Lompat ke isi utama
Drg. Romi dalam sebuah kesempatan

Refleksi Perjuangan Drg. Romi, Kemanusiaan Ajaran Tertinggi Kehidupan

Solider.id,Yogyakarta -  Ada banyak pembelajaran bagi khalayak atas lika-liku perjuangan drg. Romi Syofpa Ismail. Proses demi proses telah dijalani, hingga akhirnya diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Solok Selatan, daerah tertinggal di Sumatera Barat. Pembelajaran dan proses yang mampu menggeser paradigma nilai kemanusiaan. Paket pembelajaran bukan hanya bagi warga masyarakat, namun juga para pemangku kepentingan, para pejabat negara.

Pembelajaran atau edukasi yang menjadi kunci ialah, bahwa nilai-nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi. Setinggi-tingginya, tanpa melihat apapun latar belakang. Jika satu nilai kunci ini sudah tumbuh mengakar pada tiap-tiap jiwa, maka hak asasi tidak lagi perlu diperbincangkan, terlebih diperdebatkan.

Mulanya, kasus drg. Romi menjadi viral pada 22 Juli 2019. Saat itu LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Padang menuntut para pejabat negara, salah satunya bupati Solok Selatan yang secara sewenang-wenang menganulir pengangkatan drg. Romi sebagai PNS pada 2018, karena dirinya yang difabel. Padahal sebelumnya Romi dinyatakan lulus dengan nilai terbaik.  

Sementara yang harus dipahami oleh semua, bahwa menjadi difabel tidaklah ada bargaining (tawar menawar) sebelumnya dengan Sang Pencipta. Karenanya, sebagaimana nondifabel, mereka harus dipandang dengan kaca mata kemanusiaan yang sama. Difabel juga manusia yang memiliki harkat dan martabat sama dengan lainnya, tidak sedikitpun yang pantas dibedakan.

“Jujur saya tidak menginginkannya. Ini adalah kehendak dari Allah yang tidak bisa saya hindari,” mengutip pernyataan drg Romi.

Kronologi kasus

Sebagaimana telah dilansir oleh berbagai media, sebelum mengikuti tes calon pegawai negeri sipil (CPNS), Drg. Romi diketahui telah mengabdi sebagai dokter honorer di Puskesmas Talunan. Selanjutnya diangkat menjadi pekerja tidak tetap. Namun pada 2016, usai melahirkan Drg Romi mengalami paraplegia. Kondisi tersebut memaksa Drg. Romi menggunakan alat bantu kursi roda untuk aktivitas sehari-hari. Namun demikian, keadaan itu tidak menghalangi dirinya untuk tetap bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat di puskesmas yang berada di daerah terpencil itu.

Pada 2017, karena dedikasinya, Romi mendapat perpanjangan kontrak dan diangkat sebagai tenaga honorer harian lepas. Kemudian 2018, Romi mengikuti seleksi CPNS. Seluruh tahapan tes mulai dari seleksi kompetensi dasar telah diikutinya, seleksi kompetensi bidang, serta tes kesehatan. Dia menempati ranking pertama dari semua peserta. Drg. Romi dinyatakan lolos menjadi calon pengisi formasi dokter gigi pada Desember 2018.

Namun tiba-tiba kelulusan tersebut dianulir (dibatalkan), dan digantikan oleh peserta lain dengan alasan tidak manusiawi. Kedifabilitasan yang dialaminya menjadi alasan Bupati Solok menganulir kelulusannya.

Pengumuman yang dikeluarkan Bupati Solok Selatan Nomor 800/62/III/BKPSDM-2019 tertanggal 18 Maret 2019 menyebutkan kelulusan dua peserta seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 di Solok Selatan dibatalkan dan keduanya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan mengisi formasi umum CPNS 2018. Salah satu dari peserta itu adalah Romi.

Keputusan itu terasa tidak adil bagi Romi, dokter gigi telah menjadi pegawai tidak tetap di Puskesmas Talunan Solok Selatan sejak 2015. Masalah tungkai kaki lemah karena paraplegi yang dialami sejak 2016 tidak mengganggu pekerjaan Romi memberikan pelayanan kepada masyarakat di puskesmas tempat dia bekerja. Bahkan Romi mendapat perpanjangan kontrak dan diangkat sebagai tenaga honorer harian lepas sampai mengikuti seleksi CPNS 2018 dan dinyatakan lulus.

Romi tidak bisa menerima keputusan Bupati Solok Selatan yang menganulir kelulusannya dalam seleksi CPNS. Dia melaporkan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan ke Ombudsman dan menggugat Bupati Solok Selatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.

Ikhtiar Romi untuk memperjuangkan hak juga dilakukan dengan mengadu ke Presiden RI Joko Widodo melalui surat yang disampaikan pada 25 Maret 2019.
Dalam lima lembar suratnya, Romi menceritakan kronologi dari awal dia bekerja di Puskesmas Talunan hingga lulus tes CPNS dan kelulusannya dibatalkan oleh Bupati Solok Selatan.

Surat itu juga ditembuskan ke Kementerian Kesehatan, Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Kepala Polri, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ombudsman RI, DPRD Sumatera Barat, Gubernur Sumatera Barat, DPRD Solok Selatan, Polres Solok Selatan, dan Panitia Seleksi Daerah Solok Selatan.
 

Desakan berbagai pihak

Cara tidak manusiawi Pemda Solok terhadap Drg Romi memicu dukungan dan desakan dari berbagai pihak. LBH Padang salah satunya, menuntut dikembalikannya hak yang telah diambil paksa oleh sang bupati. Direktur LBH Padang, Wendra Rona Putra dari menuntut dikembalikan hak drg Romi sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.

“Pemerintah Solok Selatan tidak bisa begitu saja menganulir kelulusan Romi dalam seleksi CPNS 2018 karena dia tetap mampu bekerja dan menjalankan tugas sebagai dokter gigi dengan baik meski harus menggunakan kursi roda untuk mendukung aktivitas,” mengutip ungkapan Wendra.

Selanjutnya Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat pun menindaklanjuti dengan melayangkan surat pemanggilan kepada Bupati Solok Selatan berkenaan dengan kasus Romi.

Berikutnya, Komisi VIII DPR Fraksi PDI Perjuangan yang dipimpin Rieke Diah Pitaloka juga memberikan dukungan dalam penyelesaian polemik Romi Syofpa Ismael tersebut. Hingga Kantor staf kepresidenan pun melakukan hal yang sama. Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani mendialogkan kasus drg Romi bersama Pemda Solok Selatan.

Perjuangan Romi berhasil

Hasilnya, pemerintah memutuskan mengembalikan hak drg Romi Syofpa Ismael sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Kesepakatan itu disampaikan dalam rapat koordinasi di Kantor Staf Presiden (KSP) yang dilangsungkan Senin (5/8/2019).

Pengangkatan dokter gigi Romi Syofpa Ismael menjadi calon pegawai negeri sipil menemui titik terang. Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria mengaku minta maaf atas kesalahan yang dilakukannya. Dia berencana menempatkan Romi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di daerah asalnya, Solok Selatan. Hal itu didasari pertimbangan kondisi Romi akan lebih baik berada di RSUD yang berada di pusat kota.

Catatan pembelajaran

Dari semua yang telah dirangkum dalam tulisan ini dapat disarikan dan dijadikan pembelajaran banyak pihak. Bahwa menjadi difabel bukan pilihan. Namun ketika menjadi difabel harus tetap berjuang, menjaga martabat. Hasil akhir yang baik dan menggembirakan, hadir karena proses yang sungguh-sungguh yang telah dilalui dengan sangat baik.

Berjejaring atau berkolaborasi dengan orang atau lembaga yang berkepentingan, merupakan dukungan positif. Sehingga setiap kali menemui masalah, difabel maupun nondifabel jangan menyerah. Bergerak dengan penuh keberanian. Selanjutnya membangun relasi atau jaringan untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan.

Perlu pemahaman bagi para pejabat negara juga seluruh lapisan masyarakat. Bahwa kemanusiaan adalah ajaran tertinggi dalam kehidupan. Semua manusia semestinya memandang difabel bukan karena kedifabilitasannya, melainkan sebagai manusia dengan seluruh hak melekat sama.

Yang terakhir keberpihakan negara penting dalam menyelesaikan setiap persoalan setiap warganya. Negara dengan kekuasaan yang dimilikinya dapat mampu merubah kondisi menjadi baik dan positif.  

 

Penulis : harta nining wijaya

Editor   : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.