Lompat ke isi utama
difabel mengakses keuangan

Difabel, Tantangan Akses Keuangan dan Pentingnya Literasi Finansial

Solider.id, Banjarnegara – Difabel seringkali tidak leluasa dalam mengelola uangnya sendiri. Keputusan-keputusan penting dalam pengelolaan uang—termasuk dalam menggunakannya—seringkali diambil perannya oleh pihak lain, terutama lingkaran keluarga terdekat. Alasannya seringkali sama: untuk keperluan mitigasi resiko karena difabel terstigma tidak cakap dalam mengelola keuangan.

Samad, aktifis difabel Banjarnegara mengakui hal serupa. Menurutnya, sebagian difabel yang berada di desa-desa pelosok di Banjarnegara tidak mendapatkan hak untuk mengakses uangnya sendiri.

“Di desa, difabel yang punya uang, baik dari usaha sendiri atau dikasih orang, kaya dapet bantuan gitu, biasanya dikelola oleh orang tua atau saudaranya,” ujar Samad.

Menurutnya, difabel memang sering mendapatkan bantuan uang dari dinas sosial maupun PKH dan memang sebagian besar tidak bisa mereka pegang langsung.

“Mungkin karena jenis difabelnya yang memang tidak paham soal uang, makanya dipegang orang tuanya,” tambahnya.

Meski begitu, Samad mengaku mengetahui difabel lain yang ia rasa punya kemampuan dalam mengetahui konsep uang, namun tetap tidak diberikan akses secara leluasa dalam mengelola uangnya.

“Ada seorang difabel netra yang saya kira paham soal uang, tapi ketika punya uang, orang tuanya yang pegang. Dia memang belum bisa mengelola tapi paham menghitung uang dan tinggal dilatih pengelolaan uang yang baik saja,” cerita Samad.

Fenomena seperti itu menurut Samad banyak terjadi di Banjarnegara ketika difabel tidak memiliki akses yang leluasa terhadap sumber daya uangnya. Bahkan dalam kasus paling ekstrem, ada difabel yang dihapuskan dalam daftar penerima hak waris karena kondisi kedifabelannya.

Temuan dari penelitian Situasi dan Mata Pencaharian Difabel di Desa yang dilakukan SIGAB dan Ekawati Liu dari Deakin University menunjukkan bahwa beberapa difabel yang menjadi responden memang tidak memiliki akses langsung terhadap uang mereka sendiri. Sebagian dari mereka memang didominasi oleh difabel perempuan dan uang yang didapat juga berasal dari penghasilan difabel itu sendiri.

Dalam temuannya, orang tua yang mengatur uang dari difabel-difabel tersebut merasa bahwa anak mereka dianggap tidak mampu mengelola uang dengan baik sehingga keuangan mereka harus dipegang oleh orang tua.

Apa implikasi difabel mampu mengakses uangnya sendiri?

Sebuah penelitian berjudul People with disabilities’ access to their own money yang ditulis oleh Carli Friedman, PhD mencoba menelaah bagaimana akses difabel terhadap uangnya sendiri bisa memberikan kesempatan difabel untuk mendapatkan hak dalam menentukan keputusan sendiri serta membawa mereka pada integrasi masyarakat yang lebih luas.

Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang bisa membuat difabel berpeluang dalam memiliki akses ke uang mereka sendiri dan bagaimana akses terhadap uang mempengaruhi kualitas hidup difabel. Tidak tanggung-tanggung, penelitian ini melihat data dari 1443 difabel di Amerika Serikat.

Dalam lingkup lingkaran terdekat difabel, keluarga kerap menolak hak pengelolaan uang sendiri oleh difabel sebagai upaya untuk mengurangi resiko manajemen keuangan yang salah. Padahal difabel seperti masyarakat pada umumnya punya hak untuk menggunakan sumber daya personalnya.

Menurut Carli, jika dibandingkan, difabel yang memiliki akses terhadap sumber daya finansialnya sendiri memiliki peluang yang lebih besar dalam menggunakan layanan di lingkungan sekitar, berinteraksi dengan anggota masyarakat lain di komunitasnya, berpartisipasi lebih aktif di komunitas tempat tinggalnya, memenuhi peran sosialnya, mendapatkan pelayanan keamanan, mampu mengetahui tentang tujuan hidup dan bergerak dengan lebih leluasa di komunitas masyarakatnya. Selain itu, mereka juga punya peluang yang lebih tinggi dalam mendapatkan haknya untuk mengambil keputusan yang sifatnya personal.

Meski begitu, Carli juga memberi catatan khusus bagi difabel dengan jenis difabilitas pada area fisik yang memang berhubungan langsung dengan fungsi manajemen finansial, seperti difabel karena cedera pada otak, difabel intelektual, atau jenis difabel lain yang memiliki kesulitan jika berhadapan dengan konsep uang dan ekonomi.

Carli memiliki konsep bahwa mereka yang memiliki jenis difabilitas yang terbatasi dalam fungsi dan konsep uang tersebut tidak serta merta langsung dibatasi dalam hak dan akses terhadap uangnya sendiri. Mereka akan mendapatkan dukungan dari keluarga terdekat sembari terus mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan literasi finansial mereka, dengan topik dasar seperti menganggarkan uang, menyimpan, maupun meminjam.

Tantangan selanjutnya, menurut Carli, adalah difabel secara umum, apapun jenis difabilitasnya, masih jarang mendapatkan pelatihan tentang literasi keuangan. Faktor ini yang membuat peluang untuk bisa mengakses uangnya sendiri menjadi tidak meningkat, terutama di negara-negara berkembang. Padahal, penelitian telah menunjukkan bahwa dukungan seperti pelatihan maupun teknologi mampu meningkatkan kemampuan pengelolaan uang dari difabel.

Carli kemudian menduga bahwa keterbatasan difabel dalam mengakses uangnya sendiri tidak hanya berdasar pada kemampuan manajemen keuangan dari difabel itu sendiri, namun juga berasal dari persepsi dan stigma tentang kemampuan difabel, sikap dan penghargaan orang lain terhadap difabel serta kebijakan yang sifatnya organisatoris.

Bagaimana dengan layanan perbankan?

Selain terhambat dalam mengakses uangnya sendiri, dalam lingkup organisasi penyedia layanan keuangan, difabel masih kerap menemui penolakan saat ingin mengakses layanan perbankan. Hasil survei oleh Disability Services Study Center 2016 menemukan bahwa sebanyak 65% difabel masih mengalami kesulitan mengakses layanan perbankan.

Ada banyak jejak digital produk jurnalistik media arus utama yang memberitakan tantangan difabel dalam mengakses layanam perbankan. Salah satunya seperti yang dialami oleh Presti seperti diberitakan oleh Tempo. Ketika ia hendak mengurus penggantian buku tabungan, ia diminta menggoreskan tanda tangan. Hasilnya sedikit berbeda dari tanda tangan sebelumnya karena posisinya agak miring. Petugas bank menolak tanda tangan tersebut dan ia kemudian diminta mengusulkan menutup tabungan lama dan membuka tabungan baru dengan tanda tangan yang baru. Namun, petugas bank tetap menolak dengan alasan tanda tangan harus sama.

Realitas ini juga disampaikan oleh Fajri Nursyamsi seperti diberitakan oleh Tempo. Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan ini menyatakan bahwa salah satu syarat yang sering diajukan pihak perbankan dalam pembukaan rekening adalah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut Fajri, hal tersebut berkonsekuensi menyulitkan difabel ketika ingin membuka rekening karena difabel harus melampirkan surat penetapan pengampuan dari Pengadilan Negeri. Ketentuan itu sering menghambat difabel memiliki rekening tabungan, yang berujung pada terhambatnya aktivitas transaksi keuangan.

“Padahal menerapkan KUHP soal pengampuan tidak boleh sembarangan, apalagi bila disasarkan ke subjek hukum tertentu. Juga harus ada surat penetapan pengadilan,” ujar Fajri seperti dikutip oleh Tempo.

Selain itu, masih banyak kasus ketika difabel absen sebagai target potensial dalam pelayanan lembaga mikro kredit. Padahal, 2012 menjadi tahun ketika Indonesia menetapkan komitmen penuh dalam menghadirkan dunia ekonomi dan keuangan yang inklusi.

Salah satu alasan utama agensi finansial ini menyisakan ruang yang sedikit bagi difabel untuk mengakses layanan keuangan bisa jadi karena rasa tidak percaya akan kemampuan pengelolaan uang oleh difabel yang dalam kesehariannya mendapatkan dukungan kebutuhan. Asesmen terhadap difabel seringkali berdasar pada masalah yang dihadapi difabel, bukan pada kekuatan dan potensi yang ada pada difabel itu sendiri.

Banyak penelitian menyimpulkan bahwa cara pandang masyarakat terhadap difabel berpengaruh kuat dalam fenomena-fenomena di atas. Ketika difabel diperlakukan dengan sama perlakuannya dengan mereka yang non difabel, difabel ini  berpeluang lebih banyak dalam mengakses dan mengelola uangnya sendiri tanpa ada intervensi mayor dari lingkungan terdekatnya, juga punya kesempatan dalam mendapatkan pelayanan perbankan.

Oleh karena itu, selain menyediakan dukungan dan akses terhadap program pendidikan literasi keuangan, penghapusan stigma dan diskriminasi menjadi cara utama untuk memastikan bahwa difabel berhak dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya keuangannya baik internal maupun eksternal.

 

Penulis: Yuhda

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.