Lompat ke isi utama
kondisi kelas salah satu SLBA Bandung

Dilema Siswa Difabel; Pendidikan Inklusif Masih Jadi Mimpi, SLB belum Optimal Layani

Solider.id, Bandung –  Sistem sekolah inklusi  hingga kini masih terus diupayakan untuk digaungkan. Siswa difabel yang memungkinkan untuk mengenyam pendidikan di sekolah reguler pun wajib diberikan kuota tersendiri. Meski masih dihadapkan pada beberapa kendala baik internal maupun eksternal, pola pendidikan inklusi tetap dijalankan semaksimal mungkin.

Kendala yang masih sering timbul adalah aksesibilitas sekolah yang belum memadai, infrastuktur meski dapat dibangun dan diupayakan tetap saja membutuhkan waktu. Belum lagi mengenai kesiapan para tim pendidik, untuk mengajar siswa difabel yang dirasa belum memiliki kesiapan layaknya tenaga pendidik di sekolah luar biasa atau SLB.

Namun, tidak hanya pada sebatas sekolah inklusi yang dirasakan belum memenuhi tingkat kenyamanan yang diharapkan siswa difabelnya. Dapat dikatakan cukup wajar apabila sebuah sekolah inklusi dan siswa difabelnya memerlukan adaptasi lingkungan serta adaptasi pola sistem belajar mengajar dalam mentrasferkan materi pembelajaran.

Akan tetapi, SLB yang sejak zaman dahulu digadang-gadang menjadi sekolah yang tepat dan dapat menangani difabel, nyatanya hingga kini masih terdapat sejumlah masalah didalamnya. Terdapat berbagai persoalan yang membuat difabel merasa tidak nyaman dan tidak optimal bersekolah di SLB.

Pada akhir Juli kemarin, Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra yang merupakan gabungan praktisi, akademisi, komite sekolah, ikatan alumi, berbagai komunitas, Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Kaum Berkebutuhan Khusus Indonesia (AP2KBKI), lembaga dan organisasi Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia (Pekti), Persatuan Tunanetra Ahli Pijat Indonesia (Pertapi), Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI), serta masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan khusus/pendidikan luar biasa, khusunya bagi difabel Nerta menyoroti berbagai permasalahan yang ada di lingkungan SLBN A Kota Bandung.

Berpangkal dari polemik lahan yang berada di bawah dua instansi pemerintahan berbeda yaitu instansi pendidikan dan instansi sosial, hingga terbitnya Permensos Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang dinilai kurang sesuai ketentuan dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Kondisi ini membawa pengaruh yang cukup besar terhadap sistim pendidikan yang tengah dijalankan di sekolah tersebut.

Ragam informasi yang diperoleh dari pihak sekolah menyampaikan, siswa dari mulai tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas terancam drop out, pun begitu dengan para mahasiswanya, yang saat ini mereka berada di asrama Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensori Netra (BRSPDSN) yang berada di kawasan jalan Pajajaran Bandung. Sebanyak 66 siswa dan mahasiswa kini tengah dilanda rasa tidak nyaman dalam belajar dan mengenyam pendidikannya.

Selain itu, infrastuktur bagunan gedung sekolah yang mulai lapuk dan usang dikarenakan belum adanya revitalisasi sejak lama, membuat kondisi bangunan sekolah rawan ambruk dan roboh secara tiba-tiba. Di ruang guru misalkan, untuk menopang atap hanya menggunakan pilar kayu sebagai penyangga ruangan.

“Siswa sekolah kami umumnya mereka yang tinggal di asrama panti yang masih usia sekolah dan berasal dari berbagai kota bahkan provinsi. Dari 66 orang yang terancan drop out diantaranya siswa SD, SMP, SMA.” Ungkap Wawan Kepala Sekolah SLBN A kota Bandung.

Wawan juga mengatakan, pihaknya telah berdialog dengan jajaran dinas pendidikan, dan memberi dukungan penuh hingga akhirnya membawa permasalahan tersebut ke tingkat provonsi melalui Komisi 5 DPRD Jawa Barat. Secara prosedural revitalisasi bangunan sekolah sedah mendapatkan dana dari dinas pendidikan provinsi. Namun, sebab sengketa lahan yang masih terus bergulir dana tersebut dikembalikan pihak sekolah kepada kas negara melalui dinas pendidikan. Keterangan terkait dana revitalisasi bangunan sekolah juga dibenarkan oleh pihak dinas pendidikan provinsi.

Secara resmi persoalan tersebut sudah masuk kejajaran pemerintah di tingkat provinsi. Melalui Komisi 5 DPRD Jawa Barat, bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, industri strategis, ketenagakerjaan termasuk perlindungan TKI, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, agama, sosial, kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, transmigrasi serta penanganan penyandang cacat dan anak terlantar, aspirasi terkait ketidak nyamanan para pelajar dan mahasiswa pun sudah disampaikan. Pada pihak sekolah dan Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra, jajaran pemerintah provinsi melalui Komisi 5, berjanji akan membantu dengan membawa polemik tersebut hingga ke tingkat pusat.

Di hadapan jajaran komisi 5 DPRD Jawa Barat, dua perwakilan siswa SMA dari SLBN A Kota Bandung (Inisial putri dan putra) menyampaikan, selain kondisi ruang kelas yang kurang nyaman, mereka juga mengeluhkan layanan asrama atau panti yang sudah kurang ramah. Perlakuan para petugas melalui intimidasi dan terror sikap yang kurang menyenangkan membuat para pelajar, mahasiswa tidak nyaman.

Kondisi tersebut dibanarkan pula oleh, Elda Fahmi mahasiswa yang juga tinggal di asrama. Pengayaan pangan atau jatah makan pun sudah semakin dirasakan kurang layak. Bahkan ada beberapa diantara mereka yang saling mensubsidi jatah makan. Dijelaskan Elda, Hal itu dirasakan sejak Januari 2019, kendati pertemuan demi pertemuan telah dilakukan dengan para pihak terkait, namun belum menemukan jalan keluar.

“Dari sejak awal tahun ini kami sering berdialog dengan pihak asrama, tapi belum ada perubahan,” tegas Elda.

Permasalahan yang terjadi di sekolah luar biasa, seperti yang ada di SLBN A Kota Bandung, mungkin hanya salah satu dari potret buram rasa kurang nyamanya ranah pendidikan bagi difabel. Terlepas dari persoalan sengketa lahan. Kondisi bangunan sekolah, fasilitas di lingkungan sekolah, sarana serta prasarana penunjang proses belajar mengajar, bagi siswa difabel masih sangat memerlukan perhatian ekstra.

Secara universal, di setiap sekolah luar biasa dapat diupayakan aksesibilitas yang dapat menunjang aktivitas semua siswa difabel dengan ragam kedifabelannya. Tidak menutup kemungkinan, siswa difabel memiliki kedifabelan ganda yang tetap harus dapat terakomodir kebutuhannya. Misalnya; di sekolah luar biasa untuk difabel Netra atau SLB A, aksesibilitas yang perlu tersedia bukan sebatas guiding block semata. Akses ramp, pintu masuk ke dalam kelas, akses toilet dan lainnya pun diperlukan guna mengantisipasi memenuhi kebutuhan siswa difabel ganda. Contohnya, Netra dan menggunakan kursi roda, atau kruk. Pun, demikian untuk di sekolah luar biasa lainnya yang dapat memenuhi aksesibilitas semua jenis kedifabelan.

Siswa difabel ternyata belum sepenuhnya merasakan nyaman bersekolah. Selain masih banyak kendala dalam mengakses sekolah reguler yang berpedoman pada pendidikan inklusi, di sekolah luar biasa sendiri yang memang diperuntukan bagi siswa difabel dan berkebutuhan khusus, mereka masih terjerat kesulitan lainnya.

Bila dibandingan dengan sekolah reguler, jumlah sekolah luar biasa juga masih terbilang sedikit. Hal tersebut menjadikan jarak sekolah luar biasa bisa berjauhan dan belum tersebar di setiap lingkup tingkat kecamatan. Bisa dibayangkan, bagaimana perjuangan para difabel dalam mendapatkan akses pendidikan dan rasa nyaman bersekolah.

Ketua Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra, Dr. H. Ahmad Basri Nursikumbang, Drs., M.pd menuturkan, “Terkait persoalan yang ada di SLBN A kota Bandung kita harus mencari jalan tengahnya yang tidak merugikan para siswa. Bagaimana caranya agar siswa yang sekolah masih tetap dapat mengenyam pendidikannya, bagaimana asrama atau panti untuk mereka tetap ada kuotanya, dan silahkan balai pun berjalan sebagaimana mestinya,” pungkas Basri.

Terlepas dari kondisi permasalahan SLBN A Kota Bandung yang masih tersus bergulir. Kebutuhan sekolah luar biasa yang diperuntukan bagi difabel memang masih sedikit. Bahkan dari runutan payung instansi pun, SLB masih berada di ranah jajaran tingkat provinsi. Hal ini pun yang menjadikan siswa SLB banyak berasal dari luar kota dan membutuhkan asrama atau tempat tinggal.  

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor    : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.