Lompat ke isi utama
Suasana Audiensi Ohana yang dikoordinatori Tri Wahyu

OHANA Ingatkan Komitmen Pemerintah Gunungkidul Terkait Yogyakarta Aksesibel

Solider.id, Yogyakarta- Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) mengadakan audiensi dengan pemerintah Gunungkidul. Audiensi dilakukan sebagai pengawalan komitmen pemerintah DIY terkait rencana menjadikan Yogyakarta aksebibel di 2024.

Rencana tersebut merupakan bentuk dari implementasi Peraturan Daerah (Perda) DIY No.4 tahun 2012.

“Dengan berdasar pada Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012, pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan Jogja Aksesibel 2024, salah satunya dengan anggaran 40 Miliar rupiah yang difokuskan pada pembangunan-pembangunan tempat ibadah”, terang Tri Wahyu, koordinator advokasi difabel pada Perkumpulan OHANA.

Kegiatan audiensi ini menggandeng peran dari organisasi penyandang disabilitas Gunungkidul, yakni Forum Komunikasi Disabilitas Gunungkidul (FKDG) dan Sub Komite Disabilitas Gunungkidul.

Legowo, difabel perwakilan dari Sub Komite Gunungkidul mengatakan pemerintah mengimplementasikan rencana Yogyakarta aksesibel, perlu adanya pemahaman berinteraksi, khususnya untukAparatur Sipil Negara (ASN). Pemahaman tersebut guna memperlancar partisipasi difabel dalam proses pembangunannya.

“Juga ada pengenalan terhadap anak didik agar lebih memahami dan menghargai keberagaman termasuk difabel. Atau perlu dimasukkan ke kurikulum pendidikan selain bangunan fisik seperti guiding block bagi netra tapi juga pemahaman tentang difabel”, ujar Legowo (4/7).

Sebelumnya, pada 9 April, OHANA telah mengadakan survey perkantoran aksesibel di gedung-gedung milik pemerintah Gunungkidul. Diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Dari hasil survey tersebut, Bappeda sudah memiliki maklumat pelayanan terhadap disabilitas, Dinas PU telah melibatkan dan meminta masukan FKDG dalam proses pembangunan dan layanan umum dan Dinas Sosial telah memiliki program rutin pemberdayaan difabel seperti pelatihan dan pemberian bantuan sosial. Namun hal tersebut masih perlu berbagai masukan untuk perbaikan kedepannya.

Drajad Ruswandono, Sekretaris Daerah Gunungkidul, mewakili Bupati mengatakan hasil surver dan beragam masukan telah dicatat dan ditindaklanjuti. terlebih karena wilayah perkantor dinas dalam proses pemindahan menjadi terpadu wilayah Siraman.

Mengakhiri audiensi ini, Mujianto, ketua FKDG menyerahkan dokumen hasil survey aksesbilitas perkantoran pemerintah Gunungkidul kepada Drajad Ruswandono. “Kami berharap partisipasi kami dapat terus disambut baik oleh pihak pemerintah agar mampu mendukung pelaksanaan Perda Disabilitas Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2016 dan mewujudkan Gunungkidul yang aksesibel,” pungkasnya.

 

 

Reporter: Ramadhany Rahmi

Editor: Robandi

The subscriber's email address.