Lompat ke isi utama
advokasi penolakan difabel di sekolah

Potret Buram Pendidikan Difabel, ketika Penolakan itu Masih Ada

Solider.id, Surakarta- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah saat ini tidak berlaku adil bagi siswa difabel di Kabupaten Karanganyar. Selvi Hatiarini, anak difabel netra siswa Sekolah Dasar (SD) SLB setempat tidak diterima di SMP Negeri manapun. Juga di sekolah yang dicap sebagai sekolah inklusi, Selvi ditolak dengan berbagai alasan. Selvi sudah mencoba mendaftar di SMP Negeri 1 Jaten, tetapi ditolak. Kemudian dia beranjak, mendaftar di SMP Negeri 2 Karanganyar juga ditampik.

Selvi tak gentar, melanjutkan mencoba mendaftar di SMP Muhammadiyah 2 Karanganyar dan juga mengalami hal yang sama, penolakan. Masih tetap semangat, Selvi diantar orangtuanya mencoba mendaftar lagi di beberapa SMP namun lagi-lagi sekolah enggan menerima Selvi. Merasa tidak ada yang mendampingi, orangtua Selvi kemudian mendatangi Agus Santoso, Ketua Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) Karanganyar. Dan berceritalah Selvi dan orangtuanya terkait penolakan beberapa sekolah terhadap selvi.

Agus kemudian meminta tolong teman pegiat difabel lainnya lain namun tidak ada respon. Tidak ada pendampingan dan advokasi dari lembaga terkait kebutuhan pendaftaran Selvi ke SMP. Agus mengemukakan bahwa kendala juga datang dari asal sekolah yakni SLB, tidak memberi izin si anak mendaftar ke sekolah reguler/inklusi. Pihak SLB melakukan pelanggaran dengan menahan Surat Keterangan Lulus Sekolah dan piranti adiministrasi lain. Agus kemudian mengantar Selvi mendaftar di SMP Modern Islamic School (MIS) Surakarta (luar kabupaten) dan diterima .

Sebelumnya, Agus Santoso mendampingi Vanza Miftahul Jannah, difabel netra untuk mendaftar di SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar yang terletak di Desa Sroyo atau di Jl. Raya Solo- Sragen km5. Untuk jenjang SMA, memang baru sekolah tersebut satu-satunya yang mau menerima siswa netra. “Tidak ada problem karena dari tahun 2002 sudah inklusi dan yang mengawali saya, serta tidak pernah ada problem. Tahun ini siswa netra yang masuk ke SMA Muhammadiyah 5 asal dari Kabupaten Karanganyar hanya Vanza seorang,”terang Agus Santoso.

Upaya Advokasi ke Dinas Pendidikan agar Sekolah Terima Siswa Difabel

Pagi itu, Senin (8/7) Solider mengikuti Suhartiningsih, fasilitator PPRBM Solo untuk Kabupaten Sragen dan dua orang relawan terapis untuk beraudiensi dan advokasi kepada Dinas Pendidikan, khususnya bidang pembinaan Sekolah Dasar (SD). Audiensi terkait pengalaman fasilitator dan relawan dalam pendaftaran peserta didik di tahun ajaran baru kali ini. Rombongan mendorong anak-anak yang mampu didik dan mandiri untuk bersekolah di reguler, tidak harus di SLB, sesuai harapan orangtua anak.

Beberapa waktu sebelumnya, Suhartiningsih mendampingi Lanang Agus Setiawan, siswa SLB berkursi roda untuk mendaftar SD yang dekat rumah dan berhasil. Namun tidak dengan Irvan, siswa berkursi roda pula, yang saat mendaftar didampingi oleh ayahnya. Irvan berkali-kali ditolak di sekolah dekat rumah, seperti ke SDN Lorog 5. Tak pantang surut, sang ayah kemudian didampingi mendaftar di SD N Lorog 1 dan tidak diterima dengan alasan kuota kelas sudah terpenuhi. “Padahal bapaknya legowo mau ke kelas 4 atau 5 pun tidak apa-apa. Kemarin yang pendaftaran bersama saya, untuk SD Lorog 1, pada akhirnya belum bisa diterima dengan alasan sama kuota 27 tidak bisa ditambahi 1 anak. Kami ke SD 16, juga ditolak, mungkin pemahaman guru-guru masih salah dan beralasan“kita tidak ditunjuk sebagai sekokah inklusi dan tidak ada GPK” Saya mohon Bapak untuk menjadikan periksa atas laporan kami,” ujar Suhartiningsih.

Hadi Sutopo, kabid pembinaan SD menjawab bahwa sebenarnya sudah ada Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016, dan Perda Sragen Nomor 14 Tahun 2014, serta surat edaran bupati Sragen. “Kami sejak dua tahun lalu memiliki anggaran bagi siswa difabel tetapi hanya untuk pelatihan saja,”terangnya. Ia mengakui bahwa semenjak ditiadakannya pembinaan bidang khusus di dinas pendidikan, karena SLB dan SMK ikut dinas provinsi, tupoksinya masih harus dibenahi. “Kita belum sampai semuanya kalau ada masukan seperti itu, kita perlu sosiliasai kepada teman-teman kita. Menjadi upaya menginklusikan, kalau ada kekurangan. Mestinya ada keberpihakan dari pemkab, jadi tidak hanya jadi jargon selembar kertas perda,”imbuh Hadi Sutopo. Komitmen dari Hadi Sutopo menjadi catatan sendiri bagi Suhartiningsih dan dirinya bersiap untuk memonitor dan menindaklanjuti.

Guswi, relawan dari Pusat Layanan Autis (PLA) Sragen yang turut beraudiensi mengatakan bahwa pihaknya diberi tugas untuk menerapi anak dan karena PLA masa transisi, dan tugasnya memberi rekomendasi anak difabel mau lanjut ke sekolah mana. Maka dibutuhkan kerja sama dengan dinas pendidikan untuk memberi kemudahan akses anak-anak yang mampu didik, ketika ada siswa SLB yang ingin bersekolah di sekolah reguler/inklusi.  

 

Reporter ; Puji Astuti

Editor   : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.