Lompat ke isi utama
Wantiyah, aktifis difabel sedang nikmatki objek wisata

Accessible Tourism Harus Ada dalam Pengelolaan Pariwisata Indonesia

Solider.id, Bali - Dewasa ini berwisata menjadi sebuah gaya hidup dalam masyarakat. Hal yang dulunya merupakan sebuah kemewahan bagi sebagian orang kini telah bertransformasi menjadi kebutuhan bagi banyak pihak. Situasi ini juga bukan pengecualian bagi  difabel. Berbagai hambatan lingkungan yang menyertai tidak kemudian mematikan keinginan para difabel untuk mengeksplorasi tempat-tempat wisata. Indonesia menjadi tempat yang tersohor sebagai salah satu destinasi pariwisata paling wahid di dunia. Negara ini  menyimpan begitu banyak surga warisan dunia yang telah diakui oleh lembaga UNESCO, mulai dari Pulau Komodo, Candi Borobudur, Prambanan, Raja Ampat, dan si terkenal Bali. Hingga tempat-tempat wisata seperti museum, bangunan bersejarah dan cagar alam, menjadi segelintir daya tarik Indonesia bagi turis domestik maupun mancanegara.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah tempat-tempat wisata seperti ini dapat diakses oleh kawan-kawan  difabel?

Aksesibilitas tempat wisata seringkali menjadi pembahasan  ketika berhadapan dengan pemajuan hak difabel di Indonesia. Pelaku bisnis pariwisata dan pemerintah sebagai regulator cenderung mengabaikan konsep accesible tourism dalam mengakomodasi kebutuhan pengunjung yang berbeda-beda ini. Minimnya kesadaran dan pengetahuan pelaku industri tentang pentingnya mengaplikasikan prinsip-prinsip inklusivitas dalam pelayanan dan pembangunan tempat wisata menjadi salah satu faktor penghambat bagi difabel untuk dapat mengakses objek wisata secara optimal. Berdasarkan pemahamannya, United Nation mendefinisikan Accessible Tourism Sebagai sebuah usaha terus-menerus untuk memastikan bahwa destinasi wisata, produk, dan pelayanan yang berkaitan dengan pariwisata mampu dinikmati oleh semua orang, terlepas dari kondisi fisik, difabilitas, dan usia dari setiap individu tersebut.

Bentuk implementasi nyata dari skema ini akan bisa termanifestasi dalam wujud beragam. Mulai dari museum yang wajib menyediakan fasilitas bantu bagi difabel netra, pengelola kebun binatang yang membuat wilayahnya akses kursi roda, hingga pada pengadopsian bahasa isyarat dalam lingkup bioskop bagi Tuli. Tentu saja ini hanyalah segelintir hal-hal kecil yang berdampak signifikan bagi keberlangsungan teman-teman difabel di lapangan. Terutama ketika dihadapkan pada opsi untuk berwisata dimana dan bagaimana.

 Lebih jauh, Accessible tourism memberikan konsep lebih mendalam bahwa penambahan unsur-unsur kecil dalam sebuah objek wisata dan hiburan, yang sejalan dengan asas inklusivitas tidak akan menjadi penghambat bagi pengunjung lainnya untuk menikmati elemen-elemen utama dari wisata tersebut secara sama dan proporsional. Pemasangan bidang miring di situs sejarah, informasi dalam bentuk Braille pada koleksi museum, serta bahasa isyarat pada sebuah pentas pertunjukan tidak akan mengubah nilai-nilai estetik (keindahan) dari sebuah tempat wisata. Mengaplikasikan pariwisata yang inklusif bagi semua pihak tanpa terkecuali tidak harus mengorbankan konten inti yang dimiliki oleh setiap tempat. apalagi sampai harus mengubah ciri khas utama dari tempat wisata dan hiburan tersebut. Oleh sebab itu, argumentasi yang menyatakan bahwa praktik accessible tourism dapat mengubah dan menghilangkan kealamian, kenyamanan, bahkan, orisinalitas dari objek wisata sama sekali tidak beralasan.  

Di sisi lain, potensi pasar bagi accessible tourism sendiri juga tidak kalah dengan pasar mainstream (arus utama). Populasi  difabel di Indonesia menurut data dari Kementerian Sosial tahun 2010 mencatat terdapat lebih dari 11,580,117  warga Indonesia dengan difabilitas. Angka ini tentunya dapat naik mengingat belum adanya laporan terbaru jumlah  difabel  dari BPS pada tahun 2019. Ditarik kedalam skala yang lebih besar, WHO dalam

World Report on Disability

Mengistemasikan sebanyak 15% penduduk dunia hidup sebgai difabel. Keseluruhan statistik ini belum kemudian memasukkan penduduk lanjut usia secara Nasional maupun global yang memiliki keinginan sama dalam mengakses tempat-tempat wisata yang aksesibel bagi kebutuhan mereka.

Menilik dari hal ini, segmentasi pasar difabel dalam ruang lingkup Pariwisata Indonesia dan Global sangatlah menjanjikan. Apabila diimplementasikan secara nyata dan optimal, accessible tourism akan mampu meraih lebih banyak cakupan pasar yang terabaikan sebelumnya bagi pelaku industri pariwisata. Dengan mengintegrasikan sistem Pariwisata Indonesia yang berdasar pada aspek inklusi dan aksesibilitas, dapat dilihat kemudian bahwa penerapan konsep ini tidak membebankan siapapun. Sebaliknya, accessible tourism di Indonesia akan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Difabel  sebagai konsumen akan dapat mengakses tempat dan objek  wisata secara mudah tanpa adanya hambatan dan rintangan fisik maupun dalam segi palayanan. Sedangkan, pelaku bisnis pariwisata akan mendapatkan dampaknya berupa peningkatan jumlah kunjungan turis lokal maupun internasional akibat dari dibukanya pintu pasar baru, yakni pasar accessible tourism. Dengan kata lain, hubungan sektor pariwisata dengan implementasi accessible tourism di masyarakat menciptakan win win solution bagi semua aktor yang ada dan terlibat didalamnya.

Namun pada realitanya, penerapan accessible tourism masih sangat minim. terlepas dari pasar potensial yang ditawarkan oleh kelompok difabel bagi sektor Pariwisata di Indonesia, masih banyak kita temukan kemudian objek-objek wisata yang belum mampu mengakomodasi kebutuhan  difabel. Apa yang sebenarnya salah? Apakah pelaku industri pariwisata tidak melihat peluang pada segmentasi pasar difabel?

Pertama adalah persoalan kesadaran. Mendorong pelaku pariwisata untuk sadar tidak hanya bisa melibatkan prospek ekonomi semata. Diperlukan pemahaman kepada pelaku bisnis Pariwisata di tanah air bahwa terdapat moral serta kewajiban sebagai sesama umat manusia untuk dapat menciptakan tempat hiburan yang mampu dinikmati oleh manusia lainnya tanpa adanya kelompok yang ditinggalkan.

Hal ini sejalan dengan agenda SDGs 2030, yaitu leave no one behind, semua harus terakomodir terlepas dari kondisi fisik, ras, suku, maupun agama. Dan  Kedua adalah peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Dibutuhkan instrumen kebijakan yang bersifat mengikat secara hukum bagi pelaku industri pariwisata agar mulai mengamalkan konsep accessible tourism, baik bagi objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun swasta. Pemerintah harus tegas dalam menindak pengelola tempat wisata yang belum ramah difabel, untuk selanjutnya diwajibkan melakukan penyesuaian yang sejalan dengan intisari dari konsep accessible tourism. Ini seharusnya dapat mengubah pola pikir pelaku bisnis wisata di Indonesia untuk mulai melihat accessible tourism sebagai kewajiban, bukan melainkan tindakan partisipatoris belaka.

Selain itu, diperlukan juga peran aktif dari organisasi kelompok difabel untuk senantiasa mengadvokasi hak-hak yang dimiliki berkaitan dengan akses ke tempat wisata. Hanya difabel itu sendiri yang mengerti tentang difabilitas masing-masing. Dengan demikian  difabel akan jauh lebih memahami kebutuhan-kebutuhan spesifik, baik secara infrastruktur maupun pelayanan penunjang bagi difabel dalam kapasitasnya menyuarakan kepentingan kelompok. Aspek-aspek ini apabila mulai dijalankan secara perlahan-lahan akan menciptakan hasil positif bagi kelangsungan sektor Pariwisata Indonesia secara keseluruhan. Kunjungan dari difabel akan meningkat, pelaku bisnis pariwisata semakin untung, dan pemenuhan hak difabel mengakses tempat wisata akan terjamin.

 

Penulis:  Made Wikandana

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.