Lompat ke isi utama
ilustrasi good governance (Kredit ilustrasi: Doripos.com)

Menilik Pwlayanan Publik bagi Difabel dalam Prinsip Pemerintahan yang Baik

Solider.id- Yogyakarta- Good governance atau konsep pemerintahan yang baik telah dianggap sebagai kerangka terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di dalamnya termasuk penyelenggaraan layanan publik bagi massyarakat.

Jika mengacu kepada prinsip-prinsip good governance secara umum, seharusnya tidak boleh ada yang terabaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Tapi faktannya, hari ini kelompok difabel terkadang masih menjadi masyarakat yang terabaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Mulai dari kurangnya aksesibilitas fisik dan nonfisik, hingga kurangnya ruang yang membuka partisipasi kelompok difabel dalam pelayanan publik. Fakta ini menunjukan bahwa pelayanan publik untuk difabel belum terselenggara secara optimal.

Jika penyelenggaraan pelayanan publik mengacu kepada kerangka good governance, permasalahan-permasalahan di atas seharusnya tidak terjadi atau setidaknya dapat diminimalisasi.

Oleh karenanya, tulisan ini secara sederhana akan sedikit menguraikan prinsip prinsip good governance, dengan harapan prinsip-prinsip tersebut akan secara mudah dipahami banyak kalangan, terutama para penyelenggara pelayanan publik.

Menurut United Nations Development Program (UNDP) terdapat setidaknya lima prinsip good governance. Kelima prinsip tersebut adalah legitimasi, arah atau tujuan kebijakan, pelaksanaan, akuntabilitas, dan keadilan.

Legitimasi

Legitimasi penyelenggaraan pelayanan publik, berdasarkan prinsip good governance dapat diperoleh melalui partisipasi masyarakat. Dalam hal ini tentu saja dibutuhkan partisipasi kelompok difabel dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keterlibatan kelompok difabel bukan hanya pada tahap perancangan kebijakan, namun lebih jauh dari itu juga berpartisipasi dalam pengawasan dan evaluasi.

Partisipasi kelompok difabel dalam penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan keaktifan para aktor yang terlibat di dalamnya. Sebagai aktor yang berkewajiban menyediakan layanan publik yang ramah difabel harus membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok difabel untuk dapat terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Mulai dari perancangan kebijakan, hingga proses pengawsasan dan evaluasi.

Di sisi lain kelompok difabel juga perlu aktif menyuarakan kepentingannnya untuk mendapatkan pelayanan publik yang aksesibel.

Langkah yang harus dilaksanakan untuk memastikan diterapkannya prrinsip ini yakni dengan upaya dari penyelenggara pelayanan public, melibatkan kelompok difabel seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi difabel mulai dari perancangan kebijakan pelayanan publik hingga pengawasan dan evaluasi.

Di sisi lain, kelompok difabel yang direpresentasikan LSM dan organisasi difabel juga harus aktif merebut ruang-ruang partisipasi yang ada.

Arah atau Tujuan Kebijakan

Arah atau tujuan kebijakan pelayanan publik yang sensitif difabel tentu diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang ramah difabel. Ini berkaitan erat dengan konsep Hak Asasi Manusia. Sebuah kebijakan secara jelas harus bertujuan untuk melindungi, menghormati, mempromosikan, dan memenuhi hak kelompok difabel. Artinya sebuah kebijakan harus memberikan jaminan kepada kelompok difabel.

Dalam konteks Indonesia, sesungguhnya prinsip ini telah dapat dijumpai dalam kebijakan pelayanan publik yang tertuang di berbagai peraturan Perundang-undangan.  Misalnya saja dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyebutkan secara tegas di mana salah satu asas penyelenggaraan pelayanan publik adalah asas perlakuan khusus bagi kelompok rentan.

Di mana kelompok difabel merupakan salah satu kelompok yang dikategorikan sebagai kelompok rentan. Selain itu tentu saja dapat dijumpai dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 yang mewajibkan ketersediaan akomodasi yang layak bagi difabel. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UNCRPD.

Pelaksanaan Pelayanan Publik

Dalam menilai pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik, biasanya ini didasarkan pada responsivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik bagi kelompok difabel, untuk memastikan berjalannya prinsip ini perlu ada pengawasan yang ketat. Pengawasan tersebut dapat berupa pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

Pengawasan internal dilakukan oleh institusi penyelenggara pelayanan publik itu sendiri. Sementara pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh masyarakat, dalam hal ini masyarakaat difabel. Ini memang berkaitan erat dengan prinsip partisipasi di mana kelompok difabel harus terlibat hingga level pengawasan dan evaluasi. Selain itu pengawasan eksternal dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga dilakukan oleh institusi bentukan pemerintah seperti Ombudsman.

Akuntabilitas

Penerapan prinsip ini juga dilakukan dengan adanya transparansi. Artinya penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan informasi yang mudah diakses penerima layanan. Ketersediaan informasi tentu saja harus mempertimbangkan aksesibilitas bagi difabel, seperti ketersediaan informasi layanan dalam portal online.

Sehingga, seperti  difabel netra dapat mengaksesnya dengan pembaca layar dan seperti difabel Tuli dapat menerima informasi tanpa hambatan.

Selain itu yang harus diperhatikan dalam implementasi prinsip ini yaitu perlu adanya sosialisasi. Dalam beberapa kasus, kurangnya sosialisasi menyebabkan layanan yang tersedia bagi difabel tidak tersampaikan dengan baik.

Contoh misalnya ketika penyelenggara pelayanan publik telah menyediakan layanan asistensi khusus bagi difabel. Namun informasi mengenai layanan asistensi khusus tersebut tidak pernah disampaikan kepada difabel. Sehingga berefek pada tidak digunakannya layanan itu oleh kelompok difabel karena tidak menerima informasi terkait hal tersebut.

Keadilan

Prinsip keadilan menjadi prinsip terakhir yang dipaparkan dalam tulisan ini. Tapi, prinsip ini tidak kalah pentingnya dengan prinsip lainnya. Prinsip keadilan, dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi difabel, harus dipahami secara benar.

Keadilan yang dimaksud tentu saja bukan berarti semua orang harus diperlakukan sama tanpa perbedaan dalam kondisi apa pun. Menurut prinsip keadilan, seseorang harus diperlakukan sama ketika dia berada dalam kondisi yang sama dengan orang lain.

Sementara jika dia berada dalam kondisi yang berbeda dengan orang lain, maka dia harus diperlakukan sesuai dengan kondisinya. Contoh praktisnya, misalnya ketika seseorang pada umumnya wajib mengikuti antrean berdiri di hadapan loket dalam memperoleh layanan. Tentu ini tidak boleh diterapkan kepada difabel yang tidak dapat mengikuti antrean dengan berdiri dalam waktu yang lama seperti pengguna kruk.

Jika mengacu kepada kelima prinsip di atas, sesungguhnya penyelenggaraan pelayanan publik yang ramah bagi difabel bukanlah yang sulit. Ini berrgantung bagaimana kemauan penyelenggara pelayanan publik untuk memperhatikan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan layanan bagi kelompok difabel.

 

Penulis: Tio Tegar Wicaksono

Editor: Robandi

The subscriber's email address.