Lompat ke isi utama
ilustrasi hak ODGJ dan ODS

Urgensi Meluruskan Konteks Syarat Sehat Jasmani Rohani, Sejumlah Difabel Siasati untuk Dapatkan Pekerjaan

Solider.id, Surakarta - Diskriminasi bagi difabel terkait persyaratan surat keterangan sehat jasmani dan rohani menimpa drg. Romi yang baru-baru ini menjadi viral. Diskriminasi saat mencari kerja juga terjadi bagi difabel psikososial atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)/Orang Dengan Skizofrenia (ODS). Sekira tiga tahun lalu saya menghadiri sebuah seminar yang diselenggarakan oleh sebuah universitas swasta di Kota Surakarta. Untuk pertama kali saya bertemu dengan Fi, penyintas bipolar. Saya melihat Fi yang bekerja sebagai humas merangkap dosen, tiada terkendala apa pun.

Acara yang dihelat nyaris seharian itu kemudian semakin menguatkan keyakinan saya sebagai seorang relawan di Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) Solo, bahwa Fi bisa bekerja tanpa hambatan. Saat itu Fi mengatakan kepada saya bahwa masih melakukan rawat jalan untuk konsultasi psikiater dan rutin meminum obat. Beberapa waktu kemudian saya mendengar Fi mendapatkan beasiswa melanjutkan pendidikan S2 di sebuah perguruan tinggi di Malaysia. Tidak ada kendala, karena dia masih bisa mengajar di universitas tersebut.

Saat isu diskriminasi dengan persyaratan sehat jasmani dan rohani menyeruak, saya kembali teringat kepada Fi yang sampai hari ini masih mengajar sebagai dosen di perguruan tinggi swasta. Kira-kira apa yang dilakukannya saat dirinya melamar pekerjaan sebagai dosen? Apakah syarat tersebut ia penuhi? Padahal jelas, jika yang dimaksudkan sehat rohani adalah sehat secara jiwa/mental. Lewat sebuah percakapan, Fi membuka tabir apa yang dilakukannya dalam menyiasati persyaratan tersebut. “Waktu saya melamar tidak bilang jika saya mengidap bipolar. Untuk menyiasati tes kesehatan yang mensyaratkan tes urin saya berkonsultasi dengan psikiater saya sehingga obat saya diganti sementara kemudian tidak menimbulkan kecurigaan. Jadi saya manut arahan psikiater saya,” terang Fi.

Fi mengaku menjalani semua tes dengan mengerjakan seperti biasa. Ketika tes kesehatan mengarah ke tes urin, barulah dia konsultasi ke psikiater. Setelah tes usai maka ia kembali mengkonsumsi obat seperti biasanya. Sama halnya ketika dia hendak membuat visa untuk keperluan studi, Fi melakukan general check-up dulu dengan arahan psikiater termasuk ketika perekaman EEG atau ECT (pemeriksaan di sekitar kulit kepala).

Setelah sebuah majalah bulanan versi cetak terkenal memuat kisah hidup Fi, barulah kemudian rektor dan jajarannya di mana Fi bekerja sebagai dosen menemuinya dan memberikan semangat. Dari mereka tidak ada kata-kata menyalahkan kepada Fi.

Pengalaman ‘berbohong’ Fi untuk menyiasati surat keterangan sehat dalam melamar pekerjaan bukan sekali itu saja ia lakukan. Sebelum jadi dosen, Fi lulusan S1 dari UGM tersebut pernah bekerja di sebuah perusahaan consumer good. Saat bekerja di perusahaan tersebut, Fi pernah mengalami relaps (kekambuhan) dan harus dirawat sehingga mengajukan cuti lama. Suatu hari salah seorang manajer di kantor pusat (Jakarta) menjenguknya dan memberi semangat. Tidak ada masalah dengan urusan pekerjaan. Namun itu tidak berlangsung lama, saat manajer kantornya berganti orang, Fi dikenakan Putus Hubungan Kerja (PHK).

Agus, Penyintas Skizofrenia yang Bekerja Sebagai Konsultan

Agus, penyintas skizofrenia mengaku mengidap skizofrenia sejak 25 tahun lalu. Lulusan Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret itu mengaku selalu mengosongi kolom penyakit berat saat melamar pekerjaan. “Kalau wawancara terkait melamar pekerjaan, saya tidak pernah mengaku sebagai ODS,” terang Agus.

Selepas bekerja bertahun-tahun di perusahaan konsultan di Bandung, Agus kemudian pulang ke Sukoharjo, merawat ibunya yang sakit. Setelah bekerja dengan membuka warung kelontong, berjualan gas, Agus kembali ingin bekerja kantoran. Lewat komunikasi dengan salah seorang kakaknya, lewat katebelece (surat pendek untuk memberitakan sesuatu yang pendek), Agus bekerja di sebuah kantor dinas (OPD) di Kota Solo. Kontrak kerjanya sebagai security kantor, namun dia juga bekerja serabutan. “Saya tidak tahu, kalau tanpa katebelece, apakah saya bisa diterima atau tidak,” ujar Agus. Menurutnya, paling enak itu ketika mengakses kerja sebagai driver ojek online, karena tidak ada persyaratan tes kesehatan, dan hanya mengumpulkan persyaratan saja sudah bisa diterima. Lalu dia menyebut, salah seorang penyintas skizofrenia di Kabupaten Sukoharjo juga bekerja sebagai driver ojek online dan tidak ada masalah baginya.

Beberapa waktu lalu, saya membagi sebuah informasi tentang peluang difabel untuk mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) khusus bagi difabel. Saya membagikan info tersebut kepada komunitas KPSI Solo yang terdiri dari survivor, caregiver dan pemerhati. Salah seorang berminat dan meghubungi saya apakah dengan skizofrenia yang disandangnya dia bisa mengakses pelatihan tersebut. Lantas saya menghubungi salah seorang panitia yang bisa saya tanya apakah peluang pelatihan tersebut juga dibolehkan untuk ODS? Dari seberang saya mendapatkan jawaban jika untuk sementara ini pelatihan belum bisa diakses bagi difabel psikososial.

Syarat sehat jasmani dan rohani terkadang menjadi ganjalan bagi difabel ketika ingin mendaftar atau melamar pekerjaan, melamar beasiswa, dan persyaratan lain. Sudah semestinya syarat sehat jasmani dan rohani dapat diluruskan konteksnya. Persyaratan tersebut mestinya tidak mengacu pada kondisi difabel seseorang. Sudah saatnya solusi untuk syarat ini dapat dihilangkan atau setidaknya diluruskan konteksnya. Difabel bukan berarti tidak sehat jasmani dan rohani. Bahkan bagi difabel mental dengan berbagai gangguan kesehatan jiwa pun berhak mengakses berbagai hal, termasuk mengakses pekerjaan dan peluang beasiswa.

 

Penulis : Puji Astuti

Editor  : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.