Lompat ke isi utama
	Inclusive Growth illustrator.

Manatap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia

Solider.id, Yogyakarta – Perhelatan Indonesia Development Forum (IDF) 2019 telah digelar di Jakarta 22-23 Juli 2019 dengan tema Mission Possible: Memanfaatkan Peluang Pekerjaan Masa Depan untuk Mendorong Pertumbuhan Inklusif. Perhelatan tahunan ini menelurkan empat pilar kebijakan kunci sebagai mesin gerak dari pertumbuhan inklusif ke depan. Empat pilar kebijakan tersebut meliputi: (1) mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha baru; (2) modernisasi usaha rumah tangga dan UMKM agar berdaya saing global; (3) mempromosikan ketenagakerjaan yang inklusif, dan (4) mempersiapkan tenaga kerja dengan keahlian masa depan.

Perkara ketenagakerjaan inklusif dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan yang inklusif memang jadi visi tersendiri meski jalannya sepertinya masih terjal. Rendahnya partisipasi kelompok marjinal seperti difabel, terutama difabel perempuan—dua lapis tingkat marjinalisasi—menjadi batu sandungan. Belum soal ketidaksesuaian output sistem pendidikan terhadap kebutuhan pasar kerja yang inklusif.

Berbagai kasus penolakan tenaga kerja difabel di sektor formal maupun susahnya mengembangkan potensi ketenagakerjaan difabel di sektor informal menjadikan visi perekonomian inklusif membutuhkan ekstra usaha dan niat baik dari semua pihak. Kasus terakhir tentang dibatalkannya kelulusan seorang difabel yang mendaftar CPNS atau kasus difabel gagal masuk BUMN menjadi contoh studi kasus yang terendus media. Di luar itu, masih ada banyak kasus difabel yang tertolak pekerjaan yang masih belum terekspos oleh media.

Indonesia sendiri sebenarnya sudah memikirkan bahwa paradigma pertumbuhan ekonomi di masa depan tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi harus memperhatikan pembangunan yang inklusif. Pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi kepada pertumbuhan, telah menghasilkan eksklusi sosial dan tiga krisis besar, berupa: ketimpangan sosial, kemiskinan dan kerusakan lingkungan, sehingga perlu paradigma pembangunan baru yang lebih bersifat inklusif.

Apa makna dari pembangunan ekonomi inklusif? World Economic Forum (WEF) mendefinisikan ekonomi inklusif sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat. Pengertian dari WEF tersebut tidak serta merta bisa diaplikasikan di Indonesia karena faktor seperti disparitas, serta kondisi sosial budaya.

Indonesia, melalui Bappenas, kemudian mendefinisikan pembangunan ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Untuk itu pula, pemerintah Indonesia melalui Bappenas telah mengeluarkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2011-2017 yang dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang fokus untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif memuat tiga pilar utama: pertumbuhan ekonomi tinggi; pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan perluasan akses dan kesempatan. Tantangan difabel dalam sektor ketenagakerjaan dan perekonomian, jika melihat dari ketiga pilar ini, memang terinternalisasi dari semua pilar. Namun, pilar kedua dan ketiga memang menjadi acuan penting bagaimana difabel sebagai salah satu kelompok marjinal bisa terproteksi dari laju pertumbuhan ekonomi yang mengeksklusi mereka.   

Mari kita ambil pilar yang ketiga, misalnya. Pilar ini diturunkan dalam tiga sub pilar: kapabilitas manusia, infrastruktur dasar dan keuangan inklusif. Dari sudut pandang isu difabel, ketiga sub pilar ini mewakili tantangan difabel dalam ikut serta dan dilibatkan dalam pembangunan ekonomi inklusif.

Pilar pertama adalah kapabilitas manusia. Mengutip artikel dari Direktur Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia (PSIK), Dr. Sunaryo, yang berjudul Kapabilitas Pembangunan, ada masalah ketika kualitas hidup manusia semata-mata hanya didasarkan pada Produk Domestik Bruto dan pendapatan per kapita.

Sunaryo kemudian mengajukan konsep kapabilitas manusia yang dibuat oleh Amartya Sen dan Martha Nussbaum. Mereka adalah dua pemikir yang gundah dengan ukuran kualitas hidup yang dibuat oleh para ekonom arus utama. Sen sendiri sejatinya adalah seorang ekonom, namun ia melihat ada cara pandang yang salah dalam ekonomi. Sementara Nussbaum adalah seorang filsuf dan feminis yang melihat manusia dalam kerangka yang lebih luas. Keduanya memperkenalkan pendekatan yang lebih manusiawi dalam memahami kualitas hidup (quality of life). Konsep ini pun relevan dan kontekstual dalam melihat realitas difabel dalam isu pembangunan.

Menurut Sunaryo, pendekatan yang mereka ajukan adalah pendekatan kapabilitas (capability approach). Melalui pendekatan ini, mereka memahami kualitas hidup pada sejauh mana seseorang memiliki kemampuan untuk menjadi sesuatu atau melakukan sesuatu (ability to function) yang dianggap bernilai.

Bagi Sen dan Nussbaum, pendapatan bukan satu-satunya faktor penentu untuk melihat kualitas hidup manusia. Mereka mengajukan hal lain yang juga perlu dilihat dalam pendekatan ini: keragaman kondisi setiap orang, keragaman kondisi sosial-politik dan keragaman kondisi alam dan lingkungan.

Menurut Sunaryo, cara pandang dari Sen dan Nussbaum ingin memberitahukan bahwa kondisi setiap orang tidak bisa digenerelalisasi. Salah satu contohnya adalah kondisi sosial orang. Kondisi sosial yang berbeda-beda akan membuat kapabilitas orang menjadi berbeda-beda pula. Dalam isu difabel, realitas difabel yang sering terdiskriminasi dan tidak mendapatkan kesempatan berkehidupan secara luas tidak serta merta bisa menjadi alat ukur difabel dalam penentuan kapabilitas. Difabel yang tidak punya akses yang luas saat masuk dalam seleksi jabatan-jabatan publik misalnya, tidak bisa dianggap tidak punya kapabilitas dalam memimpin karena kondisi kedifabelan. Ada variabel lain bernama desain yang tidak aksesibel dalam lingkungan dan regulasi. Variabel ini sering membuat kapabilitas difabel tidak dianggap mampu dan setara dengan non difabel lainnya dalam setiap kesempatan. 

Sub pilar kedua adalah infrastruktur dasar. Aksesibilitas dalam infrastruktur dasar mampu mempengaruhi tingkat partisipasi difabel dalam pembangunan ekonomi yang inklusif. Misal, dalam sektor pendidikan untuk mempersiapkan difabel dalam dunia kerja. Infrastruktur pendidikan yang tidak aksesibel akan membuat difabel kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dalam segala jenis pendidikan. Dalam dunia kerja, infrastruktur yang tidak aksesibel di tempat kerja juga membuat difabel kesulitan dalam melaksanakan aktifitasnya. Kemudian, contoh lain dalam perkara difabel di sektor pertanian. Desain irigiasi, misalnya, yang tidak aksesibel membuat sektor pertanian menjadi tidak terbuka bagi difabel. Imbasnya, difabel menjadi tidak terserap dalam sektor informal pertanian dan negara kehilangan potensi difabel di sektor pertanian. 

Sub pilar yang ketiga tentang keuangan yang inklusif. Sub pilar ini dimulai dari level terkecil yaitu hak difabel dalam mengelola uangnya sendiri. Banyak penelitian yang sudah menunjukkan bahwa difabel yang mempu mengelola uangnya sendiri dan tidak tergantung kepada pengelolaan yang dilakukan orang lain cenderung bisa hidup secara mandiri dan bisa memaksimalkan potensi perekonomian mereka. Peningkatan perekonomian akan berimbas baik pada kualitas hidup, Produk Domestik Bruto serta pertumbuhan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Dalam lingkup yang lebih luas, persoalan keuangan yang inklusif juga berkenaan dengan peluang difabel, terutama yang bekerja pada sektor informal, dianggap layak untuk mendapatkan pinjaman modal dari penyedia layanan perbankan. Banyak penelitian yang sudah menunjuukan bahwa difabel terstigma tidak mandiri secara ekonomi. Karena itu, banyak penyedia layanan perbankan yang tidak memasukkan difabel ke dalam kategori nasabah yang potensial. Difabel kemudian tidak akan mendapatkan layanan keuangan dan kemungkinan mereka untuk mendapatkan bantuan modal menjadi lebih kecil.

Hal ini akan semakin memberatkan difabel karena mereka sudah cukup tereksklusi dari sektor formal. Pada sektor informal, sebagian besar hal yang mereka butuhkan adalah sektor terhadap permodalan yang aksesibel.

 

Penulis ; Yuhda

Editor    : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.