Lompat ke isi utama
suasana penyusunan policy brief SAPDA

Pergub DIY tentang Bantuan Hukum Bagi Difabel, Apa yang Perlu Dibenahi?

Andrie IrawanSolider.id, Yogyakarta - 31 Juli 2019, Sentra Advokasi Perempuan Disabilitas dan Anak (SAPDA) dan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta bertemu untuk menyusun naskah kebijakan (policy brief) sebagai rekomendasi atas amandemen Pergub DIY No. 60 tahun 2014 tentang Tata Cara Penyediaan Bantuan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama SAPDA Yogyakarta sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil yang fokus terhadap isu difdabel dengan Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta sebagai lembaga akademik yang juga memiliki kepentingan terhadap kebijakan di Indonesia.

Kerja sama ini menjadi perwujudan respon kedua belah pihak terhadap persoalan pelik difabel terutama perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. 

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD)  yang dihadiri oleh 10 peserta ini melibatkan tim SAPDA, akademisi Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dan sekaligus menghadirkan praktisi hukum dari  Kantor Hukum Sahabat Anak, Perempuan dan Keluarga (SAPA) Andrie Irawan, SH., MH dan juga akademisi yang saat ini sedang  menempuh Pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang dengan kajian difabel berhadapan dengan hukum, selain itu juga memiliki pengalaman dalam pendampingan kasus hukum yang dialami oleh difabel, khususnya perempuan dan anak.

Andrie memaparkan beberapa dasar hukum yang digunakan dalam pembahasan ini, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2011, Undang-Undang No. 19 Tahun 2011, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013, dan Peraturan Daerah Provinsi DIY nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Kemudian menghubungkannya dengan praktik lapangan pada bantuan hukum difabel yang telah ditemuinya. Andrie mengatakan bahwa perlu bagi difabel untuk mempercayai orang yang akan membantu kasus hukumnya ke ranah peradilan, dimana advokat yang mendampingi juga dituntut memberikan kenyamanan bagi kliennya bukan hanya sebatas pekerjaan profesinya. Maka bagi advokat yang ingin membantu kliennya yang difabel, perlu untuk menjelaskan tentang hak maupun kewajiban serta kemungkinan risiko perkara yang sedang dihadapi dengan sejujurnya untuk membangun kepercayaan dengan klienya.

“Tidak hanya itu, yang penting, kita perlu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan berdasarkan ragam difabilitas klien sebelum proses hukum berjalan. Juga agar mudah untuk membangun komunikasi dengan Aparat Penegak Hukum terkait kebutuhan klien difabel tersebut”, ujar Andrie.

Perubahan dan perbaikan Pergub DIY No. 60 Tahun 2014 menjadi penting dan harus segera, dikarenakan dasar hukum utamanya juga telah diubah menjadi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan tentunya Perda DIY No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas juga akan berubah, selain itu ketika perubahan peraturan dimaksud juga harus dipastikan dan dikawal untuk pasal tentang bantuan hukum bagi difabel dalam Perda terbaru harus tetap ada.

“Catatan lainnya dalam Pergub kedepan yang akan diganti juga lebih membahas tentang klasifikasi pemberi bantuan hukum yang lebih teknis, seperti harus ada kewajiban penyediaan advokat yang perspektif isu difabilitas, aksesibilitas sarana prasarana pemberi bantuan hukum/organisasi bantuan hukum bagi difabel, sudah pernah memberi bantuan hukum bagi difabel, dan standar teknis pelayanan bagi difabel sesuai ragamnya masing-masing”, pungkas Andrie.

“Persoalan-persoalan pendampingan hukum terhadap difabel inilah yang menjadi isu utama dalam mendorong perbaikan Pergub DIY no 60 Tahun 2014 agar mampu memenuhi kebutuhan dan menjawab persoalan difabel berhadapan dengan hukum”, tutur Tari Putri perwakilan SAPDA.  

 

Reporter: Ramadhany Rahmi

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.