Lompat ke isi utama
ilustrasi sekolah vokasi untuk difabel

Pendidikan vokasi untuk difabel jangan terjebak stigma pekerjaan

Solider.id, Yogyakarta – Rencana Induk Pembangunan Disabilitas (RIPD) yang dirancang oleh Bappenas memasukkan perihal  integrasi pendidikan vokasi pada jenjang pendidikan menengah baik pendidikan khusus maupun pendidikan inklusif secara lebih terstruktur dalam spektrum arah kebijakan reformasi tata kelola kelembagaan dan inisiatif untuk pendidikan, pelatihan dan pengembangan keterampilan, yang tanggap terhadap kebutuhan difabel.

Pendidikan vokasi memang menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam membangun basis kesempatan pekerjaan bagi jutaan masyarakat Indonesia usia produktif. Tahun lalu, presiden Joko Widodo mencanangkan satu juta tenaga kerja vokasi yang siap mendukung sektor ketenagakerjaan Indonesia.

Secara tradisional, pendidikan vokasi bertujuan utama untuk menyiapkan tenaga kerja dengan pendekatan pendidikan berbasis kompetensi. Ada untuk hal yang saling berhubungan jika mengacu pada gagasan pendidikan vokasi oleh Pavlova (2009) yang dikutip Haryanti (2018): pendidikan vokasi menjadi tempat untuk belajar bekerja dan belajar tentang pekerjaan. Dua hal ini menurut Pavlova berbeda. Belajar untuk bekerja memiliki komponen berupa pengetahuan dan praktik dalam bekerja. Sedangkan komponen belajar tentang pekerjaan meliputi pemahaman akan ekosistem kerja yang berhubungan dengan tekanan sosial budaya, ekonomi dan politik yang juga mempengaruhi tenaga kerja.

Meski pada akhirnya, masih banyak tenaga kerja yang belum tersalurkan, banyak pengamat yang merasa bahwa pendidikan vokasi masih menjadi tulang punggung utama penyiapan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini karena misinya  menyiapkan lulusan untuk memasuki dunia kerja dan mampu menghasilkan learning outcome yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja.

Akses untuk kesempatan pekerjaan formal bagi difabel memang sangat kecil. Ada beberapa faktor yang mendasari hal ini. Di Indonesia, difabel memang tidak banyak mendapat kesempatan untuk mengakses dunia pendidikan secara leluasa. Sistem pendidikan inklusi belum dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah karena keterbatasan dan pembatasan pada beberapa hal. Selain itu, stigma bahwa pendidikan difabel melekat pada sekolah khusus membuat kesempatan pendidikan difabel tidak terlalu luas. Hal ini membuat angka difabel yang berhasil meneruskan pendidikan tinggi menjadi rendah. Konsekuensinya, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal juga sangat terbatas.

Selain minimnya institusi pendidikan dengan pembelajaran inklusi, kemiskinan juga membuat difabel tidak mampu mengakses pendidikan sampai ke tingkat pendidikan tinggi. Perhitungan pasti mengenai berapa jumlah difabel yang berada di bawah garis kemiskinan memang belum ada dan belum pasti, namun ada kasualitas antara difabel dan kemiskinan. Menjadi difabel bisa membuat orang jadi miskin karena sempitnya lapangan pekerjaan, stigma masyarakat ataupun biaya kesehatan yang tinggi. Kemiskinan juga rentan berpotensi menambah angka difabel baru. Gizi buruk, sanitasi buruk, keamanan dalam bekerja menjadi hal yang membuat kemiskinan mendifabelkan orang.

Selain itu, stigma terhadap difabel juga membuat difabel usia produktif sangat tidak terserap sebagai tenaga kerja potensial. Kesan tidak mampu dan tidak sehat jasmani rohani menjadi batu sandungan yang kerap melempar difabel dari kesempatan pekerjaan formal, bahkan untuk difabel yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi.

Padahal, jumlah difabel usia produktif di Indonesia tidak sedikit. Menurut data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat bahwa, di tahun 2010, angka difabel usia produktif yang memiliki pekerjaan mencapai 7.126.409. Angka ini diluar 63% jumlah difabel usia produktif yang belum bekerja.

Meski sudah memiliki payung hukum tentang pendidikan vokasi untuk menunjang sektor pekerjaan melalui program vokasi industri yang didasarkan pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan, Indonesia nyatanya belum memiliki kebijakan khusus yang memikirkan dan mengimplementasikan program pendidikan vokasi yang tepat bagi difabel.

Siswanto (41) menjadi contoh difabel jebolan Balai Latihan Kerja (BLK) Purwareja-Klampok, Banjarnegara. Kini ia berprofesi sebagai penjahit di seputaran Banjarmangu Banjarnegara. Keterampilan menjahit ia dapatkan di pelatihan keterampilan BLK di bawah Dinas Tenagakerja, transmigrasi dan kependudukan.

“Dulu tidak punya keinginan menjadi penjahit, namun di BLK jenis pelatihannya terbatas dan hanya menjahit yang cukup terbuka bagi saya,” ujarnya saat dihubungi via pesan singkat.

Karena tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan, ia sempat tidak serius menekuni pekerjaan menjahit. Dulu, menurutnya, ia mengikuti pelatihan kerja di BLK karena sama sekali tidak mengetahui harus mengambil bidang pekerjaan apa. Setelah belajar di BLK, ternyata lapangan pekerjaan tidak seluas yang ia duga. Sempat tidak bekerja beberapa tahun karena tidak punya modal membeli mesin jahit, ia kemudian mendapatkan mesin jahit hibah dari Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara.

“Itupun jahit menjahit yang diajarkan di BLK sudah lupa. Akhirnya belajar lagi. Sempat kepikiran bekerja di bidang lain, tapi tidak tahu harus belajar dengan siapa. Kalau di jahit, persaingannya banyak kalah cepat sama yang nondifabel,” ceritanya.

Jika boleh memilih, ia ingin merasakan pelatihan dengan bidang pekerjaan yang lebih luas, jangan hanya terbatas pada bidang jahit-menjahit saja.

“Saya kira difabel jangan jadi penjahit saja. Yang netra jangan jadi pemijat saja. Pemerintah harusnya membuka semua bidang pekerjaan, kasih kami pelatihan keterampilan yang tidak hanya luas, tapi pasarnya juga ada. Sudah berlatih menjahit, eh ternyata di pasar kami kalah bersaing dan tidak berkembang. Tidak ada pendampingan. Selain itu, mau masuk ke industri, serapannya tidak banyak,” ujarnya.

Vocational Education for All (VoEFA).

Pendidikan Vokasi, jika boleh meminjan perkataan Wagiran (2008), punya peran strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan agen perubahan dalam meningkatkan ketahanan, daya saing dan kejayaan bangsa. Ia menciptkan kerangka pendidikan vokasi yang bernama Vocational Education for All (VoEFA).

Kerangka ini terdiri dari 9 pilar: (1) Keluarga sadar vokasi; (2) Pendidikan vokasi sejak dini; (3) Pendidikan vokasi dalam lingkup jalur pendidikan (formal, non-formal, informal), pelatihan, dan pengalaman kerja; (4) Pendidikan vokasi yang ramah dan layak bagi difabel; (5) Pendidikan vokasi responsif gender; (6) Pendidikan vokasi sebagai pemandu pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa; (7) Pendidikan vokasi yang dinamis, adaptif, prediktif, dan fleksibel terhadap perubahan, dinamika sosial dan perkembangan IPTEKS; (8) Pendidikan vokasi berbasis mutu; dan (9) Kolaborasi terpadu dan saling menguntungkan antara siswa (lulusan), dunia usaha/dunia industri (Du/Di), pemerintah, dan masyarakat.

Melalui kerangka ini, pendidikan vokasi menempatkan difabel sebagai target pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja profesional, yang sama potensialnya dengan tenaga kerja nondifabel, dengan berbagai macam tindakan afirmatif untuk mengakomodasi kepentingan difabel.

Satu perspektif mendasar yang perlu digulirkan dalam melihat kerangka ini adalah pergeseran cara memandang difabel yang tadinya berbasis masalah dan hambatan ke dalam cara pandang berbasis potensi. Dengan cara ini, difabel akan dipandang memiliki potensi yang beragam, sama ketika melihat satu nondifabel memiliki potensi berbeda dengan non difabel lainnya. Yang akan menjadi perbedaan adalah metode dalam program pendidikan vokasi.

Stigma pekerjaan dan beban pemberdayaan

Difabel masih terjebak dalam stigma pekerjaan yang selama bertahun-tahun langgeng di dalam konstruksi masyarakat Indonesia. Orang akan melihat difabel netra hanya cocok untuk menjadi pemijat. Bukan karena difabel netra itu pintar memijat, namun karena konstruksi yang selama ini tergambar adalah profesi pemijat yang menjadi satu-satunya profesi difabel netra. Lalu ada profesi jahit untuk difabel daksa yang mengonstruksi mereka di depan cara pandang masyarakat. Konstruksi ini juga sepertinya masih terus dilanggengkan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan belum mereformasi Balai Latihan kerja (BLK) sebagai basis pemberdayaan difabel.

Kerangka Vocational Education for All (VoEFA) juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dan masuk ke dalam lingkaran setan konstruksi masyarakat terhadap ketenagakerjaan difabel. Pendidikan vokasi yang ramah dan layak bagi difabel harus bisa memutus jerat stigma pekerjaan terhadap difabel. Jangan sampai pendidikan vokasi yang ramah dan layak bagi difabel malah semakin melanggengkan stigma pekerjaan dengan hanya mengkomodasi sekedar fasilitas dan komunikasi dalam pendidikan, namun tidak menempatkan difabel dalam kerangka potensi sehingga membatasi mereka untuk masuk ke berbagai bidang pekerjaan.

Jika kerangka Vocational Education for All (VoEFA) tidak terjebak hal itu, yang selanjutnya harus dilakukan adalah menginterkoneksikan antar kerangka yang satu dengan yang lain. Dalam perspektif difabel misalnya, yang menjadi pijakan awal adalah pendidikan vokasi yang layak bagi difabel. Kerangka ini harus ditautkan dengan pendidikan vokasi sejak dini, pendidikan vokasi bagi difabel yang juga sekaligus berbasis gender, karena difabel perempuan mengalami diskriminasi berkali lipat dibandingkan difabel laki-laki. Selain itu, pendidikan vokasi difabel harus bersifat dinamis, adaptif, prediktif dan fleksibel terhadap perubahan, berbasis mutu yang tinggi dan saling menguntungkan antara siswa (lulusan), dunia usaha, dunia industri, pemerintah dan masyarakat. Harus mulai ditanamkan bahwa tenaga kerja difabel, dengan segala potensinya, juga bisa menguntungkan pemerintah dan masyarakat dan menjadi aktor aktif dalam pembangunan sektor usaha dan industri di Indonesia, tidak hanya menjadi beban pemberdayaan.

 

Penulis: Yuhda

Editor  : Ajiwan Arief

 

Referensi

Haryanti, R.H., 2018, February. People with Disability in Vocational High Schools: between School and    Work. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 306, No. 1, p. 012105).          IOP Publishing.

Wagiran, 2008, Butir-butir Pemikiran Pengembangan Pendidikan Vokasi Secara Holistik. Universitas        Negeri Padang.

The subscriber's email address.