Lompat ke isi utama
ilustrasi perekonomian Inklusif

Ketika inklusi Sosial bisa Berdampak pada Peningkatan Perekonomian Nasional

Solider.id, Yogyakarta – Dalam isu difabel, inklusi sosial sebenarnya punya nilai sosial dan moral yang bisa membantu mendukung upaya peningkatan perekonomian negara. Ada sebuah argumen ekonomi yang berbicara seperti ini: inklusi sosial pada masyarakat marjinal bisa memberikan manfaat yang positif pada sektor literasi, tingkat pendidikan dan produktifitas ketenagakerjaan. Semua hal itu, jika bisa berjalan secara akumulatif, sangat mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi negara.

Dalam sektor aksesibilitas misalnya, di negara-negara maju, regulasi tentang aksesibilitas bangunan seringkali membuat anggaran menjadi meningkat. Namun, mereka bisa menekan anggaran agar tidak membengkak karena institusi bisa berjalan dengan efisien dan transparan dengan kesadaran pembangunan aksesibilitas sejak awal.

Di negera-negara berpenghasilan menengah dan rendah, persoalan anggaran kerap menemui dinamika yang kompleks karena imbas dari ketidakefisienan administrasi, kurangnya kapasitas institusional, dan yang paling membahayakan adalah korupsi. Kadang, institusi di negara berpenghasilan menengah dan rendah enggan untuk menganggarkan biaya penambahan aksesibilitas di instansinya karena takut anggaran rutin akan semakin membengkak.  

Perspektif seperti ini tentunya merupakan perspektif jangka pendek. Selain itu, anggaran yang membengkak disebabkan oleh absennya aksesibilitas sejak awal. Selalu ada anggaran tambahan yang besar ketika melakukan renovasi untuk bangunan institusi yang tidak aksesibel. Misalkan menambahkan lift pada bangunan lebih dari dua lantai. Jika menggunakan perspektif jangka panjang, dengan merancang bangunan menggunakan paradigma desain universal, anggarannya tentu akan jauh lebih murah karena tidak perlu membongkar bangunan untuk penambahan aksesibilitas. Sekilas hanya contoh bagaimana eksklusi sosial dalam sektor aksesibilitas saja malah semakin membuat anggaran negara terbebani.

Secara umum, di negara berkembang seperti Indonesia, prinsip pengarusutamaan difabel dalam sektor pembangunan sudah mulai berjalan, meski tidak bisa dibilang signifikan. Difabel di negara berkembang sangat rentan sekali masuk dalam jeratan kemiskinan karena eksklusi sosial. Inklusi sosial dalam berbagai sektor kemudian menjadi jawaban ketika kerentanan antara difabel dan kemiskinan menjadi sangat dekat. Inklusi sosial punya potensi besar meningkatkan taraf penghidupan difabel yang sebagian besar tereksklusi dari kegiatan ekonomi produktif dan akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi negara.  Di negara dengan pendapatan rendah dan menengah, eksklusi terhadap difabel pada sektor lapangan pekerjaan menurunkan produk domestik bruto antara 3 sampai 7 persen (Banks and Pollack, 2014).

Merespon hal ini, Department of International Development (DFID) Inggris melalui UK Aid, yang juga beroperasi di Indonesia, merancang empat pilar strategis untuk mendukung inklusi sosial bagi difabel. Mereka beranggapan bahwa inklusi sosial tidak hanya akan bermanfaat bagi difabel itu sendiri karena mereka mendapatkan penghidupan dan hak yang layak. Namun, inklusi sosial juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, terutama negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Ada empat pilar strategis yang menjadi bagian dari Strategi Pembangunan Inklusi Disabilitas 2018 – 2023 yang berakar pada teori perubahan inklusi difabel yang dikembangkan oleh DFID. Keempat pilar tersebut adalah Inclusive Education (Pendidikan Inklusif), Social Protection (Perlindungan Sosial), Economic Empowerment (Pemberdayaan Ekonomi), dan Humanitarian (kemanusiaan). Keempat pilar ini menjadi senjata untuk mengatasi masalah dasar yang dihadapi difabel secara global: Lack of access (aksesibilitas yang kurang), negative attitudes and social norms (stigma negatif terhadap difabel), lack of evidence and data (kurangnya data), dan lack of political will (kurangnya kemauan politik).  Selain itu, pilar-pilar strategis ini juga berbasis pada visi bahwa semua difabel harus memiliki keterlibatan yang sama dengan yang lain, sama berdayanya dengan orang lain, dan juga menikmati hak yang sama dengan semua kalangan.

Pilar pertama adalah pendidikan inklusi. Laporan Dunia DIfabel dari WHO menemukan bahwa lebih dari 65 juta difabel anak di negara dengan penghasilan rendah dan menengah tidak mendapatkan kesempatan sekolah. Selain itu, hanya 33 persen perempuan difabel dan 46 persen lelaki difabel yang menyelesaikan pendidikan dasar mereka, dibandingkan dengan 42 persen perempuan dan 56 persen lelaki yang tidak difabel.

Efek yang didapat dari tidak terbukanya sekolah adalah kesempatan kerja yang terbatas karena tidak adanya keterampilan yang bisa dipakai ketika bekerja. Ketika tidak bekerja, maka difabel terancam akan miskin dan tidak berkembang secara perekonomian. Bagi mereka yang mendapatkan akses pendidikan, masih ada tantangan lain. Kurangnya guru pendamping khusus atau guru yang memiliki cara pandang yang tepat terhadap difabel, lingkungan yang tidak aksesibel, dan kurikulum pendidikan yang tidak mengakomodasi potensi difabel akan mempengaruhi hasil pembelajaran yang juga bisa mempengaruhi peluangan bekerja atau bermatapencaharian.

Pilar kedua adalah proteksi sosial. Difabel dan keluarganya harus memenuhi biaya harian yang tinggi sekaligus hambatan pada pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan berbagai macam kesempatan lainnya. Di tengah belum inklusinya kesempatan kerja bagi difabel, perlindungan sosial akan samakin mengurangi kemiskinan, memberikan difabel lebih banyak kesempatan dan kendali akan kehidupannya, dan mendukung difabel dalam menghadapi perubahan yang ada di hidupnya. Perlindungan sosial akan membawa difabel pada kesempatan untuk hidup mandiri dan merasakan manfaat dari kesempatan pendidikan dan ekonomi.

Pemberdayaan Masyarakat menjadi pilar selanjutnya. Sebagian besar difabel usia produktif tidak bekerja. Jika pun bekerja, mereka memperoleh gaji yang lebih rendah dari gaji pekerja yang tidak difabel. Ada banyak langkah pemberdayaan masyarakat terhadap difabel dengan berbagai macam diskriminasi yang mereka alami. Langkah tersebut seperti karakter ekonomi, hukum dan politik, infrastruktur dan pelayanan yang cukup, serta akses yang sama terhadap sumber daya, informasi dan jejaring. Semua itu bisa menjamin akses terhadap pekerjaan yang layak.

Aksi kemanusiaan menjadi pilar terakhir. Difabel sering terkena dampak dari konflik dan bencana dengan tidak proporsional. Nyawa mereka rentan terancam jika mereka tidak mampu mengevakuasi diri mereka sendiri, memperoleh posko pengungsian, atau memperoleh informasi yang pasti tentang apa yang sedang terjadi di daerah mereka. Selain itu, difabel juga rentan terkena diskriminasi dan eksploitasi.

Lalu, apa yang bisa dilakukan? Mengutip Policy Paper dari Department of International Development, ada banyak yang bisa dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sipil. Pemerintah, sebagai pembuat kebijakan di suatu negara, harus menciptakan berbagai macam perangkat peraturan dan kerangka kebijakan yang memang melindungi semua lingkup masyarakat dari eksklusi sosial. Lalu, pemerintah juga harus menjamin bahwa anggaran publik yang dikeluarkan oleh negara harus sama dirasakan manfaatnya oleh masyarakat marjinal dan masyarakat pada umumnya. Pemerintah juga harus memperbaharui kesempatan ekonomi dan akses terhadap pelayanan berkualitas bagi masyarakat yang tereksklusi. Terakhir, pemerintah juga harus mendorong kesetaraan partisipasi politik bagi semua kelompok masyarakat.

Bagi masyarakat sipil, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Pertama, masyarakat harus mengubah cara pandang dan persepsi terhadap kelompok masyarakat yang terksklusi. Setelah itu, masyarakat bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan dengan memberikan saran. Lalu, masyarakat sipil perlu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tereksklusi ketika negara tidak hadir.

 

Penulis: Yuhda

Editor   : Ajiwan Arief

 

Referensi

Banks, L.M. and Polack, S., 2014. The economic costs of exclusion and gains of inclusion of people with     disabilities. London: International Centre for Evidence in Disability.

World Health Organization, 2011. World report on disability 2011. World Health Organization.

 

The subscriber's email address.