Lompat ke isi utama
 apbd.surakarta.go.id

Advokasi Terus Dilakukan, Difabel Belajar Literasi Anggaran

Solider.id, Surakarta - Ada hal menarik selama tiga hari pada awal bulan Juli lalu dilakukan oleh 15 orang pegiat dari berbagai organisasi difabel dan pegiat khusus di wilayah Kota Surakarta. Mereka belajar menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Surakarta tahun 2019. Pelatihan yang difasilitatori oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Pada awalnya mereka disodori tentang hak-hak minoritas yang tertuang dalam undang-undang dan pengertian korupsi yang meliputi pelanggaran hukum, memperkaya diri, merugikan keuangan negara sampai penyalahgunaan wewenang. Penjelasan merambah kepada korupsi pelayanan publik.

 

Sementara itu Pamikatsih, seorang narasumber menggarisbawahi bahwa persoalan difabel tercermin dari dua hal, produk pemerintah banyak yang belum akses serta sikap pemerintah dan masyarakat luas masih cenderung menolak. Dalam paparannya, Pamikatsih lalu menyimpulkan bahwa ada tiga solusi dalam melihat partisipasi difabel yakni rehabilitasi dan sarana, aksesibilitas serta perubahan sikap dan perilaku.

 

Dalam pelatihan menganaisis anggaran ditemukan anggaran di Dinas Sosial ada yang sudah berpihak kepada difabilitas, secara spesifik menyebut bahwa sasaran program kegiatan adalah difabel. Ada anggaran yang masih umum tetapi berpeluang untuk difabel masuk turut mengadvokasi lagi dan anggaran yang bersifat umum dan tidak ada kaitannya dengan difabilitas. Saat mengulik anggaran, ada temuan dua mata anggaran yang secara khusus memiliki kemiripan penggunaan, dan di sinilah sebenarnya diperlukan aksi oleh komunitas difabel untuk mempertanyakan kepada OPD yang bersangkutan.

 

Perjalanan Advokasi Anggaran Difabel Surakarta

 

Pada awal tahun 2015, Forum Difabel Kelurahan Serengan telah mengawali perjalanan proses penentuan anggaran di tingkat kelurahan atau musrenbangkel. Pelibatan difabel di musrenbangkel ini didukung sepenuhnya oleh lurah setempat. Dari musrenbangkel, keterlibatan difabel kemudian juga berlanjut di musrenbangcam dan disini terlibat aktif partisipatif. Difabel mulai dianggarkan secara spesifik oleh OPD Dinas Sosial melalui program pemberdayaan seperti pelatihan-pelatihan yang ditujukan kepada difabel berbagai ragam difabilitas.

Selain pemenuhan akses sarana dan prasarana, keberpihakan pemerintah kota Surakarta terwujud dalam membangun gedung-gedung kelurahan yang akses bagi pengguna kursi roda dengan penyediaan ramp/plengsengan/jalur miring. Meski begitu sering ada temuan penyalahgunaan bidang miring tersebut dengan menaruh sepeda motor atau pot bunga. Belum lagi temuan-temuan penyalahgunaan guidingblock/jalur pemandu bagi netra, yang sering tertabrak warung atau parkir. Dari temuan ini bisa dipastikan bahwa selama ini masih ada golongan masyarakat yang belum berperspektif difabilitas. Maka hal ini menjadi peluang bagi komunitas difabel untuk mempertanyakan APBD yang dipergunakan secara non fisik dengan mengusulkan pelatihan mainstreaming dan sensitivitas difabilitas baik untuk pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

 

 Reporter: Puji Astuti

Editor      : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.