Lompat ke isi utama
Mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga sedang berdiskusi dengan masyarakat setempat dalam sebuah forum

Organisasi Difabel di Desa dan Kehendak Mengubah Nasib

Solider.id- Pandangan masyarakat bahwa difabel tidak pantas untuk belajar sampai perguruan tinggi masih dominan. Pendidikan bagi difabel di masyarakat identik dengan Sekolah Luar Biasa. Bahkan masih banyak pula, di sektor ketenagakerjaan semisal, beranggapan difabel tidak mempunyai kemampuan atau skill. Difabel netra yang identik dengan tukang pijat dan lain sebagainya.

Persoalan tersebut direspon UIN Jogja dengan mendirikan Pusat Layanan Difabel (PLD) yang harapannya dapat mewadahi aspirasi mahasiswa difabel dan upaya mengadvokasi mashasiswa. Selain itu, PLD juga aktif melakukan pengkajian terhadap difabel dan turut menyuarakan agar difabel diberikan hak yang sama dengan masyarakat yang lain.

UIN Jogja dinobatkan sebagai salah satu kampus yang mempelopori terciptanya kampus inklusi di Indonesia. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian UIN Jogja terhadap realitas yang ada di masyarakat. Upaya tersebut diejawantahkan melalui agenda Kuliah Kerja Nyata (KKN), menyebarkan isu difabel dan mendorong terciptanya masyarakat inklusif.

Pada 2019 ini merupakan tahun pertama dimulainya KKN Difabel dalam meningkatkan masyarakat yang peduli terhadap keberadaan difabel. KKN tersebut terdiri dari tiga kelompok yang terbagi menjadi tiga dusun di desa Planjan, kecamatan Saptosari dan Gunung Kidul.

Desa Plajan menjadi salah satu yang memilliki warga difabel lumayan banyak di kecamatan Saptosari. Dari tiga dusun yang dilaksanakan KKN UIN terdapat 20 orang difabel. Usia mereka sangat variatif, dari usia sekolah sampai orang dewasa dengan jenis disabilitas yang beragam. Ada yang sejak lahir, ada pula karena sebuah kecelakaan, juga ada karena mereka sudah lanjut usia.

Berdasakan temuan yang ada di lapangan, masyarakat Planjan belum mempunyai pemahaman terkait difabel. Keterbatasan sumberdaya manusia yang ada terhadap akses pengetahuan juga melatarbelakangi kondisi tersebut. Sebagaian besar masyarakat di sana berprofesi sebagai petani, dan banyak menghabiskan waktu di ladang.

Sementara, lembaga sosial atau bantuan hukum belum banyak yang memberikan pendampingan di sana. Wajar saja, jika masih banyak ditemukan tindak diskriminasi terhadap difabel, yang akhirnya mengurangi hak difabel. Kondisi infrastrukur desa yang belum aksesibel dan kesadaran masyarkat terutama dalam aspek partisipasi di setiap kegiatan desa.

Organisasi difabel sebagai respon

Merespon kondisi tersebut, KKN UIN membuat beberapa kegiatan dalam rangka mengedukasi masyarakat akan pentingnya memahami difabel. Salah satunya membentuk organisasi difabel yang berada di Planjan. Pembentukan organisasi tersebut dilakukan dalam upaya meningkatkan kapasitas serta menjadi ruang koordinasi mengawal kebijakan-kebijakan desa.

Melalui organisasi mereka dapat berdiskusi dan memberikan pendidikan terhadap masyarakat akan pentingnya berserikat dan berkumpul, melatih untuk berani dalam menyampaikan pendapat, mengorganisir orang lain, dan yang lebih penting lagi adalah mengadvokasi difabel agar mendapatkan hak yang sama.

Dalam organisasi tersebut KKN UIN memberikan pendidikan mengenai hak-hak yang harus dimiliki difabel. Sebagai permulaan, pemberian motivasi kepada difabel agar berani dan berkarya, serta menguatkan mereka agar saling peduli dengan yang lainnya.

KKN UIN juga melakukan advokasi melalui pendampingan sikap terbuka. Hal tersebut diberikan agar difabel berani untuk menyampaikan aspirasi dan keluh kesah yang dialaminya selama ini. Pasalnya, banyak difabel di desa Planjan yang mendapati perlakuan yang diskriminatif dari masyarakat dan sekolah.

Untuk mendorong terciptanya masyarakat inklusif tidak bisa jika hanya memberikan advokasi atau pendidikan kepada difabel. Pemahaman mengenai pentingnya menciptakan masyarakat inklusif harus diberikan kepada semua masyarakat. Pasalnya hal yang paling penting dalam menciptakan masyarakat inklusif adalah lingkungan. Lingkungan yang sadar akan hak-hak difabel.

Pemahaman mengenai pentingnya menciptakan masyarakat inklusif dilakukan dengan membuat sosialisasi mengenai pemahaman difabel, melakukan advokasi terhadap masyarakat dengan mengunakan visual dan audio visual, memberikan pembelajaran mengenai bahasa isyarat, memberikan bimbingan belajar yang inklusif (mengedepankan nilai-nilai inklusif), sosialisasi pentingnya membuat pendidikan inklusi, dan juga mendorong pemerintahan desa agar membua kebijakan yang memperhatikan hak-hak difabel, termasuk di dalamnya membangun akses (infrastruktur) yang ramah difabel.

Kesamaan atau kesetaraan hak setiap warga negara dijamin oleh UUD 1945 pasal 28 H ayat 2 UUD 1945 dijelaskan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Agar terciptanya masyarakat yang adil harus mengedepankan nilai inklusi dan toleransi dengan menjaga kesamaan hak setiap warga negara.

Dari sudut pandang agama semisal, Islam menganjurkan agar saling mengasihi dan menciptakan kesetaraan sesame umat manusia. Tidak membeda-bedakan kelompok, suku, rasa, maupun jenis kelamin, termasuk di dalamnya adalah difabel. Hal tersebut sesuai dengan perintah Al-Qur’an pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dalam Tafsir Al-Misbah karangan Quraish Shihab dijelaskan bahwa, semua manusia diciptakan sama di mata Tuhan, tidak ada perbedaan di antara lainnya, baik dalam berbangsa, bersuku, laki-laki maupun perempuan.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwa dengan adanya keragaman penciptaan manusia, mereka dapat saling mengenal satu sama lain, sehingga terjalin ikatan kekeluargaan. Penggalan ayat tersebut sesuai dengan konsep inklusi dimana manusia berada dalam derajat yang sama secara hak dan kewajiban meskipun memiliki perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

Berdasarkan landasan normatif dan konstitusional di atas, mengkampanyekan agar tercipta keadilan di muka bumi adalah tanggungjawab setiap manusia. Termasuk di dalamnya adalah memberikan hak yang sama bagi difabel dalam meningkatkan kemampuan dirinya, dan berkontribusi dalam pembangunan sosial. Dengan memberikan hak kesetaraan dan keadilan itulah hak-hak dasar pada setiap manusia terpenuhi. Stabiltas nasional dan harmoniasi antar masyarakat dapat tercipta.

Selain itu pemerataan pemahaman mengenai difabel harus komprehensif. Dengan cara itulah pemenuhan hak difabel dan keadilan dapat tercipta. Alangkah lebih baiknya, jika sosialisasi dan pembinaan mengenai pendirian kampung inklusif menjadi prioritas pembangunan nasional.

UIN Jogja dalam hal ini memberikan contoh kepada instutusi pendidikan lainnya supaya memperhatikan difabel lebih serius lagi. Masih banyak difabel di negara ini tidak diberikan pembinaan dan perhatian. Bahkan mereka cenderung dikucilkan atau menjadi bahan perundungan.

Salah satu cara untuk mencegah hal tersebut. Institusi pendidikan dan negara mulai gencar dalam gerakan mengadvokasi difabel. Tidak hanya memanfaatkan difabel sebagai objek penelitian atau program. Namun, juga serius untuk memperhatikannya. Hanya dengan cara itulah kesetaraan dan keadilan sosial di negara ini dapat terwujud. Kelalaian negara dalam memperhatikan difabel menjadi bumerang bagi negara, artinya negara belum berhasil dalam menegakkan keadilan sosial.

*Penulis adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Pengurus di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Arena

The subscriber's email address.