuasi yang responsif, akomodatif, dan inklusif demi tercapainya rasa aman individu terhadap ekosistem alam yang iya tempati.

Personal Security

Memproteksi setiap individu dari potensi tindakan kekerasan, baik dari aktor individu atau negara merupakan visi inti Personal Security. Difabel sebagai kelompok rentan mempunyai resiko tinggi terekspos pada segala bentuk tindakan kekerasan. Di samping itu, pada beberapa kasus, terutama di negara berkembang, masih banyak ditemui praktik Shackling atau pemasungan terhadap difabel psikososial. Karena itulah, negara dan komunitas masyarakat  berkewajiban menjamin aspek Personal Security dari difabel agar terbebas dari diskriminasi, stigma sosial, dan tindakan kriminal.

Community Security

Nilai dasar yang dibawa oleh aspek Community Security adalah untuk melindungi suatu komunitas dari  praktik penghilangan identitas ras, etnis, bahasa maupun agama. Ruang lingkup Community Security

berhubungan erat dengan konsep Personal Security dalam cakupan kelompok komunitas serta wujud ancaman yang berbeda. Kelompok difabel sebagai salah satu kelompok minoritas memiliki ancaman untuk terhimpit dalam pusaran konflik etnis ini. Ambil contoh pengungsi Rohinjya Myanmar dan konflik Israel-Palestina,  kedua konflik etnis ini menimbulkan ketimpangan keamanan bagi komunitas etnis secara masif dan destruktif, termasuk bagi kelompok difabel di dalamnya. Fenomena seperti ini memberikan pemahaman bahwa konflik berlandaskan komunitas di permukaan, cenderung menghasilkan efek merugikan bagi kelompok-kelompok individu di bawahnya, termasuk difabel.

Pollitical Security

Keamanan secara politik menjadi elemen vital bagi individu dalam konsep Human Security. Partisipasi penuh secara individual dan kolektif, kebebasan menyalurkan pendapat, dan hak terbebas dari opresi negara harus mampu menyentuh segmentasi kelompok masyarakat terkecil termasuk kelompok difabel. Fondasi ini telah tertuang jelas dalam setiap pasal UNCRPD dalam menjamin, melindungi, dan menghormati hak fundamental difabel di seluruh dunia. Pekerjaan rumah selanjutnya adalah untuk menterjemahkan butir-butir pasal normatif ini ke dalam kerangka kepentingan nasional negara yang memastikan aspek keamanan politik bagi difabel terlaksana secara implementatif melalui platform kebijakan, program pembangunan, dan partisipasi aktif dari lembaga masyarakat.

 

Penulis : Made Wikandana

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.