Lompat ke isi utama
Danik Tri, salah satu guru difabel di MTS sedang mengajar siswanya

Kuota Difabel dalam Perekrutan CPNS, antara Kesempatan dan Aksesibilitasnya

Tulisan ini adalah catatan dari pengalaman seorang difabel dalam melamar pekerjaan sebagai PNS pada sebuah kementerian. Ia bercerita tentang beberapa tahapan perekrutan CPNS bagi difabel yang  belum sepenuhnya ramah pada difabel. Aksesibilitas perekrtutan CPNS bagi difabel perlu ditingkatkan.  

Solider.id, Kebumen - Kampanye inklusifitas yang disuarakan oleh masyarakat di Indonesia nampaknya mulai membuahkan hasil. Salah satu wujud dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan inklusifitas di Indonesia adalah dengan dibukanya lowongan kerja bagi difabel  dalam perekrutan CPNS  pada jelang akhir  2018 lalu.  Affirmative actions yang dilakukan pemerintah  ini diwujudkan dengan  memberikan kuota khusus pada setiap formasi umum yang dibuka pada rekrutment abdi negara tersebut.

Salah satu instansi pemerintah yang telah menunjukkan komitmennya terhadap terwujudnya pemenuhan hak difabel di bidang pekerjaan adalah Kementrian Agama Republik Indonesia. Dari 17175 formasi yang dibuka, 186 diantaranya adalah formasi bagi difabel. Meskipun demikian, bukan hal yang mudah pula bagi difabel  mengikuti perekrutan tersebut.

Dorongan rasa penasaran yang tinggi, akhirnya saya pun turut berpartispasi meramaikan perekrutan CPNS  tersebut. Saya mendaftar sebagai guru Fiqih  (tatacara beribadah dalam Agama Islam) di Kantor Wilayah kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah. Ada beberapa tahapan seleksi yang harus dijalani oleh para pelamar. Tahap pertama adalah seleksi administrasi. Pada tahapan ini pelamar harus mengisi formulir daring (online), dan juga mengirimkan berkas yang dibutuhkan melalui pos. Dalam tahapan tersebut difabel netra seperti saya pun memiliki hambatan dalam pengisian formulir secara online. Hal itu disebabkan  karena laman yang digunakan untuk pengisian formulir secara daring (onine) tersebut belum dapat diakses dengan perangkat lunah pembaca layar.

Selain itu, salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi juga agak memberatkan bagi difabel.  Dalam permohonan surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang seharusnya dapat dikeluarkan oleh puskesmas, atau  fasilitas kesehatan tingkat pertama,  tidak semua dokter di puskesmas berani mengisi dan menandatangani surat keterangan sehat dan keterangan disabilitas yang telah disediakan oleh Kementerian Agama. Banyak kawan difabel netra harus berjuang lebih untuk mendatangi fasilitas kesehatan yang tingkatnya lebih tinggi. Beberapa diantara mereka bahkan  rela mengantre sedari subuh di rumah sakit daerah tingkat kota atau kabupaten hanya untuk mendapatkan selembar surat disabilitas. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana jika difabel tersebut tinggal di pedesaan dan memerlukan perjuangan yang demikian berat untuk mendapatkan surat disabilitas dari dokter tersebut.   Namun, untuk pengalaman yang saya alami alhamdulillah,saya bisa mendapatkannya dengan mudah di puskesmas.

Setelah dinyatakan lolos administratif, tahapan selanjutnya dari pelaksanaan perekrutan CPNS tersebut adalah mengikuti seleksi tes kompetensi dasar (TKD) yang waktu itu dilaksanakan di Semarang Jawa Tengah. Sehari sebelum pelaksanaan tes tersebut,  terlebih dahulu saya mencari informasi tentang ada atau tidaknya pendamping dalam pelaksanaan tes. Informasi yang saya dapatkan cukup membuat hati saya  tenang. “Insya Allah BKN telah menyediakan pendamping untuk peserta tes dengan disabilitas” Jawab salah seorang panitia dari Kementerian Agama menanggapi pertanyaan yang saya ajukan di tenda sekretaariat panitia pelaksanaan tes tersebut.

Benar saja, esok harinya saya pun melaksanakan tes dengan didampingi seorang pendamping dari BKN (Badan Kepengawaian Daerah) yang membantu saya mengoprasikan komputer  dengan sistem CAT (Computer Assisted Test). Saya beruntung mendapatkan pendamping pembaca yang cukup responsif. Meskipun sudah berumur, namun pendamping saya cukup dapat diandalkan dan sangat membantu saya dalam proses pengerjaan tes dari sisi aksesiblitasnya.

Lain halnya dengan Sandra, salah satu teman difabel netra yang waktu itu kebetulan mengerjakan tes disamping saya, ia mengeluhkan bahwa dirinya tidak mendapatkan pendamping yang benar-benar dapat membantu   dalam mengerjakan tes CAT tersebut. “saya mendapatkan pendamping  yang sudah tua. Beliau lupa bawa kacamata saat mendampingi saya mengerjakan tes. Saya merasakan kurang optimal dalam mengerjakan tes” ujar Sandra kepada penulis usai sama-sama mengerjakan tes. Dalam hal ini terlihat bahwa Kementerian Agama belum memenuhi standar ihwal pendamping tes bagi difabel netra.

Setelah dinyatakan lolos secara administratif, ada tahap kedua yaitu tes komptensi  bidang. Tes ini terdiri dari  tes tertulis dan tes wawancara. Pada saat tes tertulis, persiapan yang dilakukan terlihat lebih matang. Pendamping untuk peserta difabel netra disediakan oleh Kementerian Agama   provinsi Jawa Tengah. Secara umum, tahapan ini saya lalui dengan lancar.  Namun, pada saat tes wawancara, semuanya ditangani langsung oleh BKN (Badan Kepegawaian Nasional). Pelaksaan wawancara pun berbasis teknologi. Agar lebih kekinian, wawancara dilakukan   menggunakan aplikasi. Batas waktu untuk tes wawancara pun sudah pasti dengan menggunakan timer pengukur waktu berbasis aplikasi, sehingga ketika waktu pada aplikasi habis, peserta tidak dapat lagi memperpanjang waktu dan mengerjakan tes wawancara. Pada saat tes menulis huruf Arab, penguji mengharuskan saya menulis dengan tulisan Arab visual. Saya merasa petugas yang mewawancarai saya dalam tahapan tersebut belum sepenuhnya paham ihwal difabel dan berbagai aksesibilitasnya.

Saya berusaha menjelaskan bahwa saya tidak mampu menulis dengan menggunakan pena, namun saya dapat mengetik dengan komputer. Penguji pun meminta saya mengambil komputer jinjing yang saya bawa dan mengetikkan salah satu ayat dalam kitab suci Al-qur’an. Saya pun mengikuti instruksi tersebut. Karena persiapan kurang maksimal, saya harus menginstal perangkat tambahan di komputer jinjing yang saya gunakan. Namun, belum selesai saya menginstal qur’an ms. Word di laptop saya, waktu penghitungan yang dilakukan aplikasi telah dinyatakan habis.

Berbekal dari pengalaman yang saya alami tersebut, pemerintah memang sudah  baik melakukan  tindakan afirmasi dengan memberikan kuota khusus bagi difabel di setiap kementrian atau instansi pemerintah yang melakukan perekrutan CPNS. Namun masih  ada beberapa hal terkait  teknis yang   harus diperbaiki. Tulisan ini merupakan klarifikasi dari tulisan yang pernah terbit di   media yang seolah memberikan gambaran bahwa tahapan dan mekanisme perekrutan CPNS bagi difabel nyaris tanpa hambatan.

 

Penulis: Presti Murni Setiati

Editor  : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.