Lompat ke isi utama
presiden Joko Widodo

Terpilih Lagi, PR Perlindungan dan Pemenuhan Hak Difabel Menanti Jokowi

Solider.id, Yogyakarta -       Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah secara resmi membacakan putusannya mengenai sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden pada tanggal 27 Juni 2019. Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Itu artinya Pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin adalah presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2019-2024.

Meski pun pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih baru akan berlangsung pada 20 Oktober 2019, namun banyak pekerjaan rumah yang telah menanti keduanya. Salah satu pekerjaan rumah yang telah menunggu Jokowi dan Ma’ruf Amin adalah tugas dalam perlindungan dan pemenuhan hak difabel. Hal ini karena dalam visi dan misinya keduanya menyatakan komitmennya dalam perlindungan dan pemenuhan hak difabel. selain itu Jokowi juga masih memiliki hutang yang belum terselesaikan dalam perlindungan dan pemenuhan hak difabel pada masa pemerintahan sebelumnya.

Tugas Berat Realisasi Visi Misi terkait Difabel

Pasangan Jokowi dan Ma’ruf Amin menyatakan komitmennya dalam perlindungan dan pemenuhan hak difabel pada visi misinya yang termasuk pada agenda prioritas bidang Hak Asasi Manusia. Pada visi misinya Jokowi Amin menyebutkan bahwa mereka akan berkomitmen untuk menjamin perluasan akses lingkungan sosial bagi difabel, menjamin terselenggaranya pendidikan inklusi, dan pemenuhan fasilitas umum bagi difabel.

Ini tentu bukan tugas yang mudah. Mengacu pada laporan bayangan CRPD yang diterbitkan komnas HAM, banyak  hak difabel yang hingga saat ini masih belum terpenuhi. Contohnya saja hak atas aksesibilitas bagi difabel. Selain tentu saja masalah-masalah teknis seperti bangunan gedung yang sulit diakses, rupanya masalah juga hadir akibat instrument hukum dalam perlindungan dan pemenuhan hak difabel juga tidak tersedia dengan baik.

Akibatnya, pembangunan aksesibilitas fasilitas umum bagi difabel selama ,ini hanya kebijakan berbasis kebaikan hati pembuat kebijakan, bukan berbasis pada instrument perencanaan pembangunan yang inklusif. Alhasil tanpa adanya kebaikan hati dari pembuat kebijakan tersebut, aksesibilitas bagi difabel tidak akan terwujud. Benar bahwa secara regulasi Indonesia telah memiliki jaminan yang komprehensif mengenai aksesibilitas bagi difabel di fasilitas publik yang terdapat mulai dari level undang-undang hingga peraturan menteri. Namun, harus diingat bahwa dalam konsep hukum administrasi negara, perencanaan merupakan salah satu instrument penting dalam penyelenggaraan pemerintahan selain tentunya regulasi atau peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya grand design atau perencanaan pembangunan, regulasi itu tidak akan terimplemantasikan dengan baik.

Selain laporan bayangan yang diterbitkan oleh komnas HAM, beberapa hasil penelitian telah mendukung fakta ini. Misalnya saja penelitian yang dilakukan oleh Slamet Thohari yang berjudul “Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang”. Penelitian ini menggambarkan buruknya ketersediaan fasilitas publik yang ramah difabel di kota Malang yang notabennya adalah kota terbesar kedua di provinsi Jawa Timur. Data dari penelitian ini menyebutkan bahwa 96% dari 25 instansi pemerintahan yang menjadi lokasi penelitian ini tidak aksesibel bagi difabel.

Tidak jauh berbeda dari ketersediaan aksesibilitas, pendidikan inklusi juga masih menjadi PR besar bagi Jokowi Ma’ruf Amin dalam 5 tahun masa pemerintahannya. Kembali mengacu kepada laporan bayangan CRPD yang diterbitkan oleh Komnas HAM, dimana disebutkan di dalamnya terdapat 1.144 anak usia 5 hingga 8 tahun yang tidak mendapatkan akses pendidikan.  Sebagian besar diantaranya adalah anak difabel. Data lain misalnya di Daerah Istimewa Yogyakarta masih terdapat 1.400 anak difabel yang tidak bersekolah. Ini tentu menjadi ironi mengingat Yogyakarta selama ini menjadi daerah yang dianggap sebagai wilayah dengan pendidikan inklusi terbaik di Indonesia. Jika Yogyakarta yang dianggap sebagai wilayah yang dikategorikan sebagai daerah penyelenggara pendidikan inklusi terbaik saja menunjukan data seperti itu, maka dapat dibayangkan bagaimana kondisi penyelenggaraan pendidikan inklusi di daerah-daerah lain.

Data-data yang tersaji diatas baru mencakup problem yang terkait dengan hak atas aksesibilitas dan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Daftar permasalahan tersebut tentu akan bertambah panjang jika menambahkan catatan atas perlindungan dan pemenuhan hak-hak lain seperti hak atas pekerjaan, hak atas perumahan, hak atas persamaan dihadapan hukum, dan lain sebagainya. Pada intinya, Jokowi dan Ma’ruf Amin punya PR yang sangat besar dalam perlindungan dan pemenuhan hak difabel apabila mengacu pada uraian yang telah disampaikan diatas.

Hutang yang Belum Terselesaikan

Selain tugas berat yang sudah secara nyata menanti Jokowi, di masa pemerintahan 2014-2019 Jokowi masih memiliki hutang yang belum terselesaikan terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel.  setidaknya ada dua hutang yang belum dilunasi oleh Jokowi. Pertama, soal pengesahan tujuh Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. kedua, perihal pembentukan Komisi Nasional Disabilitas.

Kedua hutang tersebut seharusnya sudah diselesaikan oleh Jokowi pada bulan April 2018. Pasal 152 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara tegas menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan turunan Undang-Undang ini paling lambat harus sudah terbit 2 tahun setelah pengundangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 di undangkan pada bulan April 2016. Itu artinya seharusnya pada bulan April 2018, tujuh peraturan pemerintah dan satu peraturan presiden yang menjadi peraturan pelaksana Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 harus sudah di undangkan. Tetapi, faktanya hari ini ketujuh peraturan pemerintah dan satu peraturan presiden mengenai Komisi Nasional Disabilitas hingga kini belum kunjung di undangkan.

 

Penulis: Tio Tegar

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.