Lompat ke isi utama

Tak Sesuai Realitas Lapangan perubahan PERGUB Provinsi DIY NO. 60 tahun 2014 Mutlak Diperlukan

Solider.id, Yogyakarta - Eksistensi bantuan hukum menjadi penting peranannya bagi kelangsungan kehidupan masyarakat yang berkeadilan secara hukum, tidak terkecuali bagi  difabel. Mendapatkan akses bantuan hukum yang dibutuhkan ketika masa persidangan bagi  difabel menjadi hal yang sangat krusial. Jaminan ini sendiri telah tertuang secara jelas pada pasal 13 UNCRPD, serta pasal 9 Undang-Undang NO. 8 tahun 2016. Implikasi lemahnya bantuan hukum bagi difabel dalam proses peradilan akan semakin menyulitkan apabila si difabel tersebut seorang perempuan. Aspek difabilitas dan dinamika relasi perempuan dalam masyarakat akan menjadikan perempuan difabel berisiko tinggi menjadi korban dari tindak kekerasan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, yayasan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta menggelar workshop pemetaan kebutuhan perempuan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Kegiatan berlangsung pada Selasa dan rabu, 9 dan 10 Juli lalu di ruang akreditasi Fakultas Hukum Atmajaya.

Dalam kegiatan tersebut, ditemukan bahwa PERGUB Provinsi DIY NO. 60 tahun 2014 tentang tata cara penyedian bantuan hukum bagi difabel  dianggap masih memiliki komposisi pasal yang  tidak sesuai dengan dinamika di lapangan. Dicontohkan bahwa pada pasal 5 PERGUB PROV. DIY NO. 60 tahun 2014 yang menyatakan bahwa difabel penerima bantuan hukum adalah difabel atau kelompok difabel miskin atau rentan miskin. Dengan berpaku pada bunyi pasal ini, distribusi bantuan hukum akan hanya terbatas pada difabel dengan kondisi finansial kurang mampu. Padahal segmentasi difabel yang membutuhkan bantuan hukum yang inklusif juga banyak didominasi dari kalangan non miskin.

 “konsep ini dalam perundang-undangan akan menjadi problematis, mengingat tidak semua difabel merupakan kelompok miskin atau rentan miskin”, kata  Sari Murti, Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya yang juga menjadi salah satu pembicara dalam panel FGD tersebut.

Rekomendasi atas perubahan PERGUB NO. 60 tahun 2014 ini juga mengulas mengenai kriteria bagi lembaga pemberi bantuan hukum. Dalam pasal 4 dinyatakan bahwa lembaga bantuan hukum harus mendapatkan rekomendasi dari komite penyandang disabilitas, yang  memunculkan ketidakjelasan menyangkut bagaimana lembaga bantuan hukum tersebut dikatakan layak mendapatkan sebuah rekomendasi. “diperlukan pasal tambahan untuk memperjelas mekanisme seleksi lembaga bantuan hukum bagi difabel.” Pungkas  Ratna Juwita, dosen Hukum Atmajaya sekaligus moderator dalam sesi FGD.

 Terdapat banyak pasal  dalam PERGUB yang mendapatkan kritisi dan masukan dari peserta diskusi. total kurang lebih 8 butir pasal yang dinilai harus mendapatkan rekomendasi pembaharuan, untuk kemudian dapat menjadi sumber pedoman hukum yang tepat bagi  difabel dalam mengakses bantuan hukum di Daerah Yogyakarta.

Diharapkan dengan adanya kegiatan seperti ini, dapat mengajak teman-teman pegiat isu difabel di Yogyakarta serta lembaga-lembaga terkait untuk secara kolektif berjuang memberikan bantuan hukum yang maksimal bagi  difabel yang terlibat kasus perkara pidana maupun perdata, baik sebagai korban ataupun pelaku. Serta juga bagi pemerintah daerah untuk senantiasa mengkolaborasikan perancangan undang-undang dan kebijakan dengan kelompok-kelompok organisasi difabel.  

Secara umum terdapat banyak kasus hukum yang melibatkan perempuan difabel ssebagai korban yang luput dari pengawasan publik. “perkara pidana maupun perdata dari disabilitas sering dianggap tidak serius, dan lebih memilih untuk diselesaikan secara kekeluargaan”, ujar  Tari, perwakilan dari organisasi SAPDA.

Perspektif penyelesaian kasus seperti ini tentu akan berpotensi menghadirkan distribusi keadilan yang tidak merata, karena mekanisme tersebut cenderung merugikan perempuan difabel. Selain itu, sosialisasi akan hak-hak difabel ketika berhadapan dalam ruang lingkup pengadilan juga dinilai masih minim, sehingga difabel tidak mengetahui apa yang harus dilakukan ketika dihadapkan pada sebuah kasus perkara.

Oleh sebab itulah, diperlukan sosialisasi mendalam tentang hal ini, baik bagi  difabel, maupun aparat penegak htukum. “biro hukum haruslah membuat buku panduan teknis untuk meringankan dan membantu aparat penegak hukum terkait dan NGO dalam memberikan bantuan hukum bagi difabel” terang Tari lagi.

Adanya pemetaan data terpilah  difabel yang terlibat perkara pidana maupun perdata juga akan membantu proses penanganan secara lebih efektif.

 “data terpilah dalam perkara saat ini masih berbentuk umum.” ujarnya Rini lebih lanjut.

 

Wartawan: Made Wikandana

Editor       : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.