Lompat ke isi utama
ilustrasi data difabel

Data sebagai penopang kebijakan yang inklusif

Solider.id, Yogyakarta – Sebuah kebijakan yang baik adalah kebijakan yang berdasar pada bukti (evidence-based). Menurut Yanuar Nugroho, Deputi II Kantor Staf Presiden dan anggota Asosiasi Ilmu Pengetahuan Indonesia, sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga tinggi negara bergantung pada seberapa besar kebijakan tersebut berpijak pada hasil olah ilmu pengetahuan (research) yang menancap pada masyarakat. Riset yang menancap (embedded) akan mampu menggali masalah yang ada di masyarakat dan mendukung formulasi penyelesaian. Riset yang menancap juga harus didukung oleh data yang kuat.

Dalam diskursus difabel di Indonesia, persoalan data menjadi salah satu pijakan utama bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang menancap (embedded) pada realitas difabel sehingga perumusan penyelesainnya bisa tepat sasaran. Seringkali, sebuah kebijakan tidak terasa efektif karena basis data yang menjadi tulang punggung tidak tepat. Realitas seperti ini sepertinya juga ada pada diskursus difabel di Indonesia.  

RIPD atau Rencana Induk Penyandang Disabilitas yang dirancang oleh Bappenas untuk menjadi lampiran panduan bagi Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 menggarisbawahi bahwa data terpilah difabel sangat berguna bagi perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan kebijakan yang inklusif. Arah kebijakannya menuju pada pengumpulan dan harmonisasi data terpilah difabel.

Ada dua kata kunci dari kalimat di atas: pengumpulan dan harmonisasi. Sebagai sebuah lampiran panduan yang bisa digunakan oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) yang terkait dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2016, masing-masing K/L bertanggungjawab dalam mengumpulkan data tentang difabel sesuai dengan arah kerja masing-masing K/L. Setelah ada data difabel, yang penting untuk dilakukan adalah harmonisasi masing-masing data. Harus diakui bahwa di Indonesia, harmonisasi data tentang difabel masih belum maksimal dilakukan oleh masing-masing K/L. Data yang kurang tepat mengenai jumlah difabel di Indonesia akan menghambat aksi dan tindakan yang seharusnya bisa dilakukan, terutama oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya.

Mengutip dari ILO (International Labour Organization) tentang Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia, ada perbedaan data tentang difabel di Indonesia.  Menurut Badan Pusat Statistik, SAKERNAS 2011, jumlah keseluruhan penduduk Indonesia adalah: 237,641,326 orang dengan jumlah penduduk usia kerja adalah: 171,755,077 orang. Sejalan dengan penghitungan WHO, diperkirakan 10 persen dari penduduk Indonesia (24 juta) adalah difabel. Menurut data PUSDATIN dari Kementerian Sosial, pada 2010, jumlah difabel di Indonesia adalah: 11,580,117 orang dengan di antaranya 3,474,035 (difabel netra), 3,010,830 (difabel fisik), 2,547,626 (Tuli), 1,389,614 (difabel mental intelektual) dan 1,158,012 (difabel kronis). Sementara menurut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada 2010 jumlah difabel adalah: 7,126,409 orang. Ada perbedaan jumlah data difabel yang rentan menghambat lahirnya kebijakan yang tepat sesaran terhadap kebutuhan difabel.

Kembali ke RIPD, dalam turunan arah kebijakan terkait data terpilah difabel, ada tugas bagi pemerintah untuk menyusun peraturan tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Terpilah berdasarkan ragam disabilitas yang berlaku bagi setiap sektor di tingkat pusat dan daerah di tiap tahun. Data terpilah ini nantinya akan mengakomodasi informasi terkait jenis kelamin, usia, ragam difabel, perkotaan, perdesaan. Selain itu, data terpilah juga harus dibandingkan dengan data nondifabel sehingga bisa terlihat gap yang ada.

Mengapa data begitu penting

Mengapa data begitu penting dalam diskursus difabel? Data adalah batu bata dari sebuah rumah bernama kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Rumah dengan batu bata yang berlubang dan tidak kuat akan gagal menopang bangunan rumah dalam waktu yang lama. Hasilnya, rumah jadi cepat rusak dan gampang roboh kalau ada gempa. Data yang lengkap akan membuat kebijakan menjadi tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dengan semakin membesarnya perhatian akan isu difabel baik secara global maupun nasional, data statistik tentang difabel penting dalam setiap aspek pembuatan kebijakan. Ia penting dari tahapan pengembangan, implementasi, monitoring, pengukuran efektivitas kebijakan, sampai pengukuran efektivitas biaya yang diserap oleh kebijakan. Kebijakan yang tidak berdasar pada data yang valid berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak hanya mahal, dari segi ongkos, namun miskin dari segi ketepatan implementasi. Bahkan, sebuah kebijakan difabel dengan data yang tidak valid lebih buruk dari kebijakan tanpa data sama sekali.

Mengutip sebuah laporan United Nations (UN) yang berjudul A World that Counts: Mobilising the Data Revolution for Sustainable Development, revolusi pada data menjadi penting karena data akan selalu berubah. Tanpa melupakan kemajuan dalam bidang data bagi difabel selama beberapa tahun belakangan, masih ada kelompok difabel yang masih belum masuk ke dalam data dan berbagai macam aspek kepentingan dari kondisi kehidupan dan lingkungannya masih belum terukur. Bagi masyarakat, terutama masyarakat marjinal seperti difabel, keadaan seperti ini bisa memicu ke arah hak dasar yang diabaikan. Revolusi data perlu dipertajam sehingga bisa menghasilkan pengukuran proaktif yang menopang pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ada tujuh prinsip kunci untuk mempertaman revolusi data.  

Prinsip pertama adalah kualitas dan integritas data. Data yang tidak berkualitas dan berintegritas tidak hanya buruk, namun juga bisa menyesatkan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip kedua adalah setiap data harus bersifat terpilah. Tidak ada kelompok masyarakat yang tidak mau terdeteksi oleh data sehingga mereka tereksklusi dari kebijakan pembangunan. Data harus terpilah berdasarkan beberapa dimensi, seperti geografis, tingkat perekonomian, jenis difabel, jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia dan dimensi-dimensi lainnya. Ketiga, data tidak boleh tertunda. Data yang tertunda adalah data yang tertolak. Standar pengambilan data harus diperbaiki dan digunakan teknologi yang bisa memangkas waktu antara mendesain pengambilan data dan publikasi data. Empat, data harus transparan dan terbuka. Banyak contoh kasus ketika data yang dibiayai oleh pemerintah publik tidak bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat.

Prinsip kelima berhubungan dengan kemudahan pembacaan data. Sering terjadi fenomena data yang dipresentasikan tidak terlalu bisa dimengerti oleh sebagian besar orang. Arsitektur data harus merancang data berdasarkan desain yang berpusat ada pengguna data (user-centred design). Keenam adalah perlindungan dan privasi data dari intervensi maupun hal-hal yang berkaitan dengan peretasan data. Ketujuh, data yang dibuat oleh pemerintah tidak boleh rentan terhadap intervensi politik atau pengaruh kelompok tertentu (misalnya lembaga donor).

Harus diakui bahwa data difabel yang dimiliki Indonesia masih terbatas karena sudut pandang yang digunakan masih menggunakan sudut pandang medic dan menempatkan difabel sebagai kelompok rentan penerima bantuan sosial, bukan sekelompok masyarakat yang memiliki hak asasi manusia untuk berpartisipasi dalam kehidupan.

Penggunaan survey pertanyaan yang tepat dalam menghitung populasi difabel menjadi kunci. Salah satu rujukan yang sudah dipakai oleh beberapa LSM lokal difabel adalah metodologi survei Washington Group. Alih-alih bertolak dari sudut pandang medis, survei Washington Group bertolak hambatan baik secara desain lingkungan atau konstruksi masyarakat untuk mengidentifikasi difabilitas. Washington Group sendiri mengakui bahwa kerangka survei data mereka tidak bisa berdiri sendiri dan harus diharmonisasi dengan data terpilah lainnya untuk menghasilkan data difabel yang menyeluruh.

Setelah itu, kerangka data yang diformulasikan pada refleksi Global Disability Summit 2018 juga bisa menjadi tambahan rujukan dalam melihat formulasi data difabel di Indonesia. Data yang kemudian dihimpun dalam Disability Data Portal ini membagi indikator inklusifitas difabel ke dalam empat tema besar: pendidikan, pemberdayaan ekonomi, inovasi dan diskriminasi.

Semua kerangka tersebut memang harus saling terharmonisasi untuk menghasilkan data difabel yang holistik. Harapannya, dengan data yang tepat menggambarkan realitas difabel dari segala lini, kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah terhadap difabel juga bisa tepat sasaran dan semakin mendekatkan pembangunan bernafaskan inklusifitas di Indonesia.  

 

Penulis: Yuhda

Editor    : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.